SulawesiPos.com — Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin mengusulkan pengemudi ojek online (ojol) mendapat perlakuan khusus dalam pengendalian penyaluran BBM bersubsidi. Ia meminta kendaraan ojol dikecualikan dari kebijakan ganjil-genap apabila aturan tersebut diterapkan di SPBU.
Usulan itu disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki mobilitas tinggi karena kendaraan menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencari nafkah.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Ia menilai skema pengendalian BBM tidak seharusnya menyamaratakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi biasa.
Sebab, sepeda motor bagi pengemudi ojol merupakan bagian penting dari aktivitas pekerjaan sehari-hari.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Ojol Perlu Identitas Khusus
Untuk memastikan kebijakan khusus tersebut tidak disalahgunakan, Appi mengusulkan adanya identitas atau tanda khusus pada kendaraan ojol.
Menurutnya, tanda tersebut akan memudahkan petugas melakukan verifikasi di lapangan sekaligus memastikan relaksasi BBM benar-benar diberikan kepada kelompok yang berhak.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Selain kebijakan untuk ojol, Appi meminta Pertamina melakukan pemetaan kebutuhan dan kuota BBM di setiap SPBU secara lebih akurat.
Ia menilai penambahan pasokan seharusnya dapat dilakukan berdasarkan pola konsumsi masyarakat sehingga tidak menunggu sampai terjadi antrean panjang.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Appi menekankan ketersediaan stok di lapangan harus disesuaikan dengan volume kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, ketidakseimbangan pasokan dapat memicu antrean sekaligus mendorong pergeseran konsumsi BBM.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Disparitas Harga BBM Juga Disorot
Appi juga menyoroti disparitas harga BBM yang dinilai dapat memicu migrasi penggunaan jenis bahan bakar di tengah masyarakat.
Ia meminta Pertamina mengkaji kembali skema harga agar pengendalian distribusi BBM tidak justru memberikan beban tambahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Pemkot Makassar berharap evaluasi penyaluran BBM bersubsidi menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan adaptif.
Penataan distribusi energi, kata Appi, perlu tetap mempertimbangkan kelompok pekerja yang sangat bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
“Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” tukas Appi.
