Komisi III DPR Kebut RUU Penyadapan, Libatkan Kejaksaan hingga Akademisi

SulawesiPos.com – Komisi III DPR RI resmi memacu percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Langkah cepat ini diambil untuk merespons meningkatnya kekhawatiran publik terhadap praktik penyadapan ilegal yang mengancam hak privasi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa inisiatif regulasi ini merupakan kelanjutan dari kajian parlemen pada periode sebelumnya. DPR bahkan telah mengantongi referensi pengaturan penyadapan dari hasil studi perbandingan daring dengan sejumlah negara.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dorongan percepatan aturan ini menguat seiring mencuatnya polemik dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di tengah masyarakat. Isu tersebut turut dikaitkan dengan dugaan makar yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran kepolisian.

Habiburokhman menegaskan bahwa parlemen tidak ingin membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian hukum terkait keamanan komunikasi mereka. Menurutnya, momentum kesadaran publik saat ini harus dijawab dengan langkah legislasi yang konkret dan terukur.

BACA JUGA:  Bahlil Dituduh Terlibat Penyadapan Prabowo: Itu Abuleke!

“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai langkah konkret perdana, Komisi III langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri hari ini. Pertemuan tersebut membedah aspek kebutuhan teknis penyadapan dalam mendukung tugas penegakan hukum.

Selain institusi kepolisian, parlemen juga menjadwalkan pemanggilan terhadap unsur kejaksaan serta para pakar hukum tata negara dan pidana. Keterlibatan banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan rumusan pasal yang komprehensif dan objektif.

“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” tutur Habiburokhman.

Melalui rangkaian pembahasan maraton ini, DPR menargetkan adanya batasan kewenangan yang tegas bagi setiap institusi pemegang otoritas penyadapan. Regulasi ini diharapkan menjadi perisai hukum bagi hak konstitusional warga sekaligus pedoman kerja bagi aparat negara. (*)

BACA JUGA:  Komisi III DPR Apresiasi Sinergi BNN dan Polda Jatim Bongkar 3,37 Ton Narkotika di Gresik

SulawesiPos.com – Komisi III DPR RI resmi memacu percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Langkah cepat ini diambil untuk merespons meningkatnya kekhawatiran publik terhadap praktik penyadapan ilegal yang mengancam hak privasi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa inisiatif regulasi ini merupakan kelanjutan dari kajian parlemen pada periode sebelumnya. DPR bahkan telah mengantongi referensi pengaturan penyadapan dari hasil studi perbandingan daring dengan sejumlah negara.

“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dorongan percepatan aturan ini menguat seiring mencuatnya polemik dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan di tengah masyarakat. Isu tersebut turut dikaitkan dengan dugaan makar yang menyeret nama Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran kepolisian.

Habiburokhman menegaskan bahwa parlemen tidak ingin membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian hukum terkait keamanan komunikasi mereka. Menurutnya, momentum kesadaran publik saat ini harus dijawab dengan langkah legislasi yang konkret dan terukur.

BACA JUGA:  Habiburrokhman Nilai Restorative Justice pada Kasus Eggi Sudjana Bukti Nyata Keunggulan KUHP Baru

“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sebagai langkah konkret perdana, Komisi III langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri hari ini. Pertemuan tersebut membedah aspek kebutuhan teknis penyadapan dalam mendukung tugas penegakan hukum.

Selain institusi kepolisian, parlemen juga menjadwalkan pemanggilan terhadap unsur kejaksaan serta para pakar hukum tata negara dan pidana. Keterlibatan banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan rumusan pasal yang komprehensif dan objektif.

“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” tutur Habiburokhman.

Melalui rangkaian pembahasan maraton ini, DPR menargetkan adanya batasan kewenangan yang tegas bagi setiap institusi pemegang otoritas penyadapan. Regulasi ini diharapkan menjadi perisai hukum bagi hak konstitusional warga sekaligus pedoman kerja bagi aparat negara. (*)

BACA JUGA:  Rudianto Lallo Minta Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Diusut hingga Aktor Intelektual

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru