Hinca Pandjaitan menegaskan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat reformasi dan konstitusi serta menolak usulan agar Polri berada di bawah Mendagri.
Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding menilai maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi alarm serius lemahnya perlindungan anak dan pengawasan terhadap sistem pendidikan berasrama.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut KUHAP baru menjadi jawaban atas tuntutan reformasi Polri dengan memperkuat perlindungan hak warga dan memperketat proses penyidikan.
Komisi III DPR menekankan pentingnya perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset agar tidak terjadi ketidakadilan bagi individu yang tidak terlibat kejahatan.
Anggota DPR, Rikwanto menegaskan RUU Perampasan Aset harus melindungi harta bersama agar tidak merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Anggota DPR, Rikwanto menegaskan RUU Perampasan Aset harus berbasis pembuktian kuat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan tetap melindungi hak warga.