Cek Bansos Kemensos 2026 Pakai NIK di Sulsel, Begini Langkah Resminya

SulawesiPos.com – Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) Kemensos 2026 secara online melalui situs resmi Cek Bansos menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP pada Jumat (20/11/2026). Hasil pencarian dapat menampilkan data penerima, peringkat kesejahteraan atau desil, jenis bantuan, serta status kepesertaan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengecekan melalui situs resmi tidak memerlukan pemasangan aplikasi. Masyarakat cukup membuka https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan memastikan NIK yang dimasukkan sesuai dokumen kependudukan.

Cara Cek Lewat Situs Resmi

Langkah pengecekan bansos melalui laman Kemensos sebagai berikut:

  • Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui ponsel atau komputer.
  • Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
  • Ketik huruf kode atau captcha yang tampil di layar.
  • Jika kode tidak terbaca, tekan ikon muat ulang.
  • Klik tombol Cari Data.
  • Periksa nama, desil kesejahteraan, jenis bantuan, dan status yang ditampilkan.

Laman resmi Kemensos menyebut, “Desil bersifat dinamis.” Artinya, peringkat kesejahteraan dapat berubah setelah ada pemutakhiran dan verifikasi data.

BACA JUGA:  Jalan Mawas Makassar di Samping Mall Ratu Indah Dilarang Parkir Total Usai Insiden Ojol Ditikam

Situs tersebut menjelaskan desil dihitung berdasarkan kondisi individu, pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset. Desil 1 sampai 4 atau 40 persen kelompok kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.

Status desil bukan jaminan seseorang otomatis menerima bantuan. Penetapan tetap mengikuti kriteria program, hasil verifikasi, ketersediaan alokasi, serta proses penyaluran.

Fitur Usul dan Sanggah di Aplikasi

Masyarakat yang merasa layak tetapi belum tercatat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos. Setelah mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi, pengguna perlu membuat akun dan mengisi data sesuai dokumen kependudukan.

Aplikasi menyediakan fitur Usul untuk mengajukan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak, serta fitur Sanggah untuk menyampaikan keberatan atas data penerima yang dianggap tidak sesuai.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, “Boleh memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS.”

BACA JUGA:  Kondisi Tallasa City Makassar Aman Usai Kebakaran Lahan 5.000 Meter

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengajuan melalui aplikasi tidak langsung mengubah seseorang menjadi penerima bansos.

Usulan yang masuk tetap harus melalui verifikasi dan validasi. Warga yang kesulitan menggunakan aplikasi dapat mengurus pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial setempat.

Penerima Bansos Sulsel Capai 311 Ribu KPM

Konteks pemutakhiran data juga penting bagi warga Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Sosial Sulsel Malik Faisal menyebut jumlah penerima PKH di Sulsel meningkat dari sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat pada Desember 2025 menjadi sekitar 311 ribu pada 2026.

“Ada kenaikan KPM sekitar 10 ribuan,” kata Malik kepada ANTARA pada Agustus 2026.

Dinsos Sulsel juga melakukan pembersihan data terhadap penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat serta menindaklanjuti rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Malik menyebut persoalan tersebut perlu diperiksa per kasus karena pemilik rekening belum tentu merupakan pelaku.

Perubahan data penerima di Sulsel, termasuk Makassar, membuat masyarakat perlu memeriksa status melalui kanal resmi secara berkala. Jika data identitas, alamat, kondisi ekonomi, atau status bantuan tidak sesuai, pembaruan dapat disampaikan melalui kelurahan, desa, atau Dinas Sosial kabupaten/kota.

BACA JUGA:  Bocah 12 Tahun di Makassar Disayat Cutter Tetangga, Pelaku Diburu

Masyarakat diminta tidak memasukkan NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, atau kode keamanan pada tautan yang bukan berdomain resmi Kemensos. Pemerintah juga tidak menetapkan biaya untuk pengecekan status bansos.

SulawesiPos.com – Masyarakat dapat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) Kemensos 2026 secara online melalui situs resmi Cek Bansos menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP pada Jumat (20/11/2026). Hasil pencarian dapat menampilkan data penerima, peringkat kesejahteraan atau desil, jenis bantuan, serta status kepesertaan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pengecekan melalui situs resmi tidak memerlukan pemasangan aplikasi. Masyarakat cukup membuka https://cekbansos.kemensos.go.id/ dan memastikan NIK yang dimasukkan sesuai dokumen kependudukan.

Cara Cek Lewat Situs Resmi

Langkah pengecekan bansos melalui laman Kemensos sebagai berikut:

  • Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui ponsel atau komputer.
  • Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
  • Ketik huruf kode atau captcha yang tampil di layar.
  • Jika kode tidak terbaca, tekan ikon muat ulang.
  • Klik tombol Cari Data.
  • Periksa nama, desil kesejahteraan, jenis bantuan, dan status yang ditampilkan.

Laman resmi Kemensos menyebut, “Desil bersifat dinamis.” Artinya, peringkat kesejahteraan dapat berubah setelah ada pemutakhiran dan verifikasi data.

BACA JUGA:  Prof Andi M Syakir Dorong Perbanyak Sudagar untuk Akselerasi Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Situs tersebut menjelaskan desil dihitung berdasarkan kondisi individu, pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, serta kepemilikan aset. Desil 1 sampai 4 atau 40 persen kelompok kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.

Status desil bukan jaminan seseorang otomatis menerima bantuan. Penetapan tetap mengikuti kriteria program, hasil verifikasi, ketersediaan alokasi, serta proses penyaluran.

Fitur Usul dan Sanggah di Aplikasi

Masyarakat yang merasa layak tetapi belum tercatat dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos. Setelah mengunduh aplikasi dari toko aplikasi resmi, pengguna perlu membuat akun dan mengisi data sesuai dokumen kependudukan.

Aplikasi menyediakan fitur Usul untuk mengajukan diri sendiri atau orang lain yang dinilai layak, serta fitur Sanggah untuk menyampaikan keberatan atas data penerima yang dianggap tidak sesuai.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, “Boleh memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS.”

BACA JUGA:  Bocah 12 Tahun di Makassar Disayat Cutter Tetangga, Pelaku Diburu

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengajuan melalui aplikasi tidak langsung mengubah seseorang menjadi penerima bansos.

Usulan yang masuk tetap harus melalui verifikasi dan validasi. Warga yang kesulitan menggunakan aplikasi dapat mengurus pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan dan dinas sosial setempat.

Penerima Bansos Sulsel Capai 311 Ribu KPM

Konteks pemutakhiran data juga penting bagi warga Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Sosial Sulsel Malik Faisal menyebut jumlah penerima PKH di Sulsel meningkat dari sekitar 300 ribu keluarga penerima manfaat pada Desember 2025 menjadi sekitar 311 ribu pada 2026.

“Ada kenaikan KPM sekitar 10 ribuan,” kata Malik kepada ANTARA pada Agustus 2026.

Dinsos Sulsel juga melakukan pembersihan data terhadap penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat serta menindaklanjuti rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Malik menyebut persoalan tersebut perlu diperiksa per kasus karena pemilik rekening belum tentu merupakan pelaku.

Perubahan data penerima di Sulsel, termasuk Makassar, membuat masyarakat perlu memeriksa status melalui kanal resmi secara berkala. Jika data identitas, alamat, kondisi ekonomi, atau status bantuan tidak sesuai, pembaruan dapat disampaikan melalui kelurahan, desa, atau Dinas Sosial kabupaten/kota.

BACA JUGA:  Oknum Dosen PNUP Makassar Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Tiga Mahasiswi Buka Suara

Masyarakat diminta tidak memasukkan NIK, foto KTP, swafoto, nomor rekening, atau kode keamanan pada tautan yang bukan berdomain resmi Kemensos. Pemerintah juga tidak menetapkan biaya untuk pengecekan status bansos.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru