BSU 2026 Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Minta Pekerja Sulsel Menunggu

SulawesiPos.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum dicairkan hingga Jumat (20/11/2026). Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan serta validasi dan verifikasi akhir data penerima sebelum bantuan disalurkan pada November-Desember 2026.

BSU diberikan sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember dengan nilai Rp300.000 per bulan. Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan setiap tahap.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pekerja menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Yassierli, dikutip dari ANTARA.

Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai informasi pencairan yang berasal dari luar kanal resmi Kemnaker.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Jadwal dan Jalur Penyaluran

Ketentuan BSU 2026 menetapkan bantuan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

BACA JUGA:  Remaja 16 Tahun Perampok Toko Kelontong di Makassar Ditangkap Polisi

Bank penyalur mencakup Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI. Pekerja yang berpotensi menerima bantuan diminta memastikan rekening yang terdaftar dalam data BPJS Ketenagakerjaan masih aktif dan sesuai dengan identitas kependudukan.

Namun, jadwal November-Desember merupakan rentang penyaluran, bukan tanggal pasti dana masuk ke rekening. Proses pembayaran tetap menunggu penetapan data penerima dan penyelesaian administrasi pemerintah.

Syarat Penerima BSU 2026

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus memenuhi sejumlah ketentuan, yakni:

  • Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK.
  • Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
  • Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi.
  • Diprioritaskan bukan penerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran.
  • Bukan ASN, anggota TNI, atau anggota Polri.

Data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diverifikasi pemerintah. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran baru secara mandiri untuk menjadi penerima BSU.

BACA JUGA:  Prabowo Dijadwalkan Resmikan Sekolah Rakyat Tahap II di Makassar Oktober 2026

Cara Memantau Status Penerima

Pekerja dapat memantau informasi melalui portal resmi bsu.kemnaker.go.id. Namun, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 menggunakan NIK belum diumumkan secara penuh.

Portal resmi BSU Kemnaker menyatakan, “Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.”

Karena itu, pekerja sebaiknya tidak memasukkan NIK, foto KTP, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP ke situs yang dibagikan melalui WhatsApp, SMS, maupun pesan pribadi. Informasi resmi hanya berasal dari situs Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia.

Pekerja Sulsel Perlu Memeriksa Data Kepesertaan

Konteks BSU relevan bagi pekerja di Sulawesi Selatan karena pemerintah daerah menargetkan 2.048.719 pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2026. Target tersebut setara 49,08 persen dari 4.174.002 angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri.

Pemprov Sulsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah. Data perlindungan jaminan sosial tersebut tidak sama dengan jumlah calon penerima BSU karena BSU hanya menyasar pekerja penerima upah yang memenuhi seluruh kriteria.

BACA JUGA:  PORPROV XVIII Sulsel Resmi Dibuka, Bone-Wajo Berebut Medali

Pekerja di Makassar dan daerah lain di Sulsel dapat memastikan data NIK, nama, tanggal lahir, status kepesertaan, serta rekening yang dilaporkan pemberi kerja sudah sesuai. Perubahan data tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima karena penetapan akhir tetap mengikuti verifikasi Kemnaker.

SulawesiPos.com – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 belum dicairkan hingga Jumat (20/11/2026). Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan serta validasi dan verifikasi akhir data penerima sebelum bantuan disalurkan pada November-Desember 2026.

BSU diberikan sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember dengan nilai Rp300.000 per bulan. Pemerintah belum menetapkan tanggal pencairan setiap tahap.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pekerja menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” ujar Yassierli, dikutip dari ANTARA.

Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai informasi pencairan yang berasal dari luar kanal resmi Kemnaker.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

Jadwal dan Jalur Penyaluran

Ketentuan BSU 2026 menetapkan bantuan dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000. Penyaluran dijadwalkan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

BACA JUGA:  Prabowo Dijadwalkan Resmikan Sekolah Rakyat Tahap II di Makassar Oktober 2026

Bank penyalur mencakup Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI. Pekerja yang berpotensi menerima bantuan diminta memastikan rekening yang terdaftar dalam data BPJS Ketenagakerjaan masih aktif dan sesuai dengan identitas kependudukan.

Namun, jadwal November-Desember merupakan rentang penyaluran, bukan tanggal pasti dana masuk ke rekening. Proses pembayaran tetap menunggu penetapan data penerima dan penyelesaian administrasi pemerintah.

Syarat Penerima BSU 2026

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, penerima BSU harus memenuhi sejumlah ketentuan, yakni:

  • Warga Negara Indonesia yang memiliki NIK.
  • Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
  • Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah yang lebih tinggi.
  • Diprioritaskan bukan penerima Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran.
  • Bukan ASN, anggota TNI, atau anggota Polri.

Data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya diverifikasi pemerintah. Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran baru secara mandiri untuk menjadi penerima BSU.

BACA JUGA:  PORPROV XVIII Sulsel Resmi Dibuka, Bone-Wajo Berebut Medali

Cara Memantau Status Penerima

Pekerja dapat memantau informasi melalui portal resmi bsu.kemnaker.go.id. Namun, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 menggunakan NIK belum diumumkan secara penuh.

Portal resmi BSU Kemnaker menyatakan, “Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.”

Karena itu, pekerja sebaiknya tidak memasukkan NIK, foto KTP, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP ke situs yang dibagikan melalui WhatsApp, SMS, maupun pesan pribadi. Informasi resmi hanya berasal dari situs Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia.

Pekerja Sulsel Perlu Memeriksa Data Kepesertaan

Konteks BSU relevan bagi pekerja di Sulawesi Selatan karena pemerintah daerah menargetkan 2.048.719 pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang 2026. Target tersebut setara 49,08 persen dari 4.174.002 angkatan kerja di luar ASN, TNI, dan Polri.

Pemprov Sulsel juga mendorong pemerintah kabupaten/kota serta perusahaan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi pekerja rentan dan pekerja bukan penerima upah. Data perlindungan jaminan sosial tersebut tidak sama dengan jumlah calon penerima BSU karena BSU hanya menyasar pekerja penerima upah yang memenuhi seluruh kriteria.

BACA JUGA:  13 Sapi Dikurbankan Tiran Group dan AAS Foundation, 1.900 Kupon Daging Dibagikan di Makassar

Pekerja di Makassar dan daerah lain di Sulsel dapat memastikan data NIK, nama, tanggal lahir, status kepesertaan, serta rekening yang dilaporkan pemberi kerja sudah sesuai. Perubahan data tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima karena penetapan akhir tetap mengikuti verifikasi Kemnaker.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru