Gugatan GMTD atas Lahan 16,3 Hektare di Maccini Sombala Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

SulawesiPos.com – Gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) terhadap PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, berakhir dengan putusan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla setelah menemukan sejumlah persoalan formil dalam gugatan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).

Majelis Hakim menilai gugatan PT GMTD mengandung unsur kurang pihak (plurium litis consortium) dan kabur (obscuur libel). Persoalan itu berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak atas tanah, letak administratif objek sengketa, serta tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan riwayat perolehan tanah tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Hasman Usman, SH, MH & Associates serta Hendropriyono & Associates, Kamis (19/11/2026), pertimbangan majelis hakim juga menyoroti ketidaklengkapan rantai hubungan hukum yang seharusnya dapat diuji dalam persidangan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah perbedaan data mengenai asal-usul tanah yang diklaim kedua perusahaan.

PT GMTD mendasarkan klaimnya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi. Sertifikat tersebut diklaim berasal dari tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

BACA JUGA:  Menelusuri Jejak Empat Generasi Warkop Daeng Anas: Dari Paotere hingga Menjadi Magnet Para Tokoh di Jantung Kota Makassar

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat, yakni SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang diterbitkan sejak 8 Juli 1996. Perusahaan tersebut juga menyertakan dokumen mengenai riwayat perolehan hak atas lahan yang disengketakan.

Dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate serta keterangan Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musma, mengungkap bahwa tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle tercatat dalam Persil Nomor 40 D I. Lokasi tanah tersebut secara fisik berada di sebelah timur objek sengketa.

Sebaliknya, dokumen yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa lahan yang disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya Ahli Waris Hamid Dg. Lau, pihak Andi Muda Daeng Serang, serta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle menyebabkan hubungan hukum terkait riwayat tanah tidak dapat diperiksa secara utuh.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menilai temuan dalam Buku Letter C memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara data tanah yang menjadi dasar klaim PT GMTD dan objek yang disengketakan.

“Jadi kita duga berdasarkan data yang dia ajukan itu, setelah dihadirkannya buku Letter C oleh Sekretaris Camat, itu terdaftar dari dulu dan tidak boleh diubah. Persil 40 dia cantumkan sebagai bidang tanahnya, sedangkan objek yang disengketakan saat ini adalah Persil 50. Kalau demikian sudah jelas,” ujar Hasman.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Lahan di Sulsel Belum Bersertifikat, KPK Ingatkan Risiko Sengketa dan Korupsi

Hasman juga menegaskan bahwa pihaknya menilai putusan tersebut memperkuat posisi PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan tersebut. Menurut dia, dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan PT GMTD tidak terbukti.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Kantor Hukum Hendropriyono, Imam Anshori Saleh, menyatakan pihaknya masih menunggu sikap PT GMTD setelah putusan dibacakan.

Ia menyebut penggugat memiliki masa tenggang 14 hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

“Sebagai pihak tergugat, kami menunggu pergerakan dari penggugat. Mau diselesaikan sampai di sini dan menerima putusan, kami berterima kasih supaya tidak membuang energi. Namun jika mau diteruskan, tim legal kami siap melayani dengan data yang ada, meski saya perkirakan mereka akan kesulitan karena pihak-pihak terkait susah didatangkan dan persoalan kekaburan gugatan tadi,” kata Imam.

Riwayat Sengketa dan Latar Belakang PT GMTD

Di luar persoalan formil gugatan, perwakilan Kalla Group, Hamid Awaluddin, mengungkapkan adanya rangkaian peristiwa yang menurutnya menjadi bagian dari sejarah sengketa lahan tersebut.

Hamid menyebut pada Oktober 1996, bos Lippo Group James Riady pernah mengirimkan surat resmi yang menyatakan minat untuk membeli atau menjalin kerja sama pengelolaan lahan yang sertifikatnya telah dimiliki Kalla Group.

BACA JUGA:  Terbukti Tak Bersalah, Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Korupsi Baznas Enrekang

Namun, sekitar setahun kemudian, tepatnya pada 1997, justru muncul Akta Jual Beli (AJB) atas nama PT GMTD yang disebut dibeli dari pihak lain.

Hamid juga mengulas sejarah pembentukan PT GMTD pada era 1990-an. Perusahaan tersebut awalnya digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Ahmad Amiruddin, bersama sejumlah tokoh bisnis, termasuk Tanri Abeng dan Jusuf Kalla, serta pemerintah daerah, yakni Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar.

Menurut Hamid, pembentukan perusahaan tersebut semula diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, pusat kebudayaan, dan fasilitas olahraga di Sulawesi Selatan.

Namun, ia menilai arah pengembangan perusahaan kemudian mengalami perubahan seiring peralihan kepemilikan saham. Porsi kepemilikan pemerintah daerah juga disebut terus mengalami dilusi hingga kini berada di bawah 10 persen.

“Di tengah jalan, kepemilikan saham beralih dan porsi saham pemerintah daerah terdelusi hingga kini berada di bawah 10 persen. Sementara cita-cita luhur mendiang Ahmad Amiruddin untuk membangun fasilitas olahraga dan pariwisata tidak terwujud, yang ada justru hanya pengembangan perumahan,” tutur Hamid.

Sengketa antara PT GMTD dan PT Hadji Kalla sendiri telah tercatat dalam perkara perdata di PN Makassar sejak 26 November 2025. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks dengan objek sengketa berupa lahan seluas 163.262 meter persegi.

SulawesiPos.com – Gugatan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) terhadap PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, berakhir dengan putusan tidak dapat diterima.

Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla setelah menemukan sejumlah persoalan formil dalam gugatan perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik (e-Court), Kamis (12/11/2026).

Majelis Hakim menilai gugatan PT GMTD mengandung unsur kurang pihak (plurium litis consortium) dan kabur (obscuur libel). Persoalan itu berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak atas tanah, letak administratif objek sengketa, serta tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan riwayat perolehan tanah tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Hasman Usman, SH, MH & Associates serta Hendropriyono & Associates, Kamis (19/11/2026), pertimbangan majelis hakim juga menyoroti ketidaklengkapan rantai hubungan hukum yang seharusnya dapat diuji dalam persidangan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah perbedaan data mengenai asal-usul tanah yang diklaim kedua perusahaan.

PT GMTD mendasarkan klaimnya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala dengan luas 163.262 meter persegi. Sertifikat tersebut diklaim berasal dari tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

BACA JUGA:  Puluhan Emak-Emak Aksi di PN Makassar, Dukung Hakim Sidangkan Gugatan Ahli Waris Moha bin Batjo tanpa Intervensi

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat, yakni SHGB Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang diterbitkan sejak 8 Juli 1996. Perusahaan tersebut juga menyertakan dokumen mengenai riwayat perolehan hak atas lahan yang disengketakan.

Dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate serta keterangan Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musma, mengungkap bahwa tanah adat atas nama Bunta Karaeng Mandalle tercatat dalam Persil Nomor 40 D I. Lokasi tanah tersebut secara fisik berada di sebelah timur objek sengketa.

Sebaliknya, dokumen yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa lahan yang disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya Ahli Waris Hamid Dg. Lau, pihak Andi Muda Daeng Serang, serta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle menyebabkan hubungan hukum terkait riwayat tanah tidak dapat diperiksa secara utuh.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, menilai temuan dalam Buku Letter C memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara data tanah yang menjadi dasar klaim PT GMTD dan objek yang disengketakan.

“Jadi kita duga berdasarkan data yang dia ajukan itu, setelah dihadirkannya buku Letter C oleh Sekretaris Camat, itu terdaftar dari dulu dan tidak boleh diubah. Persil 40 dia cantumkan sebagai bidang tanahnya, sedangkan objek yang disengketakan saat ini adalah Persil 50. Kalau demikian sudah jelas,” ujar Hasman.

BACA JUGA:  Menelusuri Jejak Empat Generasi Warkop Daeng Anas: Dari Paotere hingga Menjadi Magnet Para Tokoh di Jantung Kota Makassar

Hasman juga menegaskan bahwa pihaknya menilai putusan tersebut memperkuat posisi PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan tersebut. Menurut dia, dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan PT GMTD tidak terbukti.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dari Kantor Hukum Hendropriyono, Imam Anshori Saleh, menyatakan pihaknya masih menunggu sikap PT GMTD setelah putusan dibacakan.

Ia menyebut penggugat memiliki masa tenggang 14 hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

“Sebagai pihak tergugat, kami menunggu pergerakan dari penggugat. Mau diselesaikan sampai di sini dan menerima putusan, kami berterima kasih supaya tidak membuang energi. Namun jika mau diteruskan, tim legal kami siap melayani dengan data yang ada, meski saya perkirakan mereka akan kesulitan karena pihak-pihak terkait susah didatangkan dan persoalan kekaburan gugatan tadi,” kata Imam.

Riwayat Sengketa dan Latar Belakang PT GMTD

Di luar persoalan formil gugatan, perwakilan Kalla Group, Hamid Awaluddin, mengungkapkan adanya rangkaian peristiwa yang menurutnya menjadi bagian dari sejarah sengketa lahan tersebut.

Hamid menyebut pada Oktober 1996, bos Lippo Group James Riady pernah mengirimkan surat resmi yang menyatakan minat untuk membeli atau menjalin kerja sama pengelolaan lahan yang sertifikatnya telah dimiliki Kalla Group.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Lahan di Sulsel Belum Bersertifikat, KPK Ingatkan Risiko Sengketa dan Korupsi

Namun, sekitar setahun kemudian, tepatnya pada 1997, justru muncul Akta Jual Beli (AJB) atas nama PT GMTD yang disebut dibeli dari pihak lain.

Hamid juga mengulas sejarah pembentukan PT GMTD pada era 1990-an. Perusahaan tersebut awalnya digagas oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Ahmad Amiruddin, bersama sejumlah tokoh bisnis, termasuk Tanri Abeng dan Jusuf Kalla, serta pemerintah daerah, yakni Pemprov Sulsel, Pemkab Gowa, dan Pemkot Makassar.

Menurut Hamid, pembentukan perusahaan tersebut semula diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata, pusat kebudayaan, dan fasilitas olahraga di Sulawesi Selatan.

Namun, ia menilai arah pengembangan perusahaan kemudian mengalami perubahan seiring peralihan kepemilikan saham. Porsi kepemilikan pemerintah daerah juga disebut terus mengalami dilusi hingga kini berada di bawah 10 persen.

“Di tengah jalan, kepemilikan saham beralih dan porsi saham pemerintah daerah terdelusi hingga kini berada di bawah 10 persen. Sementara cita-cita luhur mendiang Ahmad Amiruddin untuk membangun fasilitas olahraga dan pariwisata tidak terwujud, yang ada justru hanya pengembangan perumahan,” tutur Hamid.

Sengketa antara PT GMTD dan PT Hadji Kalla sendiri telah tercatat dalam perkara perdata di PN Makassar sejak 26 November 2025. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks dengan objek sengketa berupa lahan seluas 163.262 meter persegi.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru