SulawesiPos.com – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Regulasi ini menjadi instrumen baru bagi negara untuk mengejar aset hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, hingga mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU tersebut.
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan setelah bergulir selama 18 tahun di DPR. Persetujuan diambil setelah Puan meminta pendapat seluruh fraksi dan mengetuk palu pengesahan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma penegakan hukum.
Penanganan perkara tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.
Salah satu ketentuan penting dalam regulasi ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based forfeiture. Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3.
Lantas, apa saja ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset? Berikut sembilan poin yang perlu diketahui.
1. Aset Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana
Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7, negara dapat mengajukan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, yakni apabila yang bersangkutan:
- Meninggal dunia.
- Melarikan diri.
- Mengalami sakit permanen.
- Tidak diketahui keberadaannya.
- Keberadaannya tidak diketahui.
Aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tersebut memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Meski demikian, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum masih dapat dilakukan.
2. Tidak Hanya Koruptor, Pelaku Investasi Bodong hingga Judi Online Bisa Disasar
UU Perampasan Aset tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga mencakup berbagai kejahatan lain yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Jenis tindak pidana yang menjadi sasaran meliputi:
- Narkotika dan psikotropika.
- Terorisme dan pendanaan terorisme.
- Penyelundupan manusia.
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
- Perdagangan orang.
- Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Dalam penjelasannya, cakupan kejahatan tersebut juga meliputi perjudian daring, penipuan investasi, penipuan perjalanan haji dan umrah, hingga kejahatan yang berkaitan dengan aset kripto.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan, aset pelaku investasi bodong juga dapat menjadi sasaran perampasan berdasarkan ketentuan tersebut.
“Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, ketentuan itu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan investasi. Hasil perampasan aset juga diatur agar dapat dikembalikan kepada korban penipuan maupun penggelapan.
“Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya,” katanya.
3. Berbagai Jenis Aset Bisa Dirampas Negara
Pasal 5 mengatur sejumlah jenis aset yang dapat diambil alih negara. Cakupannya meliputi:
- Hasil tindak pidana yang dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
- Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- Aset yang tidak diketahui pemiliknya.
- Aset sah milik pelaku sebagai pengganti apabila aset hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.
Meski memiliki kewenangan merampas aset, negara tetap wajib memperhatikan kepentingan masyarakat.
Aset yang telah menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum tetap dipertahankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat.
4. Perampasan Aset Harus Melalui Pengadilan
Permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36.
Dalam kasus pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
JPN tetap wajib membuktikan di persidangan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
5. Transaksi Bisa Dihentikan, Aset Diblokir dan Disita
UU Perampasan Aset juga mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan untuk mencegah harta yang diduga berasal dari tindak pidana dipindahkan atau disembunyikan.
Berikut batas waktu yang diatur:
- Penghentian transaksi: paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari.
- Pemblokiran aset: memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Proses perizinan paling lama 2 hari.
- Masa pemblokiran: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang satu kali selama 7 hari.
- Penyitaan aset: dilakukan paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali maksimal 7 hari.
Ketentuan tersebut menjadi instrumen untuk mencegah aset yang diduga berasal dari tindak pidana dialihkan sebelum proses perampasan dilakukan.
6. Aset di Luar Negeri Juga Bisa Dikejar
Pasal 22 memberikan kewenangan kepada negara untuk meminta pemblokiran maupun penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak terkait dengan nilai yang setara.
Ketentuan ini membuka ruang bagi negara untuk mengejar aset yang diduga disembunyikan di luar wilayah Indonesia agar tidak lolos dari proses hukum.
7. Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Tetap Dilindungi
Di tengah kewenangan negara merampas aset, UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian apabila haknya dirugikan dalam proses perampasan aset.
Namun, hak keberatan tersebut tidak berlaku bagi buronan, terdakwa yang disidangkan tanpa kehadiran, maupun advokatnya.
8. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Dibatasi 60 Hari
- Proses pemeriksaan perkara perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari.
- Sementara itu, upaya hukum terhadap putusan hanya dapat dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat.
- Pemeriksaan kasasi juga dibatasi paling lama 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 50.
- Pembatasan waktu tersebut dirancang agar proses penanganan aset berjalan lebih terukur dan tidak berlarut-larut.
9. Pengelolaan Aset Diawasi, UU Tidak Berlaku Surut
UU Perampasan Aset turut mengatur pengelolaan aset yang dirampas negara melalui badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan dilakukan badan independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana.
Selain itu, aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap melalui penetapan hakim.
Di sisi lain, Pasal 72 dan Pasal 74 menegaskan bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah regulasi diberlakukan.
Undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Pembahasan Libatkan Publik dan Terima Ratusan Masukan
Dalam proses penyusunannya, Komisi III DPR RI mencatat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang menjadi bahan penyempurnaan substansi RUU.
Pembahasan juga melibatkan partisipasi publik melalui sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta sosialisasi oleh 46 anggota Komisi III di daerah pemilihan masing-masing.
Proses pembahasan dilakukan melalui rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat teknis penyempurnaan naskah.
Kegiatan tersebut berlangsung terbuka dan dapat diakses masyarakat serta media melalui siaran langsung maupun dokumen yang dipublikasikan di laman DPR.
Pembahasan dimulai pada Agustus 2025, dilanjutkan penyusunan draf pada September 2025, penetapan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, serta pembahasan panitia kerja pada 5 November 2026.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, negara diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.
Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan perlindungan hak pihak ketiga menjadi bagian penting agar pelaksanaannya tetap transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan.


