korupsi

Don Ritto siapa? Advokat tersangka korupsi & TPPU batu bara PLN-ASABRI ini dilimpahkan ke Kejagung. Alumnus FH Unja 1989 & pengusaha ini membantah terlibat meski ditemukan uang Rp67,2 M. Benarkah sosok ini teman dekat Febrie Adriansyah?

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, dengan didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Kehadiran Hotman menandai babak baru penanganan perkara yang kini dilanjutkan Tim 9 bentukan Kejagung.

Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra diperiksa Polda Lampung sebagai tersangka dugaan korupsi perekrutan 387 honorer fiktif di Pemkot Metro. Penyidik mendalami hasil pemeriksaan dengan mencocokkannya pada alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan perhitungan kerugian negara sekitar Rp11 miliar.

Komisi Kejaksaan memastikan akan mengawasi ketat jaksa penuntut umum yang menangani tiga perkara korupsi besar dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah. Pengawasan itu ditekankan agar proses penuntutan berjalan objektif meski tersangkanya merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung.

Simak fakta terbaru terkait Rumah Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah yang disorot usai penggeledahan. Cek rincian LHKPN, bantahan Febrie, hingga perkembangan 3 sprindik baru Kejagung per Juli 2026.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengusutan tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung menegaskan status Febrie tetap sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru terkait perkara Krakatau, dugaan korupsi batu bara PLTU PLN, dan Asabri pada Rabu, 15 Juli 2026. Dalam sprindik yang masih bersifat umum itu, Febrie Adriansyah dan Don Ritto untuk sementara tercantum sebagai saksi, meski Kejagung menegaskan status tersangka dari Polri belum gugur.

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

Nama Kuntadi kini tidak hanya disorot karena diusulkan menjadi Jampidsus, tetapi juga karena rekam jejak perkara besar yang pernah ia tangani. Saat masih menjabat Dirdik Jampidsus, ia tercatat berada di balik penanganan sejumlah kasus besar

Intip profil Rugun Saragih, istri Febrie Adriansyah eks Jampidsus yang terjerat kasus korupsi TPPU. Cek biodata, gelar, anak, dan total LHKPN.

Hingga Senin (13/7/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui apakah Febrie sudah ditahan dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikannya.

Polri resmi menyerahkan barang bukti perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menandai babak baru penanganan tiga kasus dugaan korupsi, dengan Kejagung disebut akan melanjutkan proses secara formal.

Penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah sebagai tersangka kini tidak hanya melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga disupervisi KPK serta diawasi Panja Komisi III DPR. Pengawasan berlapis itu difokuskan pada tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengusut tiga perkara korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Perkara ini ikut disorot setelah penggeledahan di Cipete dan rumah Febrie di Sentul mengungkap sitaan emas batangan serta valas bernilai besar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pengusutan dugaan korupsi yang kini ditangani Kortastipidkor Polri harus menjadi momentum bersih-bersih penegakan hukum. Komisi III juga meminta seluruh pihak terkait bekerja sama agar perkara diusut tuntas tanpa gangguan.

Temuan uang tunai, emas batangan, hingga aset bernilai besar di rumah, apartemen, atau safe deposit box kembali menjadi pola yang berulang dalam sejumlah perkara korupsi pejabat di Indonesia. Dari kasus Zarof Ricar, Lukas Enembe, Rafael Alun Trisambodo, hingga perkara bansos yang menjerat Juliari Batubara, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: mengapa uang dalam jumlah jumbo kerap bersembunyi di ruang-ruang privat.

Jumat, 10 Juli 2026, Febrie Adriansyah masih berdiri di depan publik dan menegaskan dirinya tetap menerima perintah menyelesaikan perkara korupsi prioritas. Namun belum genap sehari, Sabtu, 11 Juli 2026 subuh, Kejaksaan Agung menyatakan surat pengunduran dirinya telah diterima Jaksa Agung.

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah keputusan itu, LHKPN Febrie senilai Rp18,26 miliar dan jejak 12 kasus besar yang lekat dengan kepemimpinannya di pidana khusus kembali jadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung langkah Polri menangani tiga mega kasus korupsi. Namun, ia mengingatkan penegakan hukum harus murni untuk pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara, bukan didorong motif balas dendam.

Nama Jampidsus Febrie Adriansyah kembali ramai diperbincangkan setelah rumahnya dijaga TNI di tengah rangkaian penggeledahan Polri. Sorotan itu ikut membawa lagi daftar perkara korupsi besar yang pernah dan sedang ditangani bidang pidana khusus Kejagung.

Pemerhati hukum Edi Hasibuan mendukung Polri menuntaskan tiga kasus korupsi besar dan meminta semua pihak menghormati proses hukum. Penyidik disebut telah menggeledah 12 lokasi dan menemukan barang bukti, termasuk uang asing.

Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor dalam penyidikan dugaan korupsi batu bara, Asabri, Krakatau Steel, serta TPPU. Dari rangkaian penggeledahan itu, polisi menemukan brankas berisi uang puluhan miliar rupiah di Cipete dan emas batangan 74 kilogram di Sentul.

Selama 4 tahun, buronan kasus korupsi Rp4,5 miliar ini menyamar sebagai pendeta di Surabaya sambil hidup dalam ketakutan. Tekanan psikologis dari penangkapan keluarga dekatnya membuatnya akhirnya menyerahkan diri ke Kejari Surabaya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1,02 triliun kepada Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari hasil lelang Badan Pemulihan Aset (BPA) dan aset buronan Edi Tansil.

KPK dan Akademi Kepolisian (Akpol) berkolaborasi strategis untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan calon perwira Polri melalui pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum dan penguatan kapasitas tenaga pendidik

Kejagung mengungkap proyek pengadaan 21.801 motor listrik senilai Rp1,03 triliun di BGN diberikan kepada vendor yang diduga tidak memenuhi syarat. Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan Presiden Prabowo tidak memberikan perlakuan khusus bagi siapa pun yang terbukti terlibat korupsi.

KPK menyita sejumlah kendaraan mewah dari kediaman Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim di Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks wakil kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ditahan usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, termasuk kepala kantor. Kasus ini diduga terkait praktik pemerasan dan suap dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK mendalami peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim melalui pemeriksaan enam saksi di Probolinggo.

KPK memeriksa Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

KPK membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Bea Cukai setelah menemukan dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan rumah Heri Black di Semarang.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2024.

Dua eks pejabat Pertamina divonis penjara dalam kasus korupsi LNG dengan kerugian negara USD 113 juta, namun hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Nadiem Makarim tetap menghadiri sidang korupsi meski sakit dan bersiap operasi, sekaligus mengajukan permohonan sidang daring serta tahanan kota, namun hakim menegaskan prosedur tetap harus dipatuhi.

Tiga terdakwa kasus korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024 divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp554 juta.

Nadiem Makarim absen sidang korupsi Chromebook karena dirawat intensif hingga awal Mei 2026, sementara persidangan tetap berjalan.

Istri terdakwa kasus Chromebook Ibam mengirim surat terbuka ke Presiden Prabowo, memohon keadilan dan menyoroti dugaan ketidakadilan hingga isu “deep state” dalam proses hukum.

Nadiem Makarim menyebut kesaksian guru di persidangan membuktikan Chromebook tetap efektif, meski jaksa tetap mendakwa kasus korupsi Rp2,18 triliun.

Ketua DPRD Magetan Suratno ditahan dalam kasus korupsi dana hibah pokir, dengan dugaan manipulasi sistematis yang merugikan masyarakat.

Sidang korupsi Chromebook menghadirkan saksi dari Google secara virtual dari Singapura, meski sempat ditolak jaksa, hakim tetap melanjutkan persidangan.

DPR mengaku kaget atas penetapan tersangka Ketua Ombudsman Hery Susanto, namun meminta kinerja lembaga tetap berjalan di tengah proses hukum.

Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI yang kini menjadi tersangka korupsi tambang nikel, mulai dari latar pendidikan hingga perjalanan kariernya.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto langsung ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang, hanya beberapa hari setelah dilantik Presiden.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejagung, hanya sepekan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Nadiem Makarim membantah kerugian negara Rp2 triliun dalam kasus Chromebook, menyebut metode audit tidak membandingkan harga pasar.

Kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Toraja Utara kembali mencuat setelah penetapan tersangka baru. Modus pengadaan diduga diatur melalui toko tertentu hingga menimbulkan kerugian negara Rp2,22 miliar.

Kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Toraja Utara terus berkembang. Kejari Tana Toraja menyebut kerugian negara mencapai Rp2,22 miliar dan menetapkan mantan Kadis sebagai tersangka.

Kejari Tana Toraja menetapkan mantan Kadis Pertanian Toraja Utara sebagai tersangka kasus korupsi proyek irigasi. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,22 miliar.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Tulungagung yang bermula dari laporan warga hingga dugaan pemerasan dan pengaturan proyek.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung sebagai tersangka usai OTT. Ia diduga memeras OPD hingga Rp 5 miliar dengan realisasi penerimaan Rp 2,7 miliar.

KPK mengungkap dana hasil pemerasan Bupati Tulungagung diduga digunakan untuk THR Forkopimda hingga kepentingan pribadi.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus suap Bupati Rejang Lebong dengan dugaan fee proyek hingga 15 persen dari nilai proyek.

Kejati Sulsel meningkatkan status kasus dugaan korupsi izin reklamasi di kawasan Tanjung Bunga ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan belum menetapkan tersangka.

KPK mengingatkan potensi risiko korupsi dalam investasi Rp6,74 triliun di kawasan industri. Penguatan pengawasan, peran pemda, dan sistem monitoring menjadi kunci menjaga transparansi dan iklim investasi.

KPK membuka peluang memanggil Pansus Haji DPR untuk mendalami dugaan aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji.

KPK menyita uang ratusan juta dan sejumlah barang bukti dari rumah Ono Surono terkait kasus korupsi ijon proyek di Bekasi.

KPK menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Penyidik menemukan dugaan aliran dana ke pejabat Kemenag dengan kerugian negara Rp622 miliar.

Pimpinan KPK dilaporkan ke Dewas terkait polemik tahanan rumah Yaqut yang dinilai tidak lazim dan berpotensi melanggar kode etik.

KPK meminta maaf atas polemik tahanan rumah Yaqut dan menegaskan keputusan tersebut murni kebijakan lembaga tanpa intervensi eksternal.

KPK membantah adanya intervensi dalam pengalihan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas, yang disebut berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.

Foto Yaqut bersama keluarga yang viral disebut diambil saat tahanan rumah. Kuasa hukum menegaskan itu foto lama, sementara Yaqut kini kembali ditahan di rutan.

KPK mengembalikan Yaqut ke rutan usai menjalani tahanan rumah. Proses pengalihan masih menunggu hasil tes kesehatan, sementara penyidikan kasus tetap berlanjut.

KPK memproses pengembalian Yaqut ke rutan setelah sempat menjadi tahanan rumah. Keputusan akhir masih menunggu hasil tes kesehatan di RS Polri.

Yaqut Cholil Qoumas sempat dialihkan menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Namun pada 23 Maret 2026, KPK mengembalikan status penahanannya ke Rutan KPK.

Kuasa hukum Yaqut menegaskan pengalihan tahanan rumah telah sesuai prosedur, serta menyebut kliennya kooperatif selama proses hukum.

Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai publik berhak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut, mengingat Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ray Rangkuti mendesak KPK membatalkan pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.

ICW mendesak KPK transparan terkait pengalihan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai berpotensi menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

MAKI mendesak KPK mengembalikan Yaqut ke rutan dan menilai pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah berpotensi merusak sistem serta memicu kecemburuan.

Yaqut Cholil Qoumas berstatus tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. KPK menegaskan pengalihan penahanan ini bersifat sementara dan tetap diawasi ketat.

Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz akan menjalani salat Idul Fitri di Rutan KPK bersama 67 tahanan lainnya.

KPK menahan Gus Alex dalam kasus korupsi kuota haji dengan dugaan pengumpulan fee hingga puluhan juta rupiah per jamaah.

Gus Alex membantah perintah Yaqut dalam kasus korupsi kuota haji, sementara KPK mengusut dugaan aliran fee dan perubahan kuota.

Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka korupsi oleh KPK, namun menegaskan partainya menghormati proses hukum.

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan pengumpulan dana Rp750 juta dari perangkat daerah untuk THR. Hingga OTT dilakukan, uang yang terkumpul mencapai Rp610 juta.

KPK mengungkap dugaan skema pengumpulan dana THR yang diinisiasi Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari perangkat daerah. Dana Rp610 juta yang terkumpul diduga juga ditujukan untuk jajaran Forkopimda.

Lima bupati terjaring OTT KPK sepanjang awal 2026. Mulai dari pemerasan, suap proyek, konflik kepentingan, hingga gratifikasi perizinan dengan nilai miliaran rupiah dan berdampak pada kerugian negara.

KPK menyita uang Rp610 juta dalam OTT yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Uang tersebut diduga berasal dari setoran perangkat daerah untuk kebutuhan THR.

Muhamad Kerry Adrianto Riza mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan kilang Pertamina. Kuasa hukum menilai putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo usai pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipastikan merayakan Idul Fitri di rumah tahanan KPK setelah ditahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang ditaksir merugikan negara hingga Rp622 miliar.

KPK menyita aset senilai lebih dari Rp100 miliar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp622 miliar.

KPK mengungkap dugaan pungutan biaya percepatan keberangkatan haji pada 2023-2024. Calon jemaah diduga diminta membayar 2.500 hingga 5.000 dolar AS untuk memperoleh kuota tambahan tanpa antrean.

KPK menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024. Penyidik mengungkap skenario pembagian kuota dan dugaan fee jemaah haji khusus yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp622 miliar.

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim ditunda karena terdakwa sedang dirawat di rumah sakit dan dijadwalkan menjalani operasi.

KPK resmi menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat tersangka lain dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Penahanan dilakukan selama 20 hari usai OTT.

KPK mengungkap Bupati Rejang Lebong meminta fee proyek 10–15 persen dan mengatur pemenang tender. Dugaan aliran suap mencapai Rp 1,7 miliar, lima orang ditetapkan tersangka.

Nadiem Makarim menjadi saksi mahkota dalam sidang korupsi Chromebook. Dalam persidangan, ia dicecar soal pendirian Gojek serta menegaskan pengadaan laptop tidak ditujukan untuk daerah 3T.

KPK mendalami dugaan aliran uang hasil tambang dari PT Alamjaya Barapratama kepada Japto Soerjosoemarno. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

KPK menggelar OTT di Bengkulu dan mengamankan 13 orang, termasuk Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Wakil Bupati Hendri. Operasi ini diduga terkait suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

KPK menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu dan mengamankan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai yang diduga terkait transaksi suap.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah memeriksa sekitar 80 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp50 miliar.

Kejati Sulsel mengungkap sekitar 3,5 juta bibit nanas diduga mati dalam proyek pengadaan senilai Rp60 miliar. Proyek tersebut diduga bermasalah sejak tahap perencanaan dan berpotensi merugikan negara lebih dari Rp50 miliar.

Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Rp60 miliar di Sulawesi Selatan bermula dari laporan mahasiswa pada 2025. Kejati Sulsel kini menetapkan enam tersangka dan menahan lima orang dalam perkara tersebut.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Lima tersangka langsung ditahan, termasuk mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.

Profil lengkap Bahtiar Baharuddin, mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Rp60 miliar. Simak kronologi lengkap kasusnya.

Kabar OTT KPK di Bengkulu menghebohkan publik. Sejumlah pejabat Pemkab Rejang Lebong, kontraktor, hingga keluarga kepala daerah diduga diamankan dalam operasi tangkap tangan.

Kejati Sulsel Tetapkan Bahtiar Baharuddin Tersangka, Kasus Bibit Nanas Rp50 Miliar Gegerkan Publik