10 Desa di Sulsel Disiapkan Jadi Percontohan Antikorupsi, Ini Daftarnya

SulawesiPos.com – Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa membuat pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah terjadi penyimpangan. Transparansi penggunaan anggaran, keterlibatan masyarakat, hingga keberanian melaporkan dugaan penyelewengan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui program percontohan Desa Antikorupsi. Sebanyak 10 desa dari 10 kabupaten kini menjalani verifikasi langsung untuk mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan desa berpredikat antikorupsi, sekaligus mendorong perubahan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, mengatakan kesepuluh desa tersebut sebelumnya telah mendapatkan pendampingan intensif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pendampingan dilakukan melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring sebelum tim turun melakukan pemeriksaan lapangan.

Menurut Marwan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan masyarakat. Besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola harus diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

BACA JUGA:  Proyek Stadion Sudiang Tetap Berjalan di Tengah Penjagaan Ahli Waris di Tribun Selatan

“Oleh karena itu, program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Jumat (20/11/2026).

Marwan menekankan, keberhasilan program justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa mempertahankan praktik pemerintahan yang bersih setelah proses penilaian berakhir.

Selain persoalan besarnya anggaran desa, tantangan lain yang ingin dijawab melalui program ini adalah memastikan pengawasan berjalan dari dalam pemerintahan desa maupun melalui kontrol masyarakat.

Marwan meminta kepala desa dan perangkatnya menjadi teladan dalam menjaga integritas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga didorong mengoptimalkan fungsi pengawasan, sementara masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan indikasi penyimpangan.

“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sepuluh desa yang mengikuti verifikasi tersebut masing-masing adalah:

  1. Desa Mario, Kabupaten Wajo.
  2. Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.
  3. Desa Mallari, Kabupaten Bone.
  4. Desa Siddo, Kabupaten Barru.
  5. Desa Bonto Jai, Kabupaten Bantaeng.
  6. Desa Salohe, Kabupaten Sinjai.
  7. Desa Possi Tanah, Kabupaten Bulukumba.
  8. Desa Tabarano, Kabupaten Luwu Timur.
  9. Desa Baloli, Kabupaten Luwu Utara.
  10. Desa Topejawa, Kabupaten Takalar.
BACA JUGA:  Tarif Khusus Bus Trans Sulsel untuk Pelajar dan Lansia Rp2.000, Ini Syarat dan Titik Verifikasinya

Daftar tersebut menunjukkan bahwa program percontohan ini menjangkau wilayah berbeda di Sulawesi Selatan.

Hasil penilaiannya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi desa lain dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam proses penilaian, tim mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Komponen tersebut mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Empat Tim Turun Langsung, Transparansi APBDes hingga BUMDes Diperiksa

Verifikasi terhadap 10 desa tersebut berlangsung pada 12–16 November 2026. Pemprov Sulsel membagi tim penilai menjadi empat kelompok kerja yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP).

Pemeriksaan dilakukan melalui dokumen administrasi. Selain itu, tim juga melihat kondisi faktual di lapangan, termasuk keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

BACA JUGA:  Setahun Dikelola Pemprov Sulsel, Trans Sulsel Angkut 1,15 Juta Penumpang

Penilaian turut melibatkan wawancara dengan perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat.

Dalam instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno.

SulawesiPos.com – Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa membuat pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah terjadi penyimpangan. Transparansi penggunaan anggaran, keterlibatan masyarakat, hingga keberanian melaporkan dugaan penyelewengan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui program percontohan Desa Antikorupsi. Sebanyak 10 desa dari 10 kabupaten kini menjalani verifikasi langsung untuk mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan desa berpredikat antikorupsi, sekaligus mendorong perubahan tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, mengatakan kesepuluh desa tersebut sebelumnya telah mendapatkan pendampingan intensif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pendampingan dilakukan melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring sebelum tim turun melakukan pemeriksaan lapangan.

Menurut Marwan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar karena menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan masyarakat. Besarnya kewenangan dan anggaran yang dikelola harus diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai.

BACA JUGA:  Preservasi Jalan Paket IV Digenjot, Ruas Impa-Impa–Anabanua Ditarget Selesai Pertengahan Maret

“Oleh karena itu, program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Jumat (20/11/2026).

Marwan menekankan, keberhasilan program justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa mempertahankan praktik pemerintahan yang bersih setelah proses penilaian berakhir.

Selain persoalan besarnya anggaran desa, tantangan lain yang ingin dijawab melalui program ini adalah memastikan pengawasan berjalan dari dalam pemerintahan desa maupun melalui kontrol masyarakat.

Marwan meminta kepala desa dan perangkatnya menjadi teladan dalam menjaga integritas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga didorong mengoptimalkan fungsi pengawasan, sementara masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan indikasi penyimpangan.

“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Sepuluh desa yang mengikuti verifikasi tersebut masing-masing adalah:

  1. Desa Mario, Kabupaten Wajo.
  2. Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros.
  3. Desa Mallari, Kabupaten Bone.
  4. Desa Siddo, Kabupaten Barru.
  5. Desa Bonto Jai, Kabupaten Bantaeng.
  6. Desa Salohe, Kabupaten Sinjai.
  7. Desa Possi Tanah, Kabupaten Bulukumba.
  8. Desa Tabarano, Kabupaten Luwu Timur.
  9. Desa Baloli, Kabupaten Luwu Utara.
  10. Desa Topejawa, Kabupaten Takalar.
BACA JUGA:  Setahun Dikelola Pemprov Sulsel, Trans Sulsel Angkut 1,15 Juta Penumpang

Daftar tersebut menunjukkan bahwa program percontohan ini menjangkau wilayah berbeda di Sulawesi Selatan.

Hasil penilaiannya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi desa lain dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam proses penilaian, tim mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Komponen tersebut mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Empat Tim Turun Langsung, Transparansi APBDes hingga BUMDes Diperiksa

Verifikasi terhadap 10 desa tersebut berlangsung pada 12–16 November 2026. Pemprov Sulsel membagi tim penilai menjadi empat kelompok kerja yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP).

Pemeriksaan dilakukan melalui dokumen administrasi. Selain itu, tim juga melihat kondisi faktual di lapangan, termasuk keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

BACA JUGA:  Pemprov Sulsel-OJK Gelar Jalan Sehat Anti Mager Cinta Keuangan Syariah

Penilaian turut melibatkan wawancara dengan perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat.

Dalam instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru