Mentan Amran Tegaskan Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan, Sebut 115 Tersangka Diproses

SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Dia mengaku siap menghadapi berbagai risiko demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan membela kepentingan rakyat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026). Dia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya memberantas mafia pangan selama tindakan yang dilakukan berlandaskan aturan.

“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, perjuangan memberantas mafia tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tekanan dan serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan menjadi risiko yang harus dihadapi.

“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.

BACA JUGA:  Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Amran Bidik Jatim Jadi Motor Swasembada

 

Mentan Amran menegaskan tak gentar memberantas mafia pangan dan menyebut 115 tersangka telah diproses dalam dua tahun terakhir.
Mentan Amran menegaskan tak gentar memberantas mafia pangan dan menyebut 115 tersangka telah diproses dalam dua tahun terakhir.

Amran menyebut, selama dua tahun terakhir, sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Sementara dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Amran memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap para pelaku, termasuk oknum dari internal Kementerian Pertanian (Kementan).

Dia menegaskan pemberantasan mafia tidak boleh hanya menyasar pihak luar, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan institusi sendiri.

“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.

Dia juga menyebut sejumlah pejabat Kementan telah dicopot karena melakukan pelanggaran. Penindakan tersebut bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural.

“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.

Mentan Amran Soroti Permainan Harga Sawit

Selain memberantas mafia pangan, Amran mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani kelapa sawit dari dugaan permainan harga tandan buah segar (TBS).

BACA JUGA:  4.000 Petani Demo di Jakarta, Tuntut Feri Amsari Ditangkap dan Minta Maaf

Dia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Persoalan tersebut bahkan tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setelah menerima informasi itu, Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik permainan harga.

Sepulang dari Indonesia, dia juga meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS. Amran memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.

“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.

Amran turut menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani.

Karena itu, dia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara.

BACA JUGA:  Bangun Ekosistem, Mentan Amran Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam Tiga Tahun

Amran juga menyebut penertiban dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dia menegaskan seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.

Di akhir penyampaiannya, Amran mengajak masyarakat dan generasi muda mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, pemberantasan mafia dan perlindungan kepentingan petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Dia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus dikenang masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, dan pengabdian seseorang selama menjalankan amanah.

“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.

SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas mafia pangan dan berbagai praktik yang merugikan petani. Dia mengaku siap menghadapi berbagai risiko demi memperjuangkan kebenaran, menjaga Merah Putih, dan membela kepentingan rakyat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11/2026). Dia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya memberantas mafia pangan selama tindakan yang dilakukan berlandaskan aturan.

“Saya tidak pernah takut. Dalam bahasa Bugis, mate nisantangi. Biar aku mati demi kebenaran, demi Merah Putih, demi rakyat Indonesia. Gak boleh bermain-main,” kata Mentan Amran.

Menurutnya, perjuangan memberantas mafia tidak selalu berjalan mudah. Berbagai tekanan dan serangan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan penindakan menjadi risiko yang harus dihadapi.

“Banyak yang tidak senang. Yang tidak senang 10 orang, 20 orang. Tapi mereka konglomerat. Dia memainkan medsos. Dia hina kita. Saya katakan izin Bapak Presiden Prabowo, silakan (mereka) hina saya. Selama sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, Undang-Undang, tidak akan saya mundur setapak pun (memberantas mafia pangan),” ujarnya.

BACA JUGA:  Berkah Panen Tiba, Senyum Petani Kembali Merekah di Tengah Lahan

 

Mentan Amran menegaskan tak gentar memberantas mafia pangan dan menyebut 115 tersangka telah diproses dalam dua tahun terakhir.
Mentan Amran menegaskan tak gentar memberantas mafia pangan dan menyebut 115 tersangka telah diproses dalam dua tahun terakhir.

Amran menyebut, selama dua tahun terakhir, sebanyak 115 tersangka telah diproses dalam berbagai kasus di sektor pertanian. Sementara dalam penanganan kasus perberasan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Di hadapan masyarakat dan generasi muda yang hadir, Amran memperlihatkan dokumentasi penindakan terhadap para pelaku, termasuk oknum dari internal Kementerian Pertanian (Kementan).

Dia menegaskan pemberantasan mafia tidak boleh hanya menyasar pihak luar, tetapi juga harus dimulai dari pembenahan institusi sendiri.

“Ini ada 115 tersangka, dua minggu ini 13 tersangka. Mahasiswa setuju gak mafia dan koruptor kita beresin? Saya tidak pernah takut karena ada mahasiswa generasi muda di belakang saya. Setuju?” katanya.

Dia juga menyebut sejumlah pejabat Kementan telah dicopot karena melakukan pelanggaran. Penindakan tersebut bahkan menjangkau jajaran pimpinan hingga pejabat struktural.

“Dari dalam kantor kami, ada. Kami berhentikan. Ini kami penjarakan. Gak boleh. Hidup ini sekali dan kita harus buat legacy,” tegasnya.

Mentan Amran Soroti Permainan Harga Sawit

Selain memberantas mafia pangan, Amran mencontohkan langkah pemerintah dalam membela petani kelapa sawit dari dugaan permainan harga tandan buah segar (TBS).

BACA JUGA:  Mentan Amran Menolak Dicalonkan Lagi, Semua Ketua IKA Aklamasi Menjadikannya Calon Tunggal Ketua Umum IKA Unhas 2026-2030

Dia menceritakan pernah menerima keluhan mengenai harga TBS yang justru turun ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan. Persoalan tersebut bahkan tetap menjadi perhatiannya ketika sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci beberapa waktu lalu.

Setelah menerima informasi itu, Amran mengaku langsung berkoordinasi dan meminta aparat kepolisian menindak pengusaha yang diduga merugikan petani melalui praktik permainan harga.

Sepulang dari Indonesia, dia juga meminta penindakan terhadap pengusaha yang diduga memainkan harga TBS. Amran memperlihatkan surat yang dikirimkannya kepada Kapolri sebagai bentuk tindak lanjut atas persoalan tersebut.

“Kalau ada harga (TBS) di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati laporkan. Kita tindak tegas. Enggak ada waktu untuk komprom,” tegasnya.

Amran turut menyoroti dugaan praktik under-invoicing dalam perdagangan sawit yang dinilai berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, tetapi juga dapat menekan harga komoditas yang diterima petani.

Karena itu, dia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perdagangan dan penindakan terhadap praktik yang merugikan negara.

BACA JUGA:  Bangun Ekosistem, Mentan Amran Targetkan Swasembada Bawang Putih dalam Tiga Tahun

Amran juga menyebut penertiban dilakukan melalui pengambilalihan sekitar empat juta hektare lahan sawit oleh negara. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sumber daya tersebut penting agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dia menegaskan seluruh langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah berpihak kepada rakyat kecil dan tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merugikan kepentingan bangsa.

Di akhir penyampaiannya, Amran mengajak masyarakat dan generasi muda mendukung upaya pembenahan sektor pertanian. Menurutnya, pemberantasan mafia dan perlindungan kepentingan petani membutuhkan keberanian sekaligus kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Dia mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan hanya bersifat sementara. Hal yang akan terus dikenang masyarakat adalah kebijakan, keberpihakan, dan pengabdian seseorang selama menjalankan amanah.

“Yang dikenang adalah legasi, kebijakan. Itu yang dikenang,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru