SulawesiPos.com – Sebanyak 16 kredit fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp2,31 miliar lebih diduga dicairkan melalui manipulasi data pengajuan pinjaman oleh seorang Kepala Unit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kasus tersebut kini memasuki tahap penahanan setelah Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan seorang perempuan berinisial AH sebagai tersangka.
AH resmi ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa, tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Makassar.
Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Penetapan tersangka juga didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap tujuh saksi, satu orang ahli, serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Surat penetapan tersangka AH tertuang dalam Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 yang ditandatangani pada 10 November 2026. Sementara itu, penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.
Diduga Rekayasa Syarat Pinjaman Tanpa Ikuti SOP
Dalam penyidikan, Kejati Sulsel mengungkap dugaan manipulasi kredit tersebut berlangsung selama Februari hingga Mei 2026.
Saat itu, AH yang menjabat sebagai Kepala Unit diduga mengajukan sekaligus mencairkan pinjaman menggunakan data dan persyaratan yang telah direkayasa.
Proses pengajuan hingga pencairan kredit disebut dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di lembaga jasa keuangan tersebut.
Dari praktik yang diduga dilakukan tersangka, penyidik menemukan 16 kredit fiktif yang berhasil dicairkan. Akibatnya, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari Rp2,31 miliar.
“Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, mencapai Rp2,31 miliar lebih,” kata Soetarmi dalam konferensi pers, Senin malam (16/11/2026).
Perkara ini sendiri mulai disidik sejak 30 September 2026. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti hingga menetapkan AH sebagai tersangka.
Kejati Sulsel memastikan penyidikan belum berhenti pada satu orang. Tim penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Soetarmi menyampaikan, Kepala Kejati Sulsel juga meminta seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif memberikan keterangan.
Para saksi diingatkan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses hukum, termasuk menghilangkan atau merusak barang bukti maupun melakukan upaya lobi perkara.
Untuk menelusuri lebih jauh dugaan tindak pidana tersebut, penyidik juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, mulai dari penggeledahan, pemblokiran, hingga penelusuran aliran dana dan aset yang berkaitan dengan perkara.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dugaan perbuatannya, AH disangkakan dengan Pasal 603 sebagai dakwaan primer dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsider, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.


