SulawesiPos.com — “Meskipun fungsinya bersifat passive protection, nilai strategis bunker dapat menentukan haluan suatu konflik,” kata Mutiara Pertiwi, MA, Ph.D., dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Kamis, 19 November 2026, untuk menanggapi penjajakan kontraktor yang dibuka Angkatan Darat Amerika Serikat pada 13 November guna mengganti tempat berlindung berbahan kontainer dengan 17 bunker beton bertulang pracetak di Israel, Arab Saudi, dan Lebanon demi melindungi personel AS dan pasukan koalisi dari ancaman rudal dan drone.
Menurut Mutiara, perlindungan yang lebih kuat dapat memberi Washington ruang untuk mempertahankan personel dan asetnya jika konflik dengan Iran berlarut, sekaligus memengaruhi posisi tawarnya dalam perundingan.
Angkatan Darat AS merencanakan 10 bunker di satu lokasi di Israel, lima di dua lokasi di Arab Saudi, dan dua di dua lokasi di Lebanon.
Pengumuman bernomor ASGOCS-JXXF1113 tercatat di portal resmi pengadaan federal SAM.gov sebagai Sources Sought, tahap penjajakan kemampuan calon kontraktor sebelum permintaan penawaran resmi, dengan batas penyampaian dokumen kemampuan perusahaan pada 25 November 2026.
Colin Foreman, dalam laporan MEED pada 17 November 2026, menyebut Angkatan Darat AS merencanakan kontrak harga tetap dengan masa pengerjaan 45 hari kalender untuk setiap paket pekerjaan per negara, mencakup persiapan hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Kebutuhan memperkuat perlindungan personel mendapat konteks dari laporan Military Times pada 16 November 2026 tentang serangan terhadap pos komando AS di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait, pada Maret lalu yang menewaskan enam anggota militer Amerika.
Bunker dan Daya Tawar Washington
Dalam pembacaan Mutiara, bunker memperluas pilihan Washington apabila serangan berlanjut, karena personel yang lebih terlindungi memberi AS ruang lebih besar untuk mempertahankan kehadirannya di kawasan.

Seberapa jauh perlindungan itu memengaruhi perundingan, menurut dia, bergantung pada lokasi, fungsi, dan teknologi yang akhirnya menyertai fasilitas tersebut.
Pengumuman Angkatan Darat AS menempatkan proyek itu sebagai pengadaan tempat berlindung bagi personel, sehingga kemungkinan pemanfaatannya untuk fungsi lain masih berupa skenario yang dikemukakan Mutiara.
Mutiara juga menilai 17 bunker di lokasi militer hanya menjawab sebagian persoalan keamanan kawasan karena warga sipil tetap menghadapi risiko ketika serangan meluas ke negara-negara Teluk.
Pada 18 November 2026, Associated Press melaporkan serangan Iran terhadap pangkalan udara yang digunakan AS di Kuwait dan sejumlah lokasi di Bahrain, perkembangan yang memperlihatkan bahwa risiko konflik masih meluas di luar tiga negara yang tercantum dalam rencana pengadaan bunker.
Dari sudut ekonomi politik internasional, Syamsu Alam, S.Si., M.Si., Ketua Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar sekaligus mantan Ketua Pemuda ICMI Makassar periode 2023–2026, menilai proyek tersebut juga berkaitan dengan kepentingan AS menjaga aset strategis, pengaruh, dan kredibilitasnya di Timur Tengah.
Ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Kamis, 19 November 2026, Syamsu membaca target pengerjaan 45 hari sebagai sinyal bahwa Washington ingin segera memperkuat perlindungan personelnya sambil mengantisipasi kemungkinan konflik berkepanjangan.
Dari Selat Hormuz ke APBN Indonesia
“Jika eskalasi mengganggu Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak, biaya logistik meningkat,” ujar Syamsu, yang menilai negara berkembang dapat ikut menanggung dampaknya melalui kenaikan biaya energi dan tekanan terhadap daya beli.

Badan Energi Internasional atau IEA mencatat rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan produk minyak per hari melintasi Selat Hormuz pada 2025, sehingga gangguan pelayaran di jalur itu dapat memengaruhi pasokan jauh di luar Timur Tengah.
Pergerakan harga juga dipengaruhi kondisi pasokan di tempat lain, seperti terlihat pada 18 November 2026 ketika Reuters melaporkan harga minyak turun setelah stok minyak mentah dan bahan bakar AS meningkat, sementara risiko pelayaran di Hormuz menahan penurunan lebih lanjut.
Bagi Indonesia, Syamsu menilai kenaikan harga energi dunia dapat memperbesar tagihan impor, menambah tekanan terhadap rupiah, dan memperlebar selisih yang harus ditanggung APBN apabila harga jual BBM bersubsidi dipertahankan.
Dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) pada 13 November 2026, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi energi serta nonenergi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp415,8 triliun, setara dengan 93 persen dari target pos tersebut dalam APBN 2026.
“Indonesia tentu jangan hanya menjadi penonton,” kata Syamsu, yang mengusulkan diversifikasi sumber impor energi, penyiapan skenario fiskal, dan peninjauan prioritas belanja, termasuk alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih jika tekanan energi menyempitkan ruang anggaran.
Di jalur diplomasi, Syamsu mendorong Indonesia mengambil peran dalam meredakan ketegangan karena keamanan pelayaran dan pasokan energi menyangkut kepentingan negara-negara yang berada jauh dari medan konflik.


