DKPP Jadwalkan Sidang Etik KPU-Bawaslu Terkait Syarat Pendidikan Gibran

SulawesiPos.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjadwalkan sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Senin, 23 November 2026 mendatang. Perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada tahapan Pilpres 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengonfirmasi bahwa empat dari lima laporan yang diterima pihaknya telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiil. Sementara itu, satu aduan lainnya terpaksa digugurkan karena pihak pelapor tidak melengkapi dokumen administrasi hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Dari lima aduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat,” tutur Heddy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Keempat aduan yang lolos tersebut akan disidangkan secara serentak dalam satu rangkaian pemeriksaan oleh majelis etik. Penggabungan sidang dilakukan lantaran seluruh laporan memiliki kesamaan pihak teradu serta substansi persoalan yang saling berkaitan.

BACA JUGA:  Politik Diksi di Balik Mundurnya Wakil Presiden

Laporan etik ini diajukan masyarakat sebagai tindak lanjut atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah maupun dokumen setara SMA milik Gibran, sedangkan MA memutuskan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat disetarakan dengan ijazah.

Pada sidang perdana nanti, majelis DKPP akan mengagendakan pembacaan pokok aduan dari pelapor sekaligus mendengarkan jawaban dari KPU dan Bawaslu selaku pihak teradu. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan secara maraton pada 24 November 2026 untuk mendengar keterangan pihak terkait, serta 25 November 2026 guna memeriksa saksi dan alat bukti.

Seluruh rangkaian persidangan pemeriksaan ini dijadwalkan berakhir pada Selasa, 1 Desember 2026 dengan agenda pendalaman keterangan para pihak. Publik kini menanti jalannya persidangan terbuka untuk melihat pertanggungjawaban etik para penyelenggara pemilu tersebut. (*)

SulawesiPos.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjadwalkan sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Senin, 23 November 2026 mendatang. Perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran etik dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada tahapan Pilpres 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengonfirmasi bahwa empat dari lima laporan yang diterima pihaknya telah dinyatakan memenuhi syarat verifikasi materiil. Sementara itu, satu aduan lainnya terpaksa digugurkan karena pihak pelapor tidak melengkapi dokumen administrasi hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Dari lima aduan yang saya sebutkan tadi, itu empat yang sudah memenuhi syarat tentang pengaduan. Satu pengaduan dinyatakan belum memenuhi syarat,” tutur Heddy dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Keempat aduan yang lolos tersebut akan disidangkan secara serentak dalam satu rangkaian pemeriksaan oleh majelis etik. Penggabungan sidang dilakukan lantaran seluruh laporan memiliki kesamaan pihak teradu serta substansi persoalan yang saling berkaitan.

BACA JUGA:  Politik Diksi di Balik Mundurnya Wakil Presiden

Laporan etik ini diajukan masyarakat sebagai tindak lanjut atas terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam amar putusannya, MK menyatakan tidak menemukan ijazah maupun dokumen setara SMA milik Gibran, sedangkan MA memutuskan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat disetarakan dengan ijazah.

Pada sidang perdana nanti, majelis DKPP akan mengagendakan pembacaan pokok aduan dari pelapor sekaligus mendengarkan jawaban dari KPU dan Bawaslu selaku pihak teradu. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan secara maraton pada 24 November 2026 untuk mendengar keterangan pihak terkait, serta 25 November 2026 guna memeriksa saksi dan alat bukti.

Seluruh rangkaian persidangan pemeriksaan ini dijadwalkan berakhir pada Selasa, 1 Desember 2026 dengan agenda pendalaman keterangan para pihak. Publik kini menanti jalannya persidangan terbuka untuk melihat pertanggungjawaban etik para penyelenggara pemilu tersebut. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru