SulawesiPos.com – Percakapan telepon antara orang tua dan anak lazimnya menjadi ruang paling personal yang bebas dari kecurigaan. Namun, rasa aman itu mendadak terusik ketika ruang komunikasi domestik diduga ikut terseret dalam pusaran praktik penyadapan tanpa prosedur hukum belakangan ini.
Kegelisahan tersebut dirasakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Al Fath, saat mencermati daftar sasaran dugaan pemantauan komunikasi ilegal. Tidak hanya nomor pribadinya yang tercatat, melainkan juga saluran telepon milik ayah, ibu, hingga adiknya.
“Papa saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya? Saya bingung. Enggak ada kaitan kok,” ungkap Rano dengan nada heran di tengah forum rapat bersama jajaran petinggi kepolisian pekan ini.
Bagi Rano, keterlibatan anggota keluarga inti yang tidak bersinggungan dengan urusan politik maupun hukum memunculkan tanda tanya besar mengenai motif sebenarnya. Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan informasi untuk tujuan kriminalisasi pun membayangi pikiran pihak-pihak yang namanya tercantum dalam berkas temuan.
Di balik perangkat lunak pemantauan seperti sistem LIMS dan PLX, tersimpan rekam jejak percakapan yang seharusnya hanya dibuka untuk kepentingan penegakan hukum yang sah. Ketika instrumen teknologi tersebut diduga dijalankan melalui jalur komunikasi informal tanpa dokumen resmi, batas antara pengawasan hukum dan pelanggaran privasi menjadi sangat tipis.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengakui bahwa penggunaan sarana teknis yang serupa membuat aktivitas di luar prosedur sempat tersamarkan di tengah operasi resmi. Situasi ini menciptakan ironi ketika alat yang dirancang untuk menjaga keamanan justru berpotensi menimbulkan keresahan bagi warga sipil, aktivis, maupun pejabat publik.
“Kami di Komisi III juga harus terang-terangan menyokong. Mohon kiranya Pak Kapolri dan seluruh jajarannya bongkar sampai tuntas,” tegas Rano menyuarakan harapan agar kejelasan hukum segera terwujud.
Kini, masyarakat menanti pembuktian komitmen institusi penegak hukum dalam memulihkan kepercayaan publik. Transparansi dalam menuntaskan proses yang masih berjalan diharapkan mampu mengembalikan jaminan perlindungan privasi bagi setiap warga negara. (*)


