TAG
Habiburokhman
DPR Khawatir Kasus Febrie Picu Gesekan, Habiburokhman Minta Polri dan Kejagung Tetap Solid
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri dan Kejaksaan Agung menjaga sinergi di tengah penanganan perkara eks Jampidsus Febrie Adriansyah. DPR menegaskan kasus tersebut menyangkut oknum, bukan institusi.
DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Masuk Prolegnas 2026, Isu Dicoret Disebut Hoaks
Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan RUU Perampasan Aset masih terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan tidak pernah dicoret lewat rapat paripurna. DPR dan pemerintah disebut tetap concern membahas rancangan undang-undang itu dengan melibatkan partisipasi publik.
Sempat Ditolak, Tim Hotman 911 Diizinkan Bertemu Korban usai Tunjukkan Video Habiburokhman
Tim Hotman 911 akhirnya menemui korban dugaan pembakaran santri di RS Bhayangkara Mataram pada 12 Juli 2026 setelah sebelumnya sempat dilarang masuk. Mereka kini akan mendampingi korban dalam RDP Komisi III DPR RI.
Komisi III DPR Bentuk Panja Awasi Kasus Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah
Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan kasus korupsi yang menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Ketua Komisi III Habiburokhman menegaskan pengawasan itu dilakukan agar proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan berkepastian hukum.
Pasca Febrie Mundur dari Jampidsus, Komisi III Bakal Bentuk Tim Pengawas Perkara
Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas perkara pasca Febrie Adriansyah mundur dari jabatan Jampidsus agar proses penegakan hukum tetap berjalan tuntas.
Komisi III DPR Desak Dugaan Korupsi Batubara Diusut Tuntas, Soroti Dampak Blackout hingga Kerugian Negara
Komisi III DPR mendukung Polri mengusut dugaan korupsi batubara hingga tuntas karena dinilai merugikan negara dan berdampak pada blackout di berbagai daerah.
Habiburokhman: Dana APBN untuk Kurban Presiden Prabowo Sah secara Hukum dan Syariah
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo sah secara hukum dan syariah.
Ketua Komisi III DPR Sebut KUHAP Baru Jawab Tuntutan Reformasi Polri
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut KUHAP baru menjadi jawaban atas tuntutan reformasi Polri dengan memperkuat perlindungan hak warga dan memperketat proses penyidikan.
Habiburokhman Tinjau Gudang BULOG Sunter, Pastikan Stok Beras Nasional Tembus 5 Juta Ton
Habiburokhman meninjau Gudang BULOG Sunter. BULOG memastikan stok beras nasional di atas 5 juta ton dan distribusi berjalan optimal.
BULOG Pastikan Ketersediaan Stok Beras Nasional melalui Kunjungan Kerja DPR RI di Gudang Sunter
Perum BULOG menerima kunjungan kerja Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk meninjau stok beras dan kesiapan gudang BULOG Sunter guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Habiburokhman: KUHP dan KUHAP Baru Lindungi Buruh, DPR Siap Kawal Kasus Kriminalisasi
DPR menilai KUHP dan KUHAP baru memperkuat perlindungan buruh dari kriminalisasi, serta menyiapkan langkah pengawasan terhadap aparat penegak hukum.
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Komisi III DPR Duga Ada Perlawanan Aparat Penegak Hukum Kotor
Komisi III DPR menduga adanya perlawanan dari oknum aparat penegak hukum usai vonis bebas Amsal Sitepu dan akan memanggil Kejari Karo untuk evaluasi.
Kasus Amsal Sitepu Disorot, Komisi III DPR Gelar RDPU Soal Dugaan Ketidakadilan
Komisi III DPR akan menggelar RDPU terkait kasus Amsal Sitepu yang dinilai publik diwarnai dugaan ketidakadilan.
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Negara Tanggung Pengobatan Korban
Komisi III DPR RI mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan meminta kepolisian segera mengusut serta menangkap pelaku. Korban diketahui mengalami luka bakar hingga 24 persen akibat serangan tersebut.
Komisi III DPR Soroti Kasus Sabu ABK Fandi Ramadhan, Tekankan Hukuman Mati Alternatif Terakhir
Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus 2 ton sabu di PN Batam. DPR menekankan hukuman mati dalam KUHP baru adalah alternatif terakhir yang harus diterapkan sangat selektif.
Habiburokhman Minta Pelaku Kekerasan Anak di Sukabumi Dijerat 15 Tahun Penjara
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Polres Sukabumi menerapkan pasal maksimal 15 tahun penjara dalam kasus kematian Nizam Syafei (12). Polisi telah memeriksa 16 saksi dan menunggu hasil uji forensik.
Tanggapi Kasus Kapolres Bima Kota, Ketua Komisi III DPR: Harusnya Dia Terdepan dalam Pemberantasan Narkoba
Komisi III DPR mendukung langkah tegas Polri menindak AKBP Didik Putra Kuncoro dalam kasus narkoba, menilai hal itu bukti komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ketua Komisi III DPR Minta Semua Pihak Waspada Terhadap Adanya Dendam Politik dalam Reformasi Polri
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengawal dan mewaspadai niat-niat jahat yang ingin menunggangi reformasi Polri yang digagas pemerintah.
Habiburokhman Minta Penegak Hukum Dalami Kondisi Psikologis Ayah Pembunuh Pelaku KS di Padang Pariaman
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memberi perhatian serius terkait penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang ayah berinisial ED di Pariaman, Sumatra Barat.
Habiburrokhman Nilai Restorative Justice pada Kasus Eggi Sudjana Bukti Nyata Keunggulan KUHP Baru
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman memberikan apresiasi tinggi atas penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis.
Habiburokhman Sebut Vonis Laras Faizati Bukti KUHP Baru Kedepankan Hati Nurani
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyambut positif vonis pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada Laras Faizati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Habiburokhman Jamin KUHP dan KUHAP Baru Lindungi Pandji Pragiwaksono
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman merespons keresahan publik terkait potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat pasca pelaporan komika Pandji Pragiwaksono.
Habiburokhman Pastikan Kajian Ilmiah Komunisme di KUHP Baru Bebas Pidana
Ia menegaskan bahwa aktivitas akademik, seperti diskusi dan pengkajian ilmiah mengenai paham Komunisme, Marxisme, maupun Leninisme, tidak dapat dipidana.
Soroti Gugatan KUHP di MK, Habiburokhman: Penggugat Belum Pahami Aturan Secara Utuh
Habiburokhman angkat bicara mengenai beberapa gugatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Komisi III DPR: KUHP Baru Miliki ‘Pengaman’, Kritik Tak Bisa Dipidana
Habiburokhman menjelaskan bahwa konstruksi hukum dalam KUHP dan KUHAP yang baru telah didesain sedemikian rupa untuk melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan proses hukum berjalan secara proporsional.
