SulawesiPos.com – Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki penggunaan teknologi digital untuk mengawasi seluruh operasional pengangkutan sampah di 15 kecamatan.
Sistem ini disiapkan agar pergerakan armada, penggunaan bahan bakar, hingga biaya pelayanan persampahan dapat dipantau dalam satu kendali.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan selama ini pola pengangkutan sampah di setiap kecamatan belum berjalan dalam sistem yang seragam.
Perbedaan karakteristik wilayah, jadwal pelayanan, hingga jenis kendaraan yang digunakan membuat pengawasan dan penghitungan biaya operasional perlu dibenahi.
Menurutnya, Kota Makassar dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa membutuhkan sistem pelayanan persampahan yang terintegrasi.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena wilayah kota mencakup 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan.
Munafri menilai, penyatuan sistem pengawasan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran untuk memastikan seluruh sampah terangkut setiap bulan.
“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” katanya di Makassar, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pengangkutan juga dipengaruhi kondisi geografis dan tata ruang permukiman. Sejumlah kawasan memiliki lorong sempit yang tidak memungkinkan armada berukuran besar masuk langsung ke lokasi.
Oleh karena itu, pengangkutan dari permukiman dilakukan menggunakan kendaraan roda tiga. Sampah kemudian dipindahkan ke kendaraan yang lebih besar untuk selanjutnya dibawa ke TPA Tamangapa.
Pola tersebut, ditambah perbedaan waktu dan mekanisme pelayanan di setiap kecamatan, membuat Pemkot Makassar membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas pengangkutan, termasuk pelayanan terhadap sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Teknologi IoT hingga Geofencing Jadi Instrumen Pengawasan
Penjajakan sistem digital tersebut dilakukan Munafri bersama Owner PT Yutaka Trans, Fabio Novi Candra.
Dalam pertemuan itu, perusahaan menawarkan penggunaan teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System untuk mendukung pengawasan armada kebersihan.
Fabio menjelaskan, setiap kendaraan nantinya dapat dilengkapi perangkat sensor yang merekam aktivitas operasional.
Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memantau posisi kendaraan, rute pengangkutan, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional secara real time.
Sistem itu juga dilengkapi fitur geofencing yang dapat mendeteksi apabila kendaraan keluar dari wilayah atau rute penugasan. Seluruh informasi dapat diakses pemerintah melalui aplikasi telepon genggam maupun pusat kendali operasional.
“Jadi, pemerintah kota bisa melihat bagaimana sampah itu diangkut, dibuang, berapa biaya yang dikeluarkan. Semuanya bisa dipantau secara real time,” ujarnya.
Fabio mengatakan, layanan tersebut ditawarkan melalui skema Business to Service (BTS). Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan perangkat maupun membangun sistem secara mandiri.
PT Yutaka Trans juga mengklaim memiliki pengalaman dalam mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.
Jika diterapkan di Makassar, sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menghitung kebutuhan armada, konsumsi BBM, biaya pemeliharaan kendaraan, honor petugas, hingga pembayaran layanan pengangkutan secara lebih terukur.
Selain pengawasan armada, pembenahan juga diarahkan pada penghitungan retribusi persampahan.
Pemkot Makassar ingin memastikan besaran retribusi lebih akurat dan berkeadilan dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, penerimaan daerah, serta subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan pembebasan retribusi.
Dengan integrasi tersebut, Pemkot Makassar berharap pengelolaan persampahan tidak hanya lebih mudah diawasi, tetapi juga memiliki dasar penghitungan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


