Kejati Sulsel Setujui RJ Kasus Pencurian 4 Kartu Kredit, Kerugian Rp341 Juta Dikembalikan

SulawesiPos.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyetujui penghentian penuntutan kasus pencurian empat kartu kredit milik warga Makassar melalui mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ). Tersangka AR (33) telah mengembalikan seluruh kerugian korban sebesar Rp341.958.000.

Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar yang memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban hingga perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Persetujuan itu disampaikan setelah ekspose perkara yang digelar pada Selasa (17/11/2026).

“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” urai Syarifuddin, Rabu (18/11/2026).

Ekspose tersebut dipimpin langsung Syarifuddin. Dari Kejari Makassar, hadir Kepala Kejari Andi Panca Sakti, Kepala Seksi Pidana Umum Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator Yusnita.

Tersangka AR yang berprofesi sebagai wiraswasta disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Siapkan Rencana Penahanan Bahtiar Baharuddin, Berkas Korupsi Bibit Nanas Dirampungkan

Dia diduga mengambil empat kartu kredit milik korban berinisial FR (32).

Kronologi Pencurian Empat Kartu Kredit

Kasus tersebut bermula ketika AR berkenalan dengan korban melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay menggunakan nama “Agung Laksada”.

Pada Sabtu, 11 Juli 2026, tersangka meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar.

Saat keduanya dalam perjalanan, AR diduga mengambil empat kartu kredit yang tersimpan di dalam dompet di atas tuas rem tangan mobil korban.

Kartu kredit yang diambil terdiri atas kartu Mandiri, DBS, dan UOB. Setelah mengambil kartu-kartu tersebut, tersangka langsung bertolak ke Kota Kendari dan menggunakannya untuk berbelanja.

AR membeli dua unit iPhone 17 serta dua keping emas Antam dengan total berat 100 gram menggunakan kartu kredit korban. Tersangka kemudian kembali ke Makassar pada hari yang sama.

Seluruh barang yang diperoleh dari transaksi tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan uang.

Hasil penjualan digunakan tersangka untuk bermain trading atau saham serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp341.958.000.

BACA JUGA:  Lagi-Lagi Kasus Korupsi Terungkap di Sulsel, Ini Deretan Perkara Sepanjang 2026

Kerugian Korban Dikembalikan Secara Tunai

Meski demikian, perkara ini akhirnya ditempuh melalui jalur keadilan restoratif setelah Kejari Makassar memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban pada 4 November 2026 di Baruga Adhyaksa.

Penghentian penuntutan disetujui karena AR tercatat baru pertama kali melakukan tindak pidana. Perkara yang disangkakan juga memenuhi ketentuan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara serta denda paling banyak Kategori V.

Selain itu, perdamaian dicapai atas dasar kesepakatan sukarela kedua belah pihak. Tersangka juga telah mengganti seluruh kerugian korban secara tunai sebesar Rp341.958.000.

Kejaksaan turut mempertimbangkan kondisi sosial tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan dua anak yang masih kecil.

Respons positif masyarakat di lingkungan tempat tinggal tersangka juga menjadi salah satu pertimbangan.

Syarifuddin menegaskan permohonan penghentian penuntutan terhadap AR telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

“Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kejari Periksa Dua Pengurus KONI Makassar soal Hibah Rp15 Miliar, Satu Lagi Belum Konfirmasi

Kejari Makassar Diminta Urus Penetapan Pengadilan

Setelah persetujuan di tingkat Kejati Sulsel, Syarifuddin menginstruksikan Kejari Makassar segera mengajukan permohonan penetapan persetujuan RJ kepada Pengadilan Negeri setempat.

Ia juga memerintahkan agar tersangka segera dikeluarkan dari tahanan apabila sedang menjalani penahanan, setelah penetapan persetujuan dari pengadilan diterbitkan.

Selain itu, seluruh proses penyelesaian barang bukti dan administrasi perkara harus dituntaskan sesuai ketentuan. Proses tersebut juga harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang dengan berkas yang dijilid menggunakan sampul putih.

Di akhir arahannya, Syarifuddin mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan agar tidak melakukan praktik transaksional dalam penyelesaian perkara, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkas Muhammad Syarifuddin.

SulawesiPos.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyetujui penghentian penuntutan kasus pencurian empat kartu kredit milik warga Makassar melalui mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ). Tersangka AR (33) telah mengembalikan seluruh kerugian korban sebesar Rp341.958.000.

Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar yang memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban hingga perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Persetujuan itu disampaikan setelah ekspose perkara yang digelar pada Selasa (17/11/2026).

“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” urai Syarifuddin, Rabu (18/11/2026).

Ekspose tersebut dipimpin langsung Syarifuddin. Dari Kejari Makassar, hadir Kepala Kejari Andi Panca Sakti, Kepala Seksi Pidana Umum Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator Yusnita.

Tersangka AR yang berprofesi sebagai wiraswasta disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Hentikan Penuntutan Kasus Penganiayaan oleh Anak Bawah Umur Melalui Restorative Justice

Dia diduga mengambil empat kartu kredit milik korban berinisial FR (32).

Kronologi Pencurian Empat Kartu Kredit

Kasus tersebut bermula ketika AR berkenalan dengan korban melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay menggunakan nama “Agung Laksada”.

Pada Sabtu, 11 Juli 2026, tersangka meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar.

Saat keduanya dalam perjalanan, AR diduga mengambil empat kartu kredit yang tersimpan di dalam dompet di atas tuas rem tangan mobil korban.

Kartu kredit yang diambil terdiri atas kartu Mandiri, DBS, dan UOB. Setelah mengambil kartu-kartu tersebut, tersangka langsung bertolak ke Kota Kendari dan menggunakannya untuk berbelanja.

AR membeli dua unit iPhone 17 serta dua keping emas Antam dengan total berat 100 gram menggunakan kartu kredit korban. Tersangka kemudian kembali ke Makassar pada hari yang sama.

Seluruh barang yang diperoleh dari transaksi tersebut kemudian dijual untuk mendapatkan uang.

Hasil penjualan digunakan tersangka untuk bermain trading atau saham serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian mencapai Rp341.958.000.

BACA JUGA:  Lagi-Lagi Kasus Korupsi Terungkap di Sulsel, Ini Deretan Perkara Sepanjang 2026

Kerugian Korban Dikembalikan Secara Tunai

Meski demikian, perkara ini akhirnya ditempuh melalui jalur keadilan restoratif setelah Kejari Makassar memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban pada 4 November 2026 di Baruga Adhyaksa.

Penghentian penuntutan disetujui karena AR tercatat baru pertama kali melakukan tindak pidana. Perkara yang disangkakan juga memenuhi ketentuan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara serta denda paling banyak Kategori V.

Selain itu, perdamaian dicapai atas dasar kesepakatan sukarela kedua belah pihak. Tersangka juga telah mengganti seluruh kerugian korban secara tunai sebesar Rp341.958.000.

Kejaksaan turut mempertimbangkan kondisi sosial tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan dua anak yang masih kecil.

Respons positif masyarakat di lingkungan tempat tinggal tersangka juga menjadi salah satu pertimbangan.

Syarifuddin menegaskan permohonan penghentian penuntutan terhadap AR telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

“Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kejati Sulsel Siap Sita Aset Jika Denda Rp1 Miliar Tak Dibayar, Mira Hayati Minta Waktu

Kejari Makassar Diminta Urus Penetapan Pengadilan

Setelah persetujuan di tingkat Kejati Sulsel, Syarifuddin menginstruksikan Kejari Makassar segera mengajukan permohonan penetapan persetujuan RJ kepada Pengadilan Negeri setempat.

Ia juga memerintahkan agar tersangka segera dikeluarkan dari tahanan apabila sedang menjalani penahanan, setelah penetapan persetujuan dari pengadilan diterbitkan.

Selain itu, seluruh proses penyelesaian barang bukti dan administrasi perkara harus dituntaskan sesuai ketentuan. Proses tersebut juga harus didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang dengan berkas yang dijilid menggunakan sampul putih.

Di akhir arahannya, Syarifuddin mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan agar tidak melakukan praktik transaksional dalam penyelesaian perkara, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.

“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkas Muhammad Syarifuddin.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru