Hinca Panjaitan Minta Kandidat Wapres Wajib Paparkan Visi Secara Live di Paripurna

SulawesiPos.com – Anggota Tim Verifikasi MPR RI untuk pemilihan wakil presiden (wapres) baru, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan larangan mengundurkan diri bagi dua calon wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Hinca saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026).

Menurut Hinca, pengajuan dua nama oleh presiden secara otomatis menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut telah menyatakan kesediaan penuh mengikuti seluruh tahapan pemilihan. Jika salah satu kandidat mundur di tengah proses verifikasi, syarat minimal keberadaan dua calon untuk menggelar pemilihan akan gugur.

“Ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur. Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu, karena harus akan ada nanti pemilihan,” ujar Hinca.

Selain mencegah kebuntuan syarat pencalonan, larangan mundur ini bertujuan mengantisipasi kemunculan calon boneka dalam kontestasi di parlemen. Hinca meyakini dua nama yang kelak diusulkan Presiden Prabowo merupakan figur terbaik bangsa yang siap berkompetisi secara sungguh-sungguh hingga tahap akhir.

BACA JUGA:  Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Resmi Ditahan KPK, Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar Makin Terang

“Dan karena itulah, saya yakin dari Presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di Republik ini,” tambahnya.

Tidak hanya mengatur soal komitmen pencalonan, Hinca juga mengusulkan agar kedua kandidat diberi kesempatan mempresentasikan gagasan mereka di hadapan sidang paripurna MPR RI. Penyampaian visi tersebut diusulkan digelar secara terbuka dan disiarkan langsung setelah tahapan verifikasi administrasi dinyatakan selesai.

Langkah keterbukaan ini dinilai penting karena mekanisme pemilihan wapres melalui MPR tidak melibatkan pemungutan suara langsung oleh rakyat di lapangan. Melalui siaran langsung sidang paripurna, masyarakat tetap dapat menilai kapasitas dan pemikiran calon pendamping Presiden Prabowo.

“Jadi tidak sekadar prosedural lewat jalan tetap selesai, tapi ada sesuatu. ‘Oh, ini si A begini, si B begini.’ Itu bagus. Dan karena itu saya berpendapat itu saran saya,” pungkas Hinca. (*)

SulawesiPos.com – Anggota Tim Verifikasi MPR RI untuk pemilihan wakil presiden (wapres) baru, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan larangan mengundurkan diri bagi dua calon wapres yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Hinca saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026).

Menurut Hinca, pengajuan dua nama oleh presiden secara otomatis menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut telah menyatakan kesediaan penuh mengikuti seluruh tahapan pemilihan. Jika salah satu kandidat mundur di tengah proses verifikasi, syarat minimal keberadaan dua calon untuk menggelar pemilihan akan gugur.

“Ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur. Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu, karena harus akan ada nanti pemilihan,” ujar Hinca.

Selain mencegah kebuntuan syarat pencalonan, larangan mundur ini bertujuan mengantisipasi kemunculan calon boneka dalam kontestasi di parlemen. Hinca meyakini dua nama yang kelak diusulkan Presiden Prabowo merupakan figur terbaik bangsa yang siap berkompetisi secara sungguh-sungguh hingga tahap akhir.

BACA JUGA:  PKB Dorong Evaluasi Menyeluruh LCC Empat Pilar MPR agar Tetap Berlanjut

“Dan karena itulah, saya yakin dari Presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di Republik ini,” tambahnya.

Tidak hanya mengatur soal komitmen pencalonan, Hinca juga mengusulkan agar kedua kandidat diberi kesempatan mempresentasikan gagasan mereka di hadapan sidang paripurna MPR RI. Penyampaian visi tersebut diusulkan digelar secara terbuka dan disiarkan langsung setelah tahapan verifikasi administrasi dinyatakan selesai.

Langkah keterbukaan ini dinilai penting karena mekanisme pemilihan wapres melalui MPR tidak melibatkan pemungutan suara langsung oleh rakyat di lapangan. Melalui siaran langsung sidang paripurna, masyarakat tetap dapat menilai kapasitas dan pemikiran calon pendamping Presiden Prabowo.

“Jadi tidak sekadar prosedural lewat jalan tetap selesai, tapi ada sesuatu. ‘Oh, ini si A begini, si B begini.’ Itu bagus. Dan karena itu saya berpendapat itu saran saya,” pungkas Hinca. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru