Merespons Dugaan Kekerasan di Pangandaran: Penegakan Hukum Publik vs Disiplin Militer

SulawesiPos.com – Insiden dugaan intimidasi dan kekerasan yang menimpa santri di Pangandaran dalam beberapa waktu terakhir kembali membuka diskursus mengenai akuntabilitas aparat di ruang sipil. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, melainkan ujian serius bagi transparansi penegakan hukum di tubuh militer.

Desakan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah agar terduga pelaku diproses secara pidana mencerminkan tuntutan publik akan kesetaraan di hadapan hukum. Penggunaan jalur peradilan pidana dinilai krusial untuk mencegah kesan impunitas apabila kasus kekerasan terhadap warga sipil hanya diselesaikan lewat sanksi administratif internal.

“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abduh dalam sikap resminya.

Dari sisi tata kelola internal, dugaan bahwa terduga pelaku bertindak di bawah pengaruh minuman beralkohol menyoroti celah dalam fungsi pengawasan kesatuan. Keberadaan prajurit di luar markas pada dini hari dalam kondisi diduga tidak sadar penuh menunjukkan perlunya evaluasi mekanisme kontrol komandan satuan terhadap perilaku anggota di luar jam dinas.

BACA JUGA:  Hari Santri 2026: Istana Pastikan Penguatan Tata Kelola Lembaga Keagamaan

Usulan penerapan tes urine berkala yang disuarakan parlemen menjadi langkah mitigasi kebijakan yang relevan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol maupun narkotika. Pengawasan preventif tersebut diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan perilaku prajurit sebelum berdampak buruk pada keamanan masyarakat luas.

Selain aspek penindakan dan pengawasan aparat, kejadian ini menegaskan kerentanan institusi pendidikan berasrama terhadap potensi gangguan keamanan eksternal. Pesantren membutuhkan jaminan perlindungan sistemik dari negara agar aktivitas pendidikan tidak mudah terganggu oleh aksi premanisme maupun penyalahgunaan wewenang.

Intervensi pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam menyediakan layanan pemulihan trauma menjadi preseden penting bagi kebijakan perlindungan korban. Penanganan yang berfokus pada pemulihan psikologis santri membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak rasa aman warga negara. (*)

SulawesiPos.com – Insiden dugaan intimidasi dan kekerasan yang menimpa santri di Pangandaran dalam beberapa waktu terakhir kembali membuka diskursus mengenai akuntabilitas aparat di ruang sipil. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, melainkan ujian serius bagi transparansi penegakan hukum di tubuh militer.

Desakan Anggota Komisi III DPR RI Abdullah agar terduga pelaku diproses secara pidana mencerminkan tuntutan publik akan kesetaraan di hadapan hukum. Penggunaan jalur peradilan pidana dinilai krusial untuk mencegah kesan impunitas apabila kasus kekerasan terhadap warga sipil hanya diselesaikan lewat sanksi administratif internal.

“Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut. Tindakan intimidasi terhadap pesantren dan kekerasan terhadap enam santri tidak bisa ditoleransi. Ini bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin,” tegas Abduh dalam sikap resminya.

Dari sisi tata kelola internal, dugaan bahwa terduga pelaku bertindak di bawah pengaruh minuman beralkohol menyoroti celah dalam fungsi pengawasan kesatuan. Keberadaan prajurit di luar markas pada dini hari dalam kondisi diduga tidak sadar penuh menunjukkan perlunya evaluasi mekanisme kontrol komandan satuan terhadap perilaku anggota di luar jam dinas.

BACA JUGA:  Golkar Dorong Beasiswa LPDP Lebih Proporsional untuk Lulusan Pesantren

Usulan penerapan tes urine berkala yang disuarakan parlemen menjadi langkah mitigasi kebijakan yang relevan untuk mencegah penyalahgunaan alkohol maupun narkotika. Pengawasan preventif tersebut diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan perilaku prajurit sebelum berdampak buruk pada keamanan masyarakat luas.

Selain aspek penindakan dan pengawasan aparat, kejadian ini menegaskan kerentanan institusi pendidikan berasrama terhadap potensi gangguan keamanan eksternal. Pesantren membutuhkan jaminan perlindungan sistemik dari negara agar aktivitas pendidikan tidak mudah terganggu oleh aksi premanisme maupun penyalahgunaan wewenang.

Intervensi pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam menyediakan layanan pemulihan trauma menjadi preseden penting bagi kebijakan perlindungan korban. Penanganan yang berfokus pada pemulihan psikologis santri membuktikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak rasa aman warga negara. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru