Komisi III

Komisi III DPR menyoroti penugasan anggota Polri di luar institusi, penguatan pendidikan HAM dan demokrasi, serta usulan perpanjangan usia pensiun dalam pembahasan RUU Polri.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo sah secara hukum dan syariah.

Hinca Pandjaitan menegaskan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat reformasi dan konstitusi serta menolak usulan agar Polri berada di bawah Mendagri.

Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding menilai maraknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi alarm serius lemahnya perlindungan anak dan pengawasan terhadap sistem pendidikan berasrama.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut KUHAP baru menjadi jawaban atas tuntutan reformasi Polri dengan memperkuat perlindungan hak warga dan memperketat proses penyidikan.

DPR mendesak Polri segera menangkap Syekh Ahmad Al Misry yang diduga kabur ke Mesir usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual santri.

DPR menyoroti implementasi KUHP baru yang masih bermasalah serta menyebut miras sebagai pemicu utama berbagai tindak kejahatan di daerah.

Komisi III DPR menekankan pentingnya perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset agar tidak terjadi ketidakadilan bagi individu yang tidak terlibat kejahatan.

Anggota DPR, Rikwanto menegaskan RUU Perampasan Aset harus melindungi harta bersama agar tidak merugikan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Anggota DPR, Rikwanto menegaskan RUU Perampasan Aset harus berbasis pembuktian kuat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan tetap melindungi hak warga.

DPR mengingatkan bahaya narkoba yang kian meluas dan mengancam generasi muda, serta mendorong sinergi aparat dan masyarakat dalam pencegahan.

DPR menyebut pasal penghinaan pemerintah dalam KUHP sebagai upaya pembatasan, namun digugat karena dinilai berpotensi mengkriminalisasi kritik.

Anggota DPR, Rudianto Lallo mendesak polisi bertindak tegas terhadap premanisme usai kasus pengeroyokan maut di Purwakarta. Pembiaran dinilai dapat merusak kepercayaan publik.

Pukat UGM menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam RUU Perampasan Aset agar pengelolaan aset optimal tanpa mengabaikan hak konstitusional.

DPR meminta Kejagung memperluas pemeriksaan kasus Amsal Sitepu hingga ke tahanan lain di Kejari Karo, sekaligus mengapresiasi langkah penindakan internal.

DPR mengapresiasi vonis bebas Amsal Christy sebagai langkah penting dalam penegakan hukum yang lebih adil. Putusan ini dinilai menjadi momentum perlindungan terhadap kerja kreatif di Indonesia.

Anggota Komisi III menilai kasus Amsal Sitepu mencerminkan masalah sistemik di kejaksaan dan harus menjadi momentum reformasi penegakan hukum.

DPR mendesak reformasi budaya kerja kejaksaan usai kasus Amsal Sitepu. Benny K Harman mengkritik praktik lama seperti penetapan tersangka tanpa bukti kuat.

Komisi III DPR menduga adanya perlawanan dari oknum aparat penegak hukum usai vonis bebas Amsal Sitepu dan akan memanggil Kejari Karo untuk evaluasi.

Terdakwa kasus video desa di Karo, Amsal Christy Sitepu, mengadu ke DPR dan membantah tuduhan markup. Ia juga menyoroti kejanggalan proses hukum, termasuk klaim tak pernah diperiksa Inspektorat.

Komisi III DPR akan menggelar RDPU terkait kasus Amsal Sitepu yang dinilai publik diwarnai dugaan ketidakadilan.

Fenomena aksi main hakim sendiri yang kembali marak di berbagai daerah dinilai sebagai bagian dari rentetan persoalan serius dalam penegakan hukum.

Komisi III DPR membentuk Panja khusus untuk mengawal kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, sekaligus mendorong sinergi Polri dan TNI.

Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus, yang juga merupakan pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Komisi III DPR RI menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak Polri mengusut tuntas pelaku serta menjamin perlindungan dan pengobatan korban.

Komisi III DPR RI mengecam keras penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan meminta kepolisian segera mengusut serta menangkap pelaku. Korban diketahui mengalami luka bakar hingga 24 persen akibat serangan tersebut.

Komisi III DPR akan melakukan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru ke seluruh Polda setelah Lebaran 2026 agar aparat kepolisian memahami perubahan prinsip hukum pidana.

Komisi III DPR mengkritik kepolisian yang dinilai kerap menetapkan korban sebagai tersangka, menyusul kasus selebgram Nabilah O’Brien yang sempat diproses hukum.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bersyukur atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Fandi Ramadhan, terdakwa kasus penyelundupan narkotika hampir dua ton sabu.

Kasus tewasnya Nizam Syafei di Sukabumi akibat dugaan penganiayaan ibu tiri mendapat sorotan DPR. Pengacara keluarga korban mendesak polisi juga menyelidiki ayah korban atas dugaan kelalaian atau pembiaran kekerasan.

Komisi III DPR mendesak pengusutan tuntas kematian Nizam Syafei dan menolak penyelesaian kasus kekerasan anak melalui restorative justice.

Komisi III DPR RI mempertanyakan tuntutan pidana mati terhadap ABK Sea Dragon dalam kasus sabu hampir 2 ton. Martin Tumbelaka menilai jaksa perlu mempertimbangkan peran dan otoritas terdakwa.

Komisi III DPR RI menyoroti tuntutan pidana mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus 2 ton sabu di PN Batam. DPR menekankan hukuman mati dalam KUHP baru adalah alternatif terakhir yang harus diterapkan sangat selektif.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan angkat bicara terkait berbagai perkara pidana yang belakangan menyeret sejumlah anggota kepolisian.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak Polres Sukabumi menerapkan pasal maksimal 15 tahun penjara dalam kasus kematian Nizam Syafei (12). Polisi telah memeriksa 16 saksi dan menunggu hasil uji forensik.

ICW mengkritik pengangkatan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, sementara NasDem menegaskan seluruh sanksi MKD telah dijalani dan keputusan sudah sesuai mekanisme.

Ahmad Sahroni kembali menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse yang pindah ke PSI. Penetapan disahkan dalam rapat pleno komisi di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ahmad Sahroni kembali menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah menuntaskan sanksi penonaktifan dari MKD. Penetapan dilakukan pimpinan DPR dengan pertimbangan pengalaman dan kapasitasnya di komisi hukum.

Komisi III DPR mendukung langkah tegas Polri menindak AKBP Didik Putra Kuncoro dalam kasus narkoba, menilai hal itu bukti komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan pandangan atas pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, terkait laporan terhadap Hakim Konstitusi, Adies Kadir ke MKMK.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Guru SDN 02 di Kecamatan Jelbuk, Jember, Jawa Timur yang menelanjangi 22 siswanya karena kehilangan uang Rp75 ribu.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengawal dan mewaspadai niat-niat jahat yang ingin menunggangi reformasi Polri yang digagas pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra memberi pernyataan terhadap pihak yang keberatan atas pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman memberi perhatian serius terkait penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan seorang ayah berinisial ED di Pariaman, Sumatra Barat.

Komisi III DPR RI memastikan proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi telah berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang, sekaligus membantah tudingan pelanggaran etik dalam pencalonannya.

Sebanyak 21 akademisi dan praktisi hukum melaporkan Hakim Konstitusi Adies Kadir ke MKMK karena proses pencalonannya dinilai melanggar aturan dan kode etik.

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Sulaiman menilai paparan konten daring berjudul sensasional menjadi pintu masuk judi online dan mendorong PPATK memperkuat langkah pencegahan sejak dini.

DPR RI resmi mengesahkan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat dalam rapat paripurna, setelah mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi III.

Komisi III DPR RI menegaskan evaluasi kinerja Polri tidak cukup diukur dari angka dan statistik semata. Pembenahan perilaku, etika, dan empati aparat di lapangan dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin menegaskan urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sebagai payung hukum khusus yang mengatur profesi hakim di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan jaminan tegas untuk menghentikan proses hukum yang menjerat Tri Wulansari, seorang guru honorer di Muaro Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka usai menegakkan disiplin sekolah.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin dalam pemaparannya di Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI menyebutkan ingin mengusulkan penambahan anggaran sebesar 7,49 triliun.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat unit sibernya guna menekan maraknya kasus child grooming atau manipulasi seksual terhadap anak di media sosial.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman memberikan apresiasi tinggi atas penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Lubis.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun menekankan pentingnya aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyusunan RUU Perampasan Aset.

Komisi III DPR RI secara resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Komisi III DPR RI mulai melirik peluang untuk memperluas cakupan agenda reformasi hukum hingga ke institusi Mahkamah Konstitusi (MK).