SulawesiPos.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, memiliki kewenangan merekomendasikan pemberhentian Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik.
Rekomendasi pemberhentian tersebut bahkan menjadi salah satu dari empat opsi sanksi yang dapat dijatuhkan BK dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan Yuli Nofita Sari, seorang staf DPRD Bone.
BK DPRD Bone telah menggelar sidang akhir, Rabu (18/11/2026) siang yang dipimpin Ketua BK, Bahtiar Malla (PDIP).
Hadir tiga Anggota badan kehormatan DPRD Bone, masing masing Andi Adhar (PKB), Andi Nurjaya (PKS) dan Andi Unru Bausad (Gerindra). Hasil sidang BK, akan segera disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Bone.
Anggota BK DPRD Bone, Andi Adhar menjelaskan, terdapat dua kemungkinan keputusan dalam perkara tersebut.
Pertama, terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Kedua, terlapor dinyatakan terbukti melanggar kode etik.
Jika terbukti melakukan pelanggaran, BK memiliki empat pilihan sanksi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga rekomendasi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
Dengan demikian, sanksi yang dapat direkomendasikan BK tidak hanya sebatas teguran, tetapi juga menyangkut posisi terlapor dalam kelembagaan DPRD.
Namun, Andi Adhar belum bersedia mengungkapkan keputusan yang telah diambil.
Menurutnya, hasil sidang etik harus terlebih dahulu disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna.
“Rapatnya bersifat tertutup, hasilnya sudah ada, namun nanti akan dibacakan di Paripurna,” ungkapnya.
Periksa 14 Saksi, Singgung Bukti Psikiater
Dalam proses pemeriksaan, BK DPRD Bone telah meminta keterangan sebanyak 14 saksi.
Sebanyak 11 saksi dihadirkan pihak pelapor, Yuli Nofita Sari, sementara tiga lainnya merupakan saksi yang dihadirkan atas inisiatif BK.
Selain keterangan saksi, sejumlah dokumen juga menjadi bagian dari materi pemeriksaan, termasuk dokumen pemeriksaan Yuli di psikiater.
Andi Adhar menjelaskan, dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan menunjukkan adanya registrasi pemeriksaan dan bukti pembayaran obat.
Namun, ia menyebut tidak menemukan keterangan dokter yang secara eksplisit menyatakan Yuli mengalami gangguan psikologis.
“Yang jelas di situ adalah dia pernah memeriksakan diri ke psikiater. Ada hasil registrasi dan bukti pembayaran obat. Tapi kalau keterangan dokter yang membuktikan bahwa dia terganggu psikologinya, tidak sampai ke situ,” jelasnya.
Persoalan rekaman CCTV juga sempat disinggung dalam pemeriksaan.
Namun, menurut Andi Adhar, rekaman tersebut tidak tersedia dalam pembahasan BK.
Sementara terkait jilbab yang dipersoalkan dalam laporan, pihak pelapor menyampaikan bahwa barang tersebut berada di kepolisian.
BK memilih tidak mendalami lebih jauh karena persoalan itu berkaitan dengan proses hukum pidana.
“Kalau soal jilbab, Yuli bilang ada di polisi. Jadi biarlah itu untuk urusan pidana. Kita di BK fokus etik saja,” ujarnya.
Hasil Keputusan Maksimal Lima Hari ke Pimpinan DPRD
Andi Adhar menegaskan, pengambilan keputusan BK dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan ditentukan berdasarkan suara mayoritas anggota.
Dari lima anggota BK, masing-masing diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum Ketua BK menyimpulkan hasil keputusan.
Selanjutnya, keputusan BK paling lambat disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam waktu lima hari setelah sidang keputusan.
Pimpinan DPRD kemudian memerintahkan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat paripurna.
Bamus juga memiliki batas waktu maksimal lima hari setelah menerima perintah untuk menjadwalkan paripurna.
Apabila terlapor dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, nama baiknya harus dipulihkan melalui rehabilitasi yang diumumkan dalam rapat paripurna.
Sebaliknya, apabila terbukti melanggar, rekomendasi sanksi BK akan disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Andi Adhar berharap proses penanganan perkara tersebut segera tuntas sehingga tidak mengganggu agenda dan aktivitas kedewanan lainnya.
“Kami berharap cepat prosesnya karena jangan sampai mengganggu aktivitas-aktivitas kedewanan lainnya yang tentu akan merugikan masyarakat,” tutupnya. (kar)


