SulawesiPos.com – Kabar terbaru BPJS Ketenagakerjaan pada pertengahan November 2026 mencakup dua kebijakan berbeda bagi pekerja: Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 untuk peserta Penerima Upah (PU), serta keringanan iuran 50 persen bagi pekerja informal atau peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember, lalu dibayarkan sekaligus kepada pekerja yang lolos verifikasi. Kemnaker menjadwalkan penyaluran pada November-Desember melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan bantuan.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah dalam siaran pers Kemnaker, 5 November 2026.
Pengkinian Data Diperpanjang hingga 17 November
BPJS Ketenagakerjaan memperpanjang batas waktu pengkinian data calon penerima BSU hingga Selasa (17/11/2026). Perpanjangan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan setelah batas sebelumnya ditetapkan pada 14 November.
“Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026!” tulis BPJS Ketenagakerjaan dalam pengumuman yang dikutip sejumlah media.
Pengkinian dapat dilakukan melalui portal bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi JMO. Peserta perlu memastikan data NIK, nama, tanggal lahir, foto identitas, serta rekening bank sesuai dokumen resmi.
Pekerja yang telah diperbarui datanya oleh HRD tidak perlu mengulangi proses secara mandiri. Sementara itu, pengkinian data tidak otomatis menjamin bantuan pasti cair karena daftar penerima masih harus melalui verifikasi dan validasi sesuai ketentuan pemerintah.
Hingga pertengahan November, laman bsu.kemnaker.go.id belum menampilkan mekanisme final pengecekan status penerima. Situs tersebut meminta pekerja menunggu pengumuman resmi Kemnaker.
BSU Hanya untuk Peserta Penerima Upah
Syarat BSU 2026 meliputi warga negara Indonesia yang memiliki NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori PU hingga Agustus 2026, serta menerima gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum di wilayah masing-masing.
Penerima juga bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri. Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Artinya, pekerja informal seperti pengemudi ojek daring, pedagang, petani, nelayan, dan pekerja mandiri tidak masuk skema BSU PU hanya karena memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok tersebut dapat melihat program perlindungan BPU dan keringanan iuran yang berbeda.
Pekerja Informal Dapat Diskon Iuran
BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) peserta BPU.
Untuk pekerja BPU di luar sektor transportasi, keringanan berlaku pada iuran April-Desember 2026. Bagi pekerja sektor transportasi, termasuk pengemudi ojek daring dan sopir angkot, kebijakan berlaku pada Januari 2026-Maret 2027.
BPJS menyebut peserta cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk paket iuran yang sebelumnya bernilai Rp16.800. Namun, besaran komponen JKK tetap mengikuti dasar penghasilan dan kelas iuran, sedangkan JKM memiliki iuran tetap.
Manfaat perlindungan tidak dikurangi. Peserta tetap memperoleh perawatan kecelakaan kerja sesuai kebutuhan medis, santunan kematian Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan untuk dua anak dengan nilai maksimal Rp174 juta.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho mengajak pekerja informal memanfaatkan kebijakan tersebut.
“Inilah bukti bahwa negara sangat peduli terhadap perlindungan seluruh pekerja Indonesia, khususnya mereka yang berada di sektor informal,” ujar Agung.
Pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan melalui JMO, situs BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang, serta kanal pembayaran yang bekerja sama.
Data Perlindungan Pekerja Sulsel
Kebijakan itu relevan bagi Sulawesi Selatan karena cakupan perlindungan pekerja masih terus diperluas. Data Pemprov Sulsel yang dikutip ANTARA mencatat 1,55 juta pekerja atau 36,97 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja telah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan per 31 Maret 2026.
Pemprov Sulsel menargetkan cakupan tersebut meningkat menjadi 2.048.719 pekerja atau 48,77 persen pada 2026. Pemerintah provinsi juga mendaftarkan 12.320 pekerja rentan melalui APBD, terdiri atas 10.000 nelayan dan 2.320 pekerja sektor sawit.
Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan perlindungan pekerja rentan menjadi bagian dari intervensi pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi Sulsel juga memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan melalui alokasi APBD provinsi untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Jufri.
Di Kota Makassar, sekitar 296.178 pekerja tercatat telah terlindungi hingga Desember 2025 atau sekitar 53 persen dari total pekerja. Namun, masih ada 259.506 pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Untuk pekerja penerima upah di Makassar, UMK 2026 ditetapkan Rp4.148.179 per bulan. Karena aturan BSU juga mengacu pada UMP atau UMK daerah yang lebih tinggi, pekerja tidak seharusnya menilai kelayakan hanya dengan memakai angka Rp3,5 juta secara mentah.
Perkara Klaim Fiktif Masuk Tahap Banding
Perkembangan lain datang dari perkara klaim fiktif JKK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta. Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Oktober 2026 menjatuhkan hukuman tiga hingga tujuh tahun penjara kepada tiga terdakwa.
Perkara tersebut dinyatakan menimbulkan kerugian negara Rp24.548.667.498. Jaksa kemudian mengajukan banding atas putusan itu pada 12 Oktober, dan berkas banding dikirimkan pada 2 November 2026.
Kasus tersebut tidak berkaitan dengan program BSU 2026 atau kepesertaan BPJS di Sulawesi Selatan, tetapi menjadi perkembangan hukum yang turut menyoroti pengawasan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan klaim jaminan sosial.
Pekerja diminta memantau kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. NIK, nomor rekening, PIN, kode OTP, dan kata sandi tidak boleh diberikan kepada tautan atau pihak yang tidak terverifikasi.


