SulawesiPos.com – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak menjadi saksi mahkota untuk tiga terdakwa lain dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Sikap penolakan tersebut disampaikan Yaqut saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.
Penolakan itu bermula saat Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Yaqut untuk bersaksi bagi Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba. Yaqut menilai dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan ketiga terdakwa tersebut sehingga memilih tidak memberikan kesaksian.
“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut di ruang sidang.
Berbeda dengan Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan tidak keberatan untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara ini. Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba sepakat untuk bersedia memberikan keterangan sebagai saksi bagi mantan menteri agama tersebut.
Hakim Ni Kadek Susantiani kemudian memastikan sikap penolakan tersebut kepada jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum Yaqut. “Berarti Bapak tidak berkehendak untuk menjadi saksi. Begitu penuntut umum ya. Dan tim advokat?” ujar hakim mengonfirmasi jalannya persidangan.
Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menambahkan bahwa faktor kondisi kesehatan menjadi pertimbangan lain di balik penolakan kliennya. Pihak pengacara ingin memastikan Yaqut tetap fokus menghadapi pemeriksaan atas statusnya sendiri sebagai terdakwa.
“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ucap Mellisa memberikan penjelasan kepada majelis hakim.
Dalam perkara ini, Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lain telah merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar berdasarkan hasil audit BPK. Selain itu, Yaqut juga diduga menerima aliran uang sebesar Rp4,8 miliar dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat.
“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu,” tegas jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. (*)


