Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur Jadi 9 Desember 2026

SulawesiPos.com – MPR RI berencana menggelar Rapat Gabungan dan Rapat Pimpinan untuk membahas wacana penundaan jadwal Rapat Paripurna pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah fraksi mengusulkan agar agenda sidang yang semula ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026 digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Kabar pergeseran jadwal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Ia menyebut usulan penundaan muncul karena jadwal paripurna awal berbenturan dengan padatnya kegiatan komisi dan kunjungan kerja anggota DPR maupun DPD RI.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal 9 Desember. Diundur ya,” ujar Habiburokhman kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa pertimbangan teknis terkait agenda kedewanan menjadi alasan utama di balik usulan pengunduran waktu tersebut. Keputusan final mengenai perubahan tanggal ini nantinya akan diputuskan secara kolektif melalui mekanisme rapat pimpinan MPR.

BACA JUGA:  MPR RI Minta Maaf atas Polemik LCC Empat Pilar Kalbar, Juri dan MC Dinonaktifkan

“Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengumumkan tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan MPR juga memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk meminta dua nama kandidat wakil presiden.

“Kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani dalam keterangan sebelumnya.

Selain surat kepada Presiden, MPR telah membentuk tim verifikasi ad hoc berisi 36 anggota perwakilan fraksi dan DPD. Tim yang dipimpin tiga wakil ketua MPR ini bertugas memastikan seluruh persyaratan kandidat terpenuhi sebelum sidang paripurna digelar.

SulawesiPos.com – MPR RI berencana menggelar Rapat Gabungan dan Rapat Pimpinan untuk membahas wacana penundaan jadwal Rapat Paripurna pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah fraksi mengusulkan agar agenda sidang yang semula ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026 digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Kabar pergeseran jadwal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Ia menyebut usulan penundaan muncul karena jadwal paripurna awal berbenturan dengan padatnya kegiatan komisi dan kunjungan kerja anggota DPR maupun DPD RI.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal 9 Desember. Diundur ya,” ujar Habiburokhman kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa pertimbangan teknis terkait agenda kedewanan menjadi alasan utama di balik usulan pengunduran waktu tersebut. Keputusan final mengenai perubahan tanggal ini nantinya akan diputuskan secara kolektif melalui mekanisme rapat pimpinan MPR.

BACA JUGA:  Gibran Resmi Mundur dari Wapres, MPR Beri Waktu 60 Hari Cari Pengganti

“Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengumumkan tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan MPR juga memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk meminta dua nama kandidat wakil presiden.

“Kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” kata Muzani dalam keterangan sebelumnya.

Selain surat kepada Presiden, MPR telah membentuk tim verifikasi ad hoc berisi 36 anggota perwakilan fraksi dan DPD. Tim yang dipimpin tiga wakil ketua MPR ini bertugas memastikan seluruh persyaratan kandidat terpenuhi sebelum sidang paripurna digelar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru