Yaqut Cholil Qoumas

KPK memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024.

KPK mendalami pengisian kuota haji tambahan sekaligus menelusuri aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Audit BPK mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp622 miliar.

KPK memeriksa Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

Pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut yang dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar kode etik.

KPK meminta maaf atas polemik tahanan rumah Yaqut dan menegaskan keputusan tersebut murni kebijakan lembaga tanpa intervensi eksternal.

KPK membantah adanya intervensi dalam pengalihan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas, yang disebut berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.

Foto Yaqut bersama keluarga yang viral disebut diambil saat tahanan rumah. Kuasa hukum menegaskan itu foto lama, sementara Yaqut kini kembali ditahan di rutan.

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui program padat karya seperti MBG, koperasi desa, dan pembangunan satu juta rumah yang diproyeksikan menyerap jutaan tenaga kerja.

Yaqut mengaku bersyukur bisa berlebaran di rumah. KPK mengungkap GERD akut jadi alasan pengalihan penahanan, sebelum kini diproses kembali ke rutan.

KPK mengembalikan Yaqut ke rutan usai menjalani tahanan rumah. Proses pengalihan masih menunggu hasil tes kesehatan, sementara penyidikan kasus tetap berlanjut.

KPK memproses pengembalian Yaqut ke rutan setelah sempat menjadi tahanan rumah. Keputusan akhir masih menunggu hasil tes kesehatan di RS Polri.

Yaqut Cholil Qoumas sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Namun pada 23 Maret 2026, KPK mengembalikan status penahanannya ke Rutan KPK.

Kuasa hukum Yaqut menegaskan pengalihan tahanan rumah telah sesuai prosedur, serta menyebut kliennya kooperatif selama proses hukum.

ICW menyebut pengalihan tahanan Yaqut sebagai anomali pertama dalam sejarah KPK dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut, mengingat Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ray Rangkuti mendesak KPK membatalkan pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.

ICW mendesak KPK transparan terkait pengalihan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Kondisi terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa seluruh tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan menjadi tahanan rumah.

MAKI mendesak KPK mengembalikan Yaqut ke rutan dan menilai pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah berpotensi merusak sistem serta memicu kecemburuan.

Yaqut Cholil Qoumas berstatus tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. KPK menegaskan pengalihan penahanan ini bersifat sementara dan tetap diawasi ketat.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo usai pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipastikan merayakan Idul Fitri di rumah tahanan KPK setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp622 miliar.

KPK menyita aset senilai lebih dari Rp100 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp622 miliar.

KPK mengungkap dugaan pungutan biaya percepatan keberangkatan haji pada 2023-2024. Calon jemaah diduga diminta membayar 2.500 hingga 5.000 dolar AS untuk memperoleh kuota tambahan tanpa antrean.

KPK menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024. Penyidik mengungkap skenario pembagian kuota dan dugaan fee jemaah haji khusus yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp622 miliar.

Yaqut Cholil Qoumas optimistis kebenaran akan terungkap dalam sidang praperadilan kasus korupsi kuota haji tambahan, sementara KPK yakin hakim akan menolak permohonannya.

KPK telah menerima hasil audit BPK RI terkait kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya, estimasi awal kerugian disebut mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Yaqut Cholil Qoumas menegaskan praperadilan yang diajukannya bukan untuk menghambat KPK. Ia menyebut langkah itu adalah hak hukum untuk menguji penetapan tersangka dalam kasus kuota haji.

PN Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas hingga 3 Maret 2026 karena KPK tidak hadir. KPK menyebut tengah mengikuti empat sidang lain dan memastikan proses penyidikan sudah sesuai prosedur.

KPK tidak memperpanjang pencekalan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, sementara pencekalan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas tetap berlanjut.

KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama enam bulan terkait penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pernyataan resmi terkait Menteri Agama 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas yang mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Mantan Menag Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 yang ditangani KPK.

KPK belum menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK.

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penyebutan namanya dalam dugaan korupsi kuota haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Ia datang membawa buku catatan dan enggan banyak berkomentar.

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.

KPK kembali memanggil mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex untuk diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan difokuskan pada penghitungan kerugian keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pada Senin (26/1/2026).

Bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan dan membantah perusahaannya menerima kuota haji khusus dalam jumlah besar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap adil dalam mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau Gus Yaqut akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara detail peran mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.

KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Mantan penyidik KPK menilai peran Menag krusial dan mendorong pengungkapan jaringan korupsi.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024.

KPK resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp1 triliun.