Pemerintah Pastikan Usut Tuntas Dugaan Penyadapan dan Makar Terhadap Presiden

SulawesiPos.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara terkait perkembangan dugaan tindak pidana makar yang berkelindan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026) ini. Forum gelar perkara tersebut digelar untuk memetakan hubungan antar-pelaku sekaligus menguji kecukupan alat bukti guna menentukan potensi penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah mendorong penuh pengusutan perkara ini secara transparan dan objektif. Yusril membuka peluang bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada lingkaran internal Kepolisian, melainkan dapat menjangkau pihak eksternal jika ditemukan bukti keterlibatan aktor intelektual.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan kedua tindak pidana tersebut,” ungkap Yusril di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam proses penyidikan yang berjalan, aparat menemukan indikasi adanya upaya penghapusan data dari perangkat komputer milik pihak terkait. Kendati demikian, penyidik berhasil mengamankan mayoritas rekaman percakapan dari telepon seluler yang kini tengah didalami untuk mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut.

BACA JUGA:  Tanggapi Isu Penyadapan, Surya Paloh Mengaku Tidak Khawatir

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” tutur Yusril mengonfirmasi temuan penyidik.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat pasal berlapis dalam KUHP dan UU ITE, di mana tiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob.

Terkait proses etik profesi, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dijatuhi putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sedang mengajukan banding. Adapun sidang kode etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan baru akan digelar pada pekan depan, sementara pengamanan Presiden dipastikan tetap terkendali di bawah koordinasi TNI. (*)

SulawesiPos.com – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara terkait perkembangan dugaan tindak pidana makar yang berkelindan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026) ini. Forum gelar perkara tersebut digelar untuk memetakan hubungan antar-pelaku sekaligus menguji kecukupan alat bukti guna menentukan potensi penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah mendorong penuh pengusutan perkara ini secara transparan dan objektif. Yusril membuka peluang bahwa penyidikan tidak akan berhenti pada lingkaran internal Kepolisian, melainkan dapat menjangkau pihak eksternal jika ditemukan bukti keterlibatan aktor intelektual.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan kedua tindak pidana tersebut,” ungkap Yusril di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam proses penyidikan yang berjalan, aparat menemukan indikasi adanya upaya penghapusan data dari perangkat komputer milik pihak terkait. Kendati demikian, penyidik berhasil mengamankan mayoritas rekaman percakapan dari telepon seluler yang kini tengah didalami untuk mengungkap motif di balik dugaan penyadapan tersebut.

BACA JUGA:  Yusril Sebut Limpahan Kasus Eks Jampidsus ke Kejaksaan Bisa Percepat Proses, Tapi Uji Independensi Jadi Sorotan

“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” tutur Yusril mengonfirmasi temuan penyidik.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat pasal berlapis dalam KUHP dan UU ITE, di mana tiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob.

Terkait proses etik profesi, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dijatuhi putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sedang mengajukan banding. Adapun sidang kode etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan baru akan digelar pada pekan depan, sementara pengamanan Presiden dipastikan tetap terkendali di bawah koordinasi TNI. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru