Pukat UGM Soroti RUU Perampasan Aset, Dorong Pembentukan Lembaga Khusus di Bawah Presiden

SulawesiPos.com – Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan aset rampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Ia menilai, regulasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga harus memberikan perhatian serius pada tata kelola aset agar memiliki nilai ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Diperlukan kapasitas lembaga yang lebih besar dan kuat, baik dari sisi kewenangan, struktur kelembagaan, maupun dasar hukumnya,” kata Oce.

Oce mengusulkan agar lembaga pengelola aset rampasan ditempatkan langsung di bawah Presiden.

Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menegaskan peran strategis lembaga sekaligus memperkuat kewenangan dan landasan hukum.

“Lebih baik jika lembaga tersebut berada di bawah Presiden, agar terlihat sebagai institusi yang penting dan memiliki penguatan dari berbagai aspek,” tegasnya.

BACA JUGA:  Berikut Ini Bocoran Jumlah Bab dan Pasal Pada RUU Perampasan Aset di DPR

Ia menambahkan, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan menyeluruh, mulai dari proses penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan aset.

Hal ini penting untuk mencegah penurunan nilai ekonomi aset rampasan akibat pengelolaan yang tidak optimal.

“Jangan sampai aset rampasan justru mengalami penurunan nilai, rusak, atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali,” ujarnya.

Tetap Perhatikan Hak Konstitusional

Selain itu, Oce mengingatkan agar pembahasan RUU tetap memperhatikan perlindungan hak konstitusional atas harta benda.

Menurutnya, penguatan kewenangan negara harus tetap diimbangi dengan jaminan perlindungan terhadap hak warga.

“Kita juga harus mengingat adanya jaminan konstitusional terhadap perlindungan harta benda,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi masukan dari para pakar hukum.

Namun, ia mengingatkan agar regulasi yang disusun tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Terima kasih sudah memberikan masukan, kita berharap RDPU ini sampai nanti Undang-Undang Perampasan Aset, yang kita maknai jangan sampai menjadi abuse of power oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

BACA JUGA:  DPR Apresiasi Vonis Bebas Amsal Christy, Tegaskan Hukum Harus Lindungi Kerja Kreatif

SulawesiPos.com – Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan aset rampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Ia menilai, regulasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga harus memberikan perhatian serius pada tata kelola aset agar memiliki nilai ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Diperlukan kapasitas lembaga yang lebih besar dan kuat, baik dari sisi kewenangan, struktur kelembagaan, maupun dasar hukumnya,” kata Oce.

Oce mengusulkan agar lembaga pengelola aset rampasan ditempatkan langsung di bawah Presiden.

Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menegaskan peran strategis lembaga sekaligus memperkuat kewenangan dan landasan hukum.

“Lebih baik jika lembaga tersebut berada di bawah Presiden, agar terlihat sebagai institusi yang penting dan memiliki penguatan dari berbagai aspek,” tegasnya.

BACA JUGA:  Meski Pernah Dicopot, Ahmad Sahroni Di-recall Jadi Wakil Ketua Komisi III Gantikan Rusdi Masse

Ia menambahkan, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan menyeluruh, mulai dari proses penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan aset.

Hal ini penting untuk mencegah penurunan nilai ekonomi aset rampasan akibat pengelolaan yang tidak optimal.

“Jangan sampai aset rampasan justru mengalami penurunan nilai, rusak, atau bahkan menjadi tidak bernilai sama sekali,” ujarnya.

Tetap Perhatikan Hak Konstitusional

Selain itu, Oce mengingatkan agar pembahasan RUU tetap memperhatikan perlindungan hak konstitusional atas harta benda.

Menurutnya, penguatan kewenangan negara harus tetap diimbangi dengan jaminan perlindungan terhadap hak warga.

“Kita juga harus mengingat adanya jaminan konstitusional terhadap perlindungan harta benda,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengapresiasi masukan dari para pakar hukum.

Namun, ia mengingatkan agar regulasi yang disusun tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

“Terima kasih sudah memberikan masukan, kita berharap RDPU ini sampai nanti Undang-Undang Perampasan Aset, yang kita maknai jangan sampai menjadi abuse of power oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Terdakwa Kasus Video Amsal Sitepu Mengadu ke DPR, Bantah Markup dan Soroti Kejanggalan Proses Hukum

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru