SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut harga pupuk bersubsidi turun 20 persen tanpa tambahan APBN, sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4.546.387 ton per 11 Oktober 2026.
Paparan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/10/2026).
Dalam forum tersebut, Amran juga menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah penting dalam agenda swasembada pangan.
Selain mendapat dukungan anggaran pertanian, Jawa Timur didorong memperkuat industri pengolahan hasil peternakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Amran membandingkan kondisi pupuk ketika pertama kali berkunjung ke Jawa Timur setelah dilantik sebagai Menteri Pertanian dengan situasi saat ini.
“Kami ke Jawa Timur, kunjungan pertama setelah dilantik jadi Menteri Pertanian, kami disambut protes pupuk kurang, pupuk langka. Hari ini pupuk lebih dan harga turun 20 persen. Tidak pernah terjadi selama Indonesia berdiri, dan menghemat Rp500 triliun lebih,” ujar Amran.
Harga Pupuk Turun Tanpa Tambahan APBN
Menurut Amran, penurunan harga pupuk dilakukan melalui perubahan kebijakan dan pembenahan tata kelola.
Pemerintah tidak menambah anggaran subsidi, tetapi memangkas rantai aturan serta memperbaiki mekanisme distribusi.
“Ini soal kebijakan, kita harus hati-hati. Ini tidak mengandalkan APBN, hanya kebijakan kita ubah. Ada kebijakan 65 tahun lalu tidak relevan lagi hari ini, hanya secarik kertas, dan kita bahas tiga hari tiga malam karena perintah Pak Presiden. Pak Mentan, bisa enggak harga pupuk turun tapi APBN tidak ditambah,” kata Amran, mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum deregulasi, penyaluran pupuk bersubsidi disebut melibatkan 145 regulasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Jalur distribusi kemudian diarahkan lebih ringkas, mulai dari Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company, kelompok tani, atau Koperasi Merah Putih sebelum diterima petani.
Selain penurunan harga, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
Pemerintah juga merencanakan revitalisasi dan pembangunan tujuh pabrik pupuk, dengan lima fasilitas ditargetkan selesai sebelum 2029.
Materi paparan menyebut potensi penghematan mencapai Rp524 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi sesuai cakupan perhitungan dan periode yang digunakan pemerintah. Peremajaan pabrik juga disebut dapat menekan biaya produksi.
Pada perbandingan yang disampaikan, HPP urea PUSRI III yang berusia sekitar 50 tahun tercatat Rp6,74 juta per ton, sedangkan fasilitas PUSRI III B yang berusia sekitar 10 tahun berada di angka Rp4,88 juta per ton.
Jawa Timur Didorong Bangun Industri Tepung Telur
Amran menyebut dukungan Kementerian Pertanian untuk Jawa Timur pada 2026 mencapai sekitar Rp3 triliun.
Bahan paparan juga mencantumkan alokasi sektoral sebesar Rp1.556,83 miliar, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, sarana pertanian, lahan, dan irigasi.
Kedua angka tersebut belum dapat dijumlahkan karena cakupan anggarannya tidak dijelaskan secara sama dalam materi yang tersedia.
Angka Rp3 triliun ditulis sebagai total bantuan yang disampaikan Amran, sedangkan Rp1.556,83 miliar merupakan rincian alokasi sektoral.
Jawa Timur dinilai memiliki basis produksi yang kuat untuk mengembangkan industri pengolahan.
Berdasarkan data produksi 2025 dalam paparan, Jawa Timur menghasilkan sekitar 6,03 juta ton beras, 4,59 juta ton jagung, dan 2,03 juta ton telur ayam.
Provinsi ini juga tercatat sebagai salah satu daerah utama penghasil gula, daging ayam, daging sapi, susu sapi, serta tembakau.
Kapasitas produksi tersebut dipandang dapat menjadi modal untuk memperkuat hilirisasi pertanian dan peternakan.
Salah satu industri yang didorong ialah pabrik pengolahan telur menjadi tepung.
Produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan memiliki masa simpan lebih panjang dibandingkan telur segar.
“Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur kita hentikan,” tegas Amran.
Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Tengah disebut berpeluang menjadi daerah yang berperan dalam pengurangan impor tepung telur.
Kementan sebelumnya membahas pembangunan tiga pabrik tepung telur dan tepung daging dengan kebutuhan investasi sekitar Rp200 miliar per fasilitas, serta dapat mencapai Rp250 miliar untuk pengolahan daging.
Stok Beras Pemerintah 4,54 Juta Ton
Selain pupuk dan hilirisasi, Amran memaparkan kondisi cadangan beras nasional.
Stok CBP per 11 Oktober 2026 tercatat 4.546.387 ton atau sekitar 4,54 juta ton.
Stok tersebut lebih rendah dibandingkan angka sekitar 5,37 juta ton pada 19 Mei 2026.
Sebagian cadangan telah digunakan untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengatakan cadangan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga pasokan nasional.
Pemerintah juga menargetkan pemenuhan kebutuhan beras melalui produksi dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.
“Alhamdulillah, di 2025 di bawah kepemimpinan Prabowo kita tidak impor. 2026 kita juga tidak impor. Insyaallah 2027 kita kawal sampai 2029 tidak impor,” katanya.
Kebijakan pupuk, penguatan cadangan beras, dan pembangunan industri pengolahan menjadi bagian dari paparan pemerintah mengenai upaya menjaga produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
