DPMD Lamban Tunjuk Plt, Kades Cakkeware Ditahan Usai Tilap Pajak Masyarakat

SulawesiPos.com – Penahanan Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, oleh aparat kejaksaan menyisakan persoalan baru. Hingga kini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone belum menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan karena roda pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan meski kepala desa sedang berhadapan dengan proses hukum.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone, Andi Matotorang, mengakui belum ada penunjukan Plt Kepala Desa Cakkeware.

Ia mengatakan, proses penunjukan masih berjalan. Pihaknya juga masih menunggu usulan nama yang akan mengisi posisi Plt Kepala Desa.

“Belum ada penunjukan. Masih berproses dan kami masih menunggu pengusulan nama yang akan mengisi posisi Plt Kepala Desa,” ujarnya saat dikonfirmasi SulawesiPos.com, Rabu (18/11/2026.)

Namun, belum adanya kepastian penunjukan Plt tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecepatan respons pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan desa.

BACA JUGA:  Silmy Karim Dapat Rp100 Juta Setiap Jumat dari Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Apalagi, jabatan kepala desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat desa, menandatangani berbagai dokumen administrasi, serta memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi.

Diketahui, Kepala Desa Cakkeware berinisial SS (39) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bone di Pompanua pada Kamis (12/11/2026).

SS terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tiga tahun anggaran, yakni 2023, 2024, dan 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 64/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp144.256.352.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa 21 saksi dari berbagai unsur, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, kolektor lapangan hingga masyarakat Desa Cakkeware.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SS langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

BACA JUGA:  ICW Desak KPK Terapkan TPPU dalam Kasus Silmy Karim dan Korupsi Izin Tinggal WNA

Lambannya penetapan Plt Kepala Desa Cakkeware juga mendapat sorotan dari perspektif tata kelola pemerintahan desa.

Praktisi sosial, Rahman Arif menilai, pemerintah daerah melalui DPMD semestinya segera mengambil langkah administratif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan terlalu lama.

“Ketika seorang kepala desa sudah ditahan dan tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah harus segera memastikan ada pejabat yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan desa. Jangan sampai masyarakat yang justru menjadi korban akibat lambannya proses administrasi,” ujarnya.

Menurutnya, penunjukan Plt bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin sejumlah urusan masyarakat ikut terhambat, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, pengelolaan pemerintahan desa hingga pelaksanaan program pembangunan.

“Pelayanan publik tidak boleh ikut berhenti hanya karena kepala desa tersandung persoalan hukum. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat harus menunggu hanya karena belum ada pejabat yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan desa,” tegasnya.

BACA JUGA:  Usut Aliran Dana Siap Pakai, Penyidik KPK Cecar Rustian dan Tujuh Pejabat BNPB

Ia juga mendorong DPMD Bone segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pihak terkait untuk mempercepat proses pengusulan hingga penetapan Plt. (kar)

SulawesiPos.com – Penahanan Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, oleh aparat kejaksaan menyisakan persoalan baru. Hingga kini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone belum menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Kondisi ini menjadi sorotan karena roda pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan meski kepala desa sedang berhadapan dengan proses hukum.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone, Andi Matotorang, mengakui belum ada penunjukan Plt Kepala Desa Cakkeware.

Ia mengatakan, proses penunjukan masih berjalan. Pihaknya juga masih menunggu usulan nama yang akan mengisi posisi Plt Kepala Desa.

“Belum ada penunjukan. Masih berproses dan kami masih menunggu pengusulan nama yang akan mengisi posisi Plt Kepala Desa,” ujarnya saat dikonfirmasi SulawesiPos.com, Rabu (18/11/2026.)

Namun, belum adanya kepastian penunjukan Plt tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kecepatan respons pemerintah daerah dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan desa.

BACA JUGA:  Profil Lengkap Febrie Adriansyah: Karier, Jabatan, dan Kasus Besar yang Pernah Ditangani

Apalagi, jabatan kepala desa memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat desa, menandatangani berbagai dokumen administrasi, serta memastikan kebutuhan pelayanan masyarakat terpenuhi.

Diketahui, Kepala Desa Cakkeware berinisial SS (39) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Bone di Pompanua pada Kamis (12/11/2026).

SS terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tiga tahun anggaran, yakni 2023, 2024, dan 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 64/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp144.256.352.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa 21 saksi dari berbagai unsur, mulai dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Inspektorat, kolektor lapangan hingga masyarakat Desa Cakkeware.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SS langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

BACA JUGA:  Dugaan Korupsi Perpustakaan Digital Rp13 Miliar Diusut, Kejati Sulsel Geledah Kantor Disdik

Lambannya penetapan Plt Kepala Desa Cakkeware juga mendapat sorotan dari perspektif tata kelola pemerintahan desa.

Praktisi sosial, Rahman Arif menilai, pemerintah daerah melalui DPMD semestinya segera mengambil langkah administratif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan terlalu lama.

“Ketika seorang kepala desa sudah ditahan dan tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah harus segera memastikan ada pejabat yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan desa. Jangan sampai masyarakat yang justru menjadi korban akibat lambannya proses administrasi,” ujarnya.

Menurutnya, penunjukan Plt bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ia mengingatkan, jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin sejumlah urusan masyarakat ikut terhambat, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, pengelolaan pemerintahan desa hingga pelaksanaan program pembangunan.

“Pelayanan publik tidak boleh ikut berhenti hanya karena kepala desa tersandung persoalan hukum. Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat harus menunggu hanya karena belum ada pejabat yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan desa,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kadis Perkimtan Gowa Terancam 20 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pungli Izin PBG

Ia juga mendorong DPMD Bone segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pihak terkait untuk mempercepat proses pengusulan hingga penetapan Plt. (kar)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru