Mangkir Dua Kali, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Ahmad Dedi

SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka dugaan korupsi importasi, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pada Kamis (19/11/2026). Opsi penerbitan surat perintah membawa ini mencuat usai tersangka dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Dalam dua kesempatan pemanggilan tersebut, pihak Dedi menyampaikan alasan sedang dalam kondisi sakit. Namun, penyidik mengaku belum mengantongi kepastian medis mengenai kebenaran kondisi kesehatan yang bersangkutan.

“Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

KPK menegaskan bahwa kehadiran Dedi sangat diperlukan untuk memberikan keterangan utuh terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025–2026. Penyidik berharap tersangka segera bersikap kooperatif guna melengkapi alat bukti yang sudah dikumpulkan.

BACA JUGA:  KPK Sita 55 Kg Logam Diduga Platinum dan Uang Rp1,22 Miliar dalam OTT Bupati Langkat Syah Afandin

“Tentu kami juga mengimbau kepada Saudara AD, ketika nanti dilakukan pemanggilan oleh penyidik, kami berharap untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” ujar Budi menegaskan.

Di saat bersamaan, tim penyidik terus memantau lokasi keberadaan Dedi dan meminta partisipasi masyarakat untuk melapor jika mengetahui posisi tersangka. Imbauan kerja sama juga disampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan Saudara AD,” ucap Budi.

Sebagai langkah antisipasi, KPK diketahui telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Dedi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi selama enam bulan ke depan. Kebijakan pencekalan ini memastikan proses hukum tetap berjalan efektif tanpa hambatan yurisdiksi. (*)

SulawesiPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka dugaan korupsi importasi, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, pada Kamis (19/11/2026). Opsi penerbitan surat perintah membawa ini mencuat usai tersangka dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Dalam dua kesempatan pemanggilan tersebut, pihak Dedi menyampaikan alasan sedang dalam kondisi sakit. Namun, penyidik mengaku belum mengantongi kepastian medis mengenai kebenaran kondisi kesehatan yang bersangkutan.

“Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

KPK menegaskan bahwa kehadiran Dedi sangat diperlukan untuk memberikan keterangan utuh terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2025–2026. Penyidik berharap tersangka segera bersikap kooperatif guna melengkapi alat bukti yang sudah dikumpulkan.

BACA JUGA:  Lawan Korupsi, KPK dan Akpol Perkuat Kurikulum Antikorupsi untuk Calon Perwira

“Tentu kami juga mengimbau kepada Saudara AD, ketika nanti dilakukan pemanggilan oleh penyidik, kami berharap untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan,” ujar Budi menegaskan.

Di saat bersamaan, tim penyidik terus memantau lokasi keberadaan Dedi dan meminta partisipasi masyarakat untuk melapor jika mengetahui posisi tersangka. Imbauan kerja sama juga disampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“KPK tentu memantau, memonitor ya keberadaan yang bersangkutan. Namun jika memang masyarakat juga mengetahui keberadaan dari yang bersangkutan juga dapat menyampaikan kepada KPK, termasuk pihak-pihak terkait jika memang mengetahui keberadaan Saudara AD,” ucap Budi.

Sebagai langkah antisipasi, KPK diketahui telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Dedi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi selama enam bulan ke depan. Kebijakan pencekalan ini memastikan proses hukum tetap berjalan efektif tanpa hambatan yurisdiksi. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru