Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Berakhir

SulawesiPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang setelah menanti selama 18 tahun.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut. Ia menegaskan bahwa pengesahan dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang telah dijalankan sesuai mekanisme di DPR.

“Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena paksaan, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Puan kemudian meminta persetujuan forum terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Jadi saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang, setuju ya?” tanyanya.

BACA JUGA:  60 Ribu Calon Mahasiswa Tak Daftar Ulang PTN, Ketua DPR Desak Evaluasi Sistem Penerimaan

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Palu pimpinan DPR kemudian diketuk sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.

Pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, juga menyampaikan persetujuan Presiden terhadap rancangan regulasi tersebut.

Dalam pernyataannya, Rini menyebut pemerintah telah mempertimbangkan persetujuan pimpinan dan anggota DPR sebelum menyatakan setuju RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim dan puji syukur kepada Allah SWT, menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ungkapnya.

Habiburokhman Sebut Penantian 18 Tahun Berakhir

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan perjalanan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Ia sebelumnya telah memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

BACA JUGA:  Puan Soroti Nasib Guru Honorer, Pengabdian Puluhan Tahun Belum Dibayar Layak

Habiburokhman menempatkan pengesahan tersebut sebagai hasil dari proses panjang yang akhirnya dituntaskan pada periode DPR saat ini.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, seluruh fraksi DPR telah menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pandangan masing-masing, seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Persetujuan diberikan tanpa catatan dari fraksi-fraksi. Pemerintah juga menyepakati agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Kesepakatan itu sekaligus menandai berakhirnya pembahasan tingkat pertama yang selama ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset.

Perampasan Aset Tak Hanya Menyasar Hasil Korupsi

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam rancangan regulasi tersebut.

BACA JUGA:  Cegah Penyalahgunaan Undang-Undang, Rikwanto: RUU Perampasan Aset Harus Berbasis Pembuktian Kuat

Dalam pembahasan di Komisi III DPR, salah satu materi yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan perampasan aset dalam kondisi tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang ditetapkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Pembahasan RUU ini juga mencakup pengaturan mengenai badan pengelola aset rampasan. Lembaga tersebut dirancang untuk menangani penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, hingga penjualan aset yang telah dirampas negara.

Selain itu, pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

SulawesiPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang setelah menanti selama 18 tahun.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut. Ia menegaskan bahwa pengesahan dilakukan setelah melalui proses pembahasan yang telah dijalankan sesuai mekanisme di DPR.

“Hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena paksaan, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Puan kemudian meminta persetujuan forum terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Jadi saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang, setuju ya?” tanyanya.

BACA JUGA:  Sampaikan Duka Wafatnya Guruh, Prabowo Silaturahmi dengan Megawati

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Palu pimpinan DPR kemudian diketuk sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.

Pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, juga menyampaikan persetujuan Presiden terhadap rancangan regulasi tersebut.

Dalam pernyataannya, Rini menyebut pemerintah telah mempertimbangkan persetujuan pimpinan dan anggota DPR sebelum menyatakan setuju RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim dan puji syukur kepada Allah SWT, menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang,” ungkapnya.

Habiburokhman Sebut Penantian 18 Tahun Berakhir

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan perjalanan pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Ia sebelumnya telah memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

BACA JUGA:  Puan Maharani Sampaikan Belasungkawa, Dorong Pelatihan SPPI Fokus pada Penguatan Manajerial

Habiburokhman menempatkan pengesahan tersebut sebagai hasil dari proses panjang yang akhirnya dituntaskan pada periode DPR saat ini.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, seluruh fraksi DPR telah menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pandangan masing-masing, seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Persetujuan diberikan tanpa catatan dari fraksi-fraksi. Pemerintah juga menyepakati agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Kesepakatan itu sekaligus menandai berakhirnya pembahasan tingkat pertama yang selama ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset.

Perampasan Aset Tak Hanya Menyasar Hasil Korupsi

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam rancangan regulasi tersebut.

BACA JUGA:  Puan Soroti Nasib Guru Honorer, Pengabdian Puluhan Tahun Belum Dibayar Layak

Dalam pembahasan di Komisi III DPR, salah satu materi yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan perampasan aset dalam kondisi tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur hukum yang ditetapkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Pembahasan RUU ini juga mencakup pengaturan mengenai badan pengelola aset rampasan. Lembaga tersebut dirancang untuk menangani penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, hingga penjualan aset yang telah dirampas negara.

Selain itu, pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi bagian penting untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru