Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Akhirnya Disahkan

SulawesiPos.com – Setelah melewati perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang diharapkan memperkuat upaya negara mengambil alih aset hasil tindak pidana.

Perjalanan regulasi ini dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gagasan pembentukannya muncul pada 2007.

Namun, rancangan tersebut tidak langsung berlanjut menjadi pembahasan di parlemen. Sejumlah proses penyusunan, pengusulan, hingga masuk dalam agenda legislasi nasional harus dilalui sebelum akhirnya mendapat kepastian untuk disahkan.

Kronologi RUU Perampasan Aset 2007–2026

Sejak pertama kali digagas, rancangan regulasi ini beberapa kali masuk agenda legislasi nasional, tetapi pembahasannya kerap tertunda karena belum menjadi prioritas.

Perjalanan tersebut melewati sejumlah pemerintahan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Berikut tahapan pentingnya.

1. 2007: Pemerintah mulai mendorong regulasi penyitaan aset

Salah satu jejak awal muncul pada 27 November 2007. Presiden SBY saat itu meminta DPR segera merampungkan RUU Penyitaan Aset Negara yang telah diserahkan pemerintah pada April tahun yang sama.

SBY menilai regulasi tersebut diperlukan karena aset hasil korupsi kerap sulit dikembalikan meskipun pelakunya telah menjalani proses hukum. Ia menginginkan adanya mekanisme penyitaan aset sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

“Pada April lalu, pemerintah sudah menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. Itu sangat penting, saya ingin bisa segera dirampungkan,” kata SBY saat meresmikan gedung PPATK di Jakarta pada 27 November 2007, dikutip dari Antara.

2. 2008–2012: PPATK menyusun konsep dan draf awal

Upaya pengembangan regulasi tersebut kemudian berlanjut melalui inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga ini mengembangkan konsep perampasan aset dengan mengadopsi ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta konsep Non-Conviction Based Forfeiture.

Dalam konsep tersebut, perampasan aset dimungkinkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan perlindungan hak pihak terkait.

Penyusunan RUU mulai dilakukan pada 2008. Pembahasan antarkementerian dan proses harmonisasi rampung pada November 2010. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM pada 12 Desember 2011.

BACA JUGA:  Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Dibawa ke Paripurna DPR Besok

Draf pertama kemudian berhasil disusun pada 2012. Namun, hingga akhir pemerintahan SBY, RUU tersebut belum berlanjut menjadi pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

3. 2015: Masuk Prolegnas, tetapi belum menjadi prioritas pembahasan

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh ruang dalam agenda legislasi nasional. Rancangan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada 2015.

Meski demikian, keberadaannya dalam daftar Prolegnas belum membuat pembahasannya berjalan. RUU tersebut tidak masuk daftar prioritas sehingga DPR belum menindaklanjutinya ke tahap pembahasan.

Kondisi ini membuat upaya pembentukan regulasi perampasan aset kembali tertahan, meskipun kebutuhan untuk memperkuat pengembalian aset hasil tindak pidana terus menjadi perhatian.

4. 2019–2022: Draf diperbarui dan kembali didorong pemerintah

Pada 2019, draf kedua RUU Perampasan Aset telah selesai disusun. Presiden Jokowi kemudian mengusulkan agar rancangan tersebut masuk dalam Prolegnas 2020. Namun, usulan itu tidak diterima DPR.

Dorongan kembali menguat pada 2021. PPATK mencatat adanya arahan Presiden Jokowi untuk mendorong RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah juga melakukan penyelesaian sejumlah persoalan antarkementerian yang masih tertunda.

Setahun kemudian, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Penyelarasan naskah akademik turut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembahasan lebih lanjut.

5. Mei 2023: Presiden Jokowi kirim surpres ke DPR

Setelah kembali masuk agenda legislasi, pemerintah mengambil langkah formal dengan mengirimkan surat presiden (surpres) beserta draf RUU Perampasan Aset kepada DPR pada 4 Mei 2023.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia menjelaskan, surpres selanjutnya harus melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum penugasan kepada alat kelengkapan dewan ditetapkan.

“Iya betul, DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,” ujar Indra pada 8 Mei 2023, dilansir melalui Antara.

Meski telah dikirim secara resmi, RUU tersebut tidak kunjung memasuki pembahasan lanjutan hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024. Dengan demikian, dorongan pemerintah belum berhasil membawa rancangan tersebut ke tahap pengambilan keputusan.

BACA JUGA:  Taufan Pawe Usul Pansus Lintas Komisi Tangani Perbatasan Negara

6. September 2025: Pembahasan kembali masuk agenda DPR

Setelah sempat tertahan, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh momentum pada periode DPR 2024–2029. Pada September 2025, pembahasan rancangan tersebut ditetapkan menjadi bagian dari agenda Komisi III DPR.

Keputusan itu membuka jalan bagi pembahasan yang lebih terarah. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat itu menegaskan pentingnya prinsip partisipasi bermakna dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

“Tidak boleh ada pembahasan tertutup,” kata Habiburokhman, sebagaimana diberitakan DPR RI pada 25 September 2025.

7. 15 Januari–Juli 2026: Pembahasan dan penyerapan aspirasi berlangsung

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset secara resmi pada 15 Januari 2026, termasuk penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang.

Pembahasan kemudian berlanjut melalui serangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak. Masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi RUU.

Pada 9 Juli 2026, Komisi III masih menggelar RDPU untuk mendengarkan pandangan ahli dan berbagai pihak. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan bahwa DPR tetap menampung masukan masyarakat, termasuk kritik agar penyusunan regulasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

8. 6 Oktober 2026: RUU resmi menjadi inisiatif DPR

Tahapan penting berikutnya berlangsung pada 6 Oktober 2026. Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi RUU inisiatif DPR.

Keputusan tersebut sekaligus membuka tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.

Habiburokhman menyebut, keputusan itu sebagai langkah penting untuk memastikan RUU tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga menegaskan target agar undang-undang tersebut dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

“Dengan demikian kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki UU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” tegas Habiburokhman dalam keterangan yang dimuat DPR RI pada 6 Oktober 2026.

9. 18 November 2026: Seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati RUU dibawa ke paripurna

BACA JUGA:  Komisi VI DPR RI Dorong Aturan Khusus BUMN dalam Revisi UU Persaingan Usaha

Sehari sebelum pengesahan, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Panitia Kerja, seluruh fraksi, dan pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi menyatakan setuju. Sejumlah catatan juga disampaikan, terutama mengenai pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

10. 19 November 2026: DPR sahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

Puncak perjalanan panjang tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri para wakil ketua DPR. Sebelum meminta persetujuan forum, Puan menegaskan pengesahan RUU tersebut dilakukan setelah melalui proses legislasi, bukan karena tekanan dari pihak tertentu.

“Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena paksaan, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Forum rapat menjawab setuju, disusul ketukan palu yang menandai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini juga menyatakan persetujuan Presiden terhadap pengesahan rancangan tersebut.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pengesahan itu sebagai penantian panjang masyarakat. Ia turut menyinggung kerja Komisi III sejak September 2025 dalam mendorong penyelesaian regulasi tersebut.

“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Pengesahan undang-undang ini menjadi tonggak baru dalam upaya negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana, sekaligus menempatkan perlindungan hukum dan pengawasan pengadilan sebagai bagian penting dari pelaksanaannya.

Selain mekanisme perampasan, aturan ini juga mengatur pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, pemanfaatan hingga penjualan.

SulawesiPos.com – Setelah melewati perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 tersebut mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang diharapkan memperkuat upaya negara mengambil alih aset hasil tindak pidana.

Perjalanan regulasi ini dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gagasan pembentukannya muncul pada 2007.

Namun, rancangan tersebut tidak langsung berlanjut menjadi pembahasan di parlemen. Sejumlah proses penyusunan, pengusulan, hingga masuk dalam agenda legislasi nasional harus dilalui sebelum akhirnya mendapat kepastian untuk disahkan.

Kronologi RUU Perampasan Aset 2007–2026

Sejak pertama kali digagas, rancangan regulasi ini beberapa kali masuk agenda legislasi nasional, tetapi pembahasannya kerap tertunda karena belum menjadi prioritas.

Perjalanan tersebut melewati sejumlah pemerintahan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Berikut tahapan pentingnya.

1. 2007: Pemerintah mulai mendorong regulasi penyitaan aset

Salah satu jejak awal muncul pada 27 November 2007. Presiden SBY saat itu meminta DPR segera merampungkan RUU Penyitaan Aset Negara yang telah diserahkan pemerintah pada April tahun yang sama.

SBY menilai regulasi tersebut diperlukan karena aset hasil korupsi kerap sulit dikembalikan meskipun pelakunya telah menjalani proses hukum. Ia menginginkan adanya mekanisme penyitaan aset sebelum putusan pengadilan dijatuhkan.

“Pada April lalu, pemerintah sudah menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. Itu sangat penting, saya ingin bisa segera dirampungkan,” kata SBY saat meresmikan gedung PPATK di Jakarta pada 27 November 2007, dikutip dari Antara.

2. 2008–2012: PPATK menyusun konsep dan draf awal

Upaya pengembangan regulasi tersebut kemudian berlanjut melalui inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga ini mengembangkan konsep perampasan aset dengan mengadopsi ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta konsep Non-Conviction Based Forfeiture.

Dalam konsep tersebut, perampasan aset dimungkinkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, dengan tetap memperhatikan prosedur hukum dan perlindungan hak pihak terkait.

Penyusunan RUU mulai dilakukan pada 2008. Pembahasan antarkementerian dan proses harmonisasi rampung pada November 2010. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM pada 12 Desember 2011.

BACA JUGA:  Usulan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Dibawa ke Paripurna DPR Besok

Draf pertama kemudian berhasil disusun pada 2012. Namun, hingga akhir pemerintahan SBY, RUU tersebut belum berlanjut menjadi pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

3. 2015: Masuk Prolegnas, tetapi belum menjadi prioritas pembahasan

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh ruang dalam agenda legislasi nasional. Rancangan tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada 2015.

Meski demikian, keberadaannya dalam daftar Prolegnas belum membuat pembahasannya berjalan. RUU tersebut tidak masuk daftar prioritas sehingga DPR belum menindaklanjutinya ke tahap pembahasan.

Kondisi ini membuat upaya pembentukan regulasi perampasan aset kembali tertahan, meskipun kebutuhan untuk memperkuat pengembalian aset hasil tindak pidana terus menjadi perhatian.

4. 2019–2022: Draf diperbarui dan kembali didorong pemerintah

Pada 2019, draf kedua RUU Perampasan Aset telah selesai disusun. Presiden Jokowi kemudian mengusulkan agar rancangan tersebut masuk dalam Prolegnas 2020. Namun, usulan itu tidak diterima DPR.

Dorongan kembali menguat pada 2021. PPATK mencatat adanya arahan Presiden Jokowi untuk mendorong RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah juga melakukan penyelesaian sejumlah persoalan antarkementerian yang masih tertunda.

Setahun kemudian, RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Penyelarasan naskah akademik turut dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembahasan lebih lanjut.

5. Mei 2023: Presiden Jokowi kirim surpres ke DPR

Setelah kembali masuk agenda legislasi, pemerintah mengambil langkah formal dengan mengirimkan surat presiden (surpres) beserta draf RUU Perampasan Aset kepada DPR pada 4 Mei 2023.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia menjelaskan, surpres selanjutnya harus melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum penugasan kepada alat kelengkapan dewan ditetapkan.

“Iya betul, DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,” ujar Indra pada 8 Mei 2023, dilansir melalui Antara.

Meski telah dikirim secara resmi, RUU tersebut tidak kunjung memasuki pembahasan lanjutan hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024. Dengan demikian, dorongan pemerintah belum berhasil membawa rancangan tersebut ke tahap pengambilan keputusan.

BACA JUGA:  Komisi VI DPR RI Dorong Aturan Khusus BUMN dalam Revisi UU Persaingan Usaha

6. September 2025: Pembahasan kembali masuk agenda DPR

Setelah sempat tertahan, RUU Perampasan Aset kembali memperoleh momentum pada periode DPR 2024–2029. Pada September 2025, pembahasan rancangan tersebut ditetapkan menjadi bagian dari agenda Komisi III DPR.

Keputusan itu membuka jalan bagi pembahasan yang lebih terarah. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat itu menegaskan pentingnya prinsip partisipasi bermakna dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

“Tidak boleh ada pembahasan tertutup,” kata Habiburokhman, sebagaimana diberitakan DPR RI pada 25 September 2025.

7. 15 Januari–Juli 2026: Pembahasan dan penyerapan aspirasi berlangsung

Komisi III DPR mulai membahas RUU Perampasan Aset secara resmi pada 15 Januari 2026, termasuk penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang.

Pembahasan kemudian berlanjut melalui serangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak. Masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari proses penyempurnaan substansi RUU.

Pada 9 Juli 2026, Komisi III masih menggelar RDPU untuk mendengarkan pandangan ahli dan berbagai pihak. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan bahwa DPR tetap menampung masukan masyarakat, termasuk kritik agar penyusunan regulasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

8. 6 Oktober 2026: RUU resmi menjadi inisiatif DPR

Tahapan penting berikutnya berlangsung pada 6 Oktober 2026. Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi RUU inisiatif DPR.

Keputusan tersebut sekaligus membuka tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.

Habiburokhman menyebut, keputusan itu sebagai langkah penting untuk memastikan RUU tersebut dapat segera diselesaikan. Ia juga menegaskan target agar undang-undang tersebut dapat disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

“Dengan demikian kami bisa kembali tegaskan dan pastikan bahwa kita akan memiliki UU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026,” tegas Habiburokhman dalam keterangan yang dimuat DPR RI pada 6 Oktober 2026.

9. 18 November 2026: Seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati RUU dibawa ke paripurna

BACA JUGA:  Taufan Pawe Usul Pansus Lintas Komisi Tangani Perbatasan Negara

Sehari sebelum pengesahan, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama. Panitia Kerja, seluruh fraksi, dan pemerintah menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu, seluruh fraksi menyatakan setuju. Sejumlah catatan juga disampaikan, terutama mengenai pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

10. 19 November 2026: DPR sahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang

Puncak perjalanan panjang tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri para wakil ketua DPR. Sebelum meminta persetujuan forum, Puan menegaskan pengesahan RUU tersebut dilakukan setelah melalui proses legislasi, bukan karena tekanan dari pihak tertentu.

“Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena paksaan, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Forum rapat menjawab setuju, disusul ketukan palu yang menandai pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini juga menyatakan persetujuan Presiden terhadap pengesahan rancangan tersebut.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pengesahan itu sebagai penantian panjang masyarakat. Ia turut menyinggung kerja Komisi III sejak September 2025 dalam mendorong penyelesaian regulasi tersebut.

“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Pengesahan undang-undang ini menjadi tonggak baru dalam upaya negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana, sekaligus menempatkan perlindungan hukum dan pengawasan pengadilan sebagai bagian penting dari pelaksanaannya.

Selain mekanisme perampasan, aturan ini juga mengatur pengelolaan aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, pemanfaatan hingga penjualan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru