korupsi

Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin akhirnya penuhi panggilan penyidik Kejati Sulsel terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Rp60

Kuasa hukum Febrie Adriansyah menegaskan perkara pokok tetap berjalan meski praperadilan dikabulkan, sembari menyoroti dugaan pelanggaran.

Tim Tabur Kejati Sulsel menangkap seorang buron berinisial MD dalam perkara dugaan korupsi kredit konstruksi Bank Sulselbar Cabang Pangkep. MD diamankan di Tebet, Jakarta Selatan, setelah tiga hari operasi intelijen dan kini ditahan 20 hari.

Kejati Sulsel terus mendalami dugaan penyimpangan proyek aplikasi Smart Controlling School di Dinas Pendidikan Sulsel. Lebih dari 20 saksi telah diperiksa dalam penyelidikan yang masih berlangsung, termasuk kepala sekolah pengguna aplikasi.

KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv pada Rabu, 19 Agustus 2026, dalam kasus dugaan gratifikasi sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar. Penyidik juga mengusut dugaan penyalahgunaan pengaruh jabatan Haniv untuk mencari sponsor fashion show anaknya.

Kejati Sulsel menggelar penerangan hukum di PDAM Makassar untuk mendorong penguatan tata kelola BUMD dan pencegahan korupsi yang berdampak langsung pada layanan air bersih.

Sebanyak 342 narapidana Lapas Kelas IIA Parepare menerima remisi HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Seluruh penerima masuk kategori RU I sehingga tidak ada napi yang langsung bebas, sementara satu terpidana korupsi ikut menerima pengurangan masa pidana.

Presiden Prabowo Subianto mengecam keras pelaku korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis saat pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Ia menegaskan program MBG tetap diteruskan dengan perbaikan dan efisiensi untuk menekan stunting.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Muhammad Syarifuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan meminta para kajati berani menangani perkara korupsi strategis secara profesional, tenang, dan terukur.

KPK menahan empat dari lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB pada Senin, 10 Agustus 2026. Perkara ini diduga bermula dari pengondisian pengadaan lewat enam agensi, selisih pembayaran ke media, dan aliran dana non-budgeter.

KPK menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi penempatan iklan Bank BJB Tahun Anggaran 2021-2023 dengan dugaan kerugian negara Rp223,6 miliar. Mantan Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi belum ditahan karena mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan dengan alasan sakit.

Muhammad Basri alias Ombas penuhi panggilan penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai saksi, Jumat, 7 Agustus 2026. Ia sempatkan salat magrib berjamaah di sela pemeriksaan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memilih penguatan RUU Perampasan Aset ketimbang mendorong hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya, pengembalian uang negara harus menjadi fokus utama agar kerugian publik tidak berhenti pada vonis.

Pergantian mendadak pimpinan Universitas Sam Ratulangi memicu pertanyaan soal kasus yang menyeret Oktovian Berty Sompie. Hingga Rabu, 5 Agustus 2026, belum ada penjelasan resmi dari kementerian soal alasan spesifik pencopotannya, tetapi nama Berty muncul dalam dua perkara berbeda yang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Pengacara Makassar, Aldin Bulen, meraih gelar Doktor Ilmu Hukum berpredikat cumlaude di Universitas Muslim Indonesia pada Rabu, 5 Agustus 2026. Dalam disertasinya, ia menawarkan model baru pemidanaan suap korupsi yang menekankan kejelasan klasifikasi delik, filter sebelum OTT, dan pedoman pemidanaan nasional.

Kejari Makassar memeriksa dua pengurus internal KONI Makassar terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah sekitar Rp15 miliar pada Selasa, 4 Agustus 2026. Satu pihak lain yang dijadwalkan hadir belum datang dan hingga kini belum memberi konfirmasi kepada penyidik.

Muhammad Basri alias Basri K akhirnya muncul lewat video permintaan maaf setelah namanya menjadi sorotan publik di Gowa. Ia meminta maaf kepada Husniah Talenrang, keluarga, dan masyarakat Gowa, sekaligus menyatakan siap mengikuti proses hukum.

Kejaksaan Agung mengungkap empat perusahaan yang digeledah Tim 9 pada Senin, 3 Agustus 2026, merupakan milik Don Ritto. Perusahaan-perusahaan itu diduga dipakai dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang yang sedang diusut dalam perkara Febrie Adriansyah.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mencopot 137 kepala dapur SPPG pada Senin, 3 Agustus 2026, sambil menegaskan sikap nol toleransi terhadap keracunan, korupsi, dan `hengky pengky`. Dalam konteks ucapannya, istilah itu merujuk pada praktik kongkalikong, permainan belakang layar, atau persekongkolan kotor dalam pengelolaan program.

KPK menduga mantan Direktur Pemasaran dan Korporasi Jasindo Untung Hadi Santosa memerintahkan pembayaran komisi fiktif dalam proyek asuransi perkapalan PT Pelni. Skema itu disebut membuat 93-95 persen komisi kembali ke Jasindo Cabang Jakarta Menteng dan menimbulkan kerugian negara Rp15,602 miliar.

Setya Budi Dias Oktavianto adalah anggota Polri yang diperbantukan ke KPK sebagai staf administrasi. Dalam perkara Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, KPK menduga ia membocorkan informasi penanganan perkara kepada ayahnya hingga dipakai sebagai pintu pemerasan.

Permintaan menulis soal “konspirasi” Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin paling aman dibaca sebagai upaya memetakan dugaan peran tiga sosok dari latar berbeda dalam satu rangkaian perkara. Yang sudah terbuka ke publik menunjukkan irisan antara kekuasaan, jasa hukum, jejaring lama, dan simpul bisnis yang kini disorot penyidik.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diperiksa hingga malam sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar. Pemeriksaan berlangsung sekitar 8 jam 41 menit dengan fokus pada program seragam sekolah gratis.

KPK mengungkap barang bukti senilai Rp2,7 miliar dalam OTT yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Uang tunai, buku rekening, hingga koper berisi ratusan juta rupiah ditemukan di sejumlah lokasi berbeda.

Nurman Herin kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Jejak publik yang terungkap menunjukkan Nurman merupakan rekan lama Febrie dari Jambi dan belakangan muncul dalam sejumlah dokumen korporasi.

Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel menggeledah lima kantor pemerintahan di Kabupaten Gowa pada Kamis, 30 Juli 2026, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Gowa. Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan.

KPK resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro setelah OTT pada 28 Juli 2026 dan menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka. Perkara yang naik ke tahap penyidikan itu dibagi ke dua klaster, sementara barang bukti uang yang disita dise

Enam orang hasil OTT Pemalang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 29 Juli 2026. Salah satunya Noor Faizah Maenofie, istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, sementara total 21 orang diamankan dalam operasi ini.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diperiksa sebagai saksi oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Rabu, 29 Juli 2026. Pemeriksaan itu terkait dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP senilai Rp16 miliar pada Tahun Anggaran 2025.

Vietnam menangkap Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Hoang Trung bersama tiga pejabat lain dalam pengusutan dugaan korupsi ekspor durian ke China. Kasus ini menyeret dugaan suap, sertifikat inspeksi palsu, hingga jual beli ilegal kode area tanam dan fasilitas pengemasan.

LHKPN Anom Widiyantoro yang dilaporkan pada 26 Maret 2026 kembali menjadi sorotan setelah Bupati Pemalang itu terjaring OTT KPK. Dalam laporan periodik 2025, Anom tercatat memiliki harta bersih Rp21,31 miliar, dengan aset terbesar berupa 18

Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, terjaring OTT KPK pada Selasa, 28 Juli 2026. Penindakan ini membuat rekam jejak mantan petinggi BUMN itu kembali disorot, dari latar pendidikan, karier korporasi, hingga kemenangan politiknya di Pilkada 2024.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa malam, 28 Juli 2026. Sejumlah pihak dibawa ke Polres Pemalang untuk diperiksa, sementara ruang Kepala DPUPR dan dua rumah di Perumahan Mutiara Residence disegel saat KPK masih menelusuri konstruksi perkara.

Anggota DPR RI Taufan Pawe dijadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh Polres Parepare pada Kamis, 30 Juli 2026, dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Parepare. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil audit kerugian negara lebih dari Rp4 miliar dan menyebut penetapan tersangka tinggal menunggu kelengkapan berkas.

Sudaryono baru dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Rabu, 22 Juli 2026, tetapi pada Senin, 27 Juli 2026, ia langsung mengumumkan pemberhentian 261 pegawai non-ASN di lingkungan BGN. Mereka terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli yang disebut terlibat pelanggaran disiplin hingga dugaan pelanggaran lain.

Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Jumat, 24 Juli 2026, usai pemeriksaan lanjutan di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan. Febrie mengaku siap menghadapi proses hukum, tetapi menilai penahanan itu dilakukan sebelum alat bukti benar-benar terkonfirmasi.

Kejaksaan Agung meminta publik tidak salah memaknai status saksi Febrie Adriansyah dalam sprindik baru dugaan TPPU. Status itu disebut hanya untuk kebutuhan pemeriksaan perkara baru dan tidak menghapus posisinya sebagai tersangka dalam perkara lain yang sudah berjalan.

Kejaksaan Agung menyatakan proses etik terhadap mantan Jampidsus Febrie Adriansyah baru akan dijalankan setelah perkara pidananya berkekuatan hukum tetap. Di tengah status tersangka, Febrie disebut masih tercatat sebagai jaksa dan tetap menerima hak kepegawaiannya selama belum ada putusan inkrah.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan lembaganya menerapkan zero tolerance terhadap korupsi, kongkalikong, dan praktik “hengki pengki” dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. OTT ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan proyek, suap, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap satu orang pihak swasta di Jakarta, menambah daftar pihak yang diperiksa intensif menjadi delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penanganan perkara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke tahap penyidikan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Delapan orang, termasuk Bupati, masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026, usai diamankan dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya. Dalam operasi itu, total 19 orang ikut terjaring dan tujuh di antaranya, termasuk bupati, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

Hotman Paris sebut Febrie Adriansyah jadi korban kriminalisasi. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra tegaskan penegakan hukum tidak memerlukan izin Presiden dan meminta nama Prabowo tidak dibawa-bawa dalam kasus tersebut.

KPK ungkap tingginya ongkos politik jadi salah satu faktor kepala daerah masih terjerat korupsi. KPK mengusulkan kampanye digital, transparansi pendanaan politik, dan perbaikan sistem pembiayaan pemilu untuk menekan risiko korupsi.

Don Ritto siapa? Advokat tersangka korupsi & TPPU batu bara PLN-ASABRI ini dilimpahkan ke Kejagung. Alumnus FH Unja 1989 & pengusaha ini membantah terlibat meski ditemukan uang Rp67,2 M. Benarkah sosok ini teman dekat Febrie Adriansyah?

Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026, dengan didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Kehadiran Hotman menandai babak baru penanganan perkara yang kini dilanjutkan Tim 9 bentukan Kejagung.

Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra diperiksa Polda Lampung sebagai tersangka dugaan korupsi perekrutan 387 honorer fiktif di Pemkot Metro. Penyidik mendalami hasil pemeriksaan dengan mencocokkannya pada alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan perhitungan kerugian negara sekitar Rp11 miliar.

Komisi Kejaksaan memastikan akan mengawasi ketat jaksa penuntut umum yang menangani tiga perkara korupsi besar dan TPPU yang menjerat Febrie Adriansyah. Pengawasan itu ditekankan agar proses penuntutan berjalan objektif meski tersangkanya merupakan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung.

Simak fakta terbaru terkait Rumah Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah yang disorot usai penggeledahan. Cek rincian LHKPN, bantahan Febrie, hingga perkembangan 3 sprindik baru Kejagung per Juli 2026.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengusutan tiga kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Kejagung menegaskan status Febrie tetap sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru terkait perkara Krakatau, dugaan korupsi batu bara PLTU PLN, dan Asabri pada Rabu, 15 Juli 2026. Dalam sprindik yang masih bersifat umum itu, Febrie Adriansyah dan Don Ritto untuk sementara tercantum sebagai saksi, meski Kejagung menegaskan status tersangka dari Polri belum gugur.

Kejagung membentuk tim penyidik khusus berisi sembilan jaksa senior, sebagian besar mantan jaksa KPK, untuk menangani pengembangan kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.

Nama Kuntadi kini tidak hanya disorot karena diusulkan menjadi Jampidsus, tetapi juga karena rekam jejak perkara besar yang pernah ia tangani. Saat masih menjabat Dirdik Jampidsus, ia tercatat berada di balik penanganan sejumlah kasus besar

Intip profil Rugun Saragih, istri Febrie Adriansyah eks Jampidsus yang terjerat kasus korupsi TPPU. Cek biodata, gelar, anak, dan total LHKPN.

Hingga Senin (13/7/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum mengetahui apakah Febrie sudah ditahan dan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memastikannya.

Polri resmi menyerahkan barang bukti perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini menandai babak baru penanganan tiga kasus dugaan korupsi, dengan Kejagung disebut akan melanjutkan proses secara formal.

Penanganan perkara yang menyeret Febrie Adriansyah sebagai tersangka kini tidak hanya melibatkan Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi juga disupervisi KPK serta diawasi Panja Komisi III DPR. Pengawasan berlapis itu difokuskan pada tiga kasus dugaan korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel.

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengusut tiga perkara korupsi, yakni batu bara, ASABRI, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Perkara ini ikut disorot setelah penggeledahan di Cipete dan rumah Febrie di Sentul mengungkap sitaan emas batangan serta valas bernilai besar.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai pengusutan dugaan korupsi yang kini ditangani Kortastipidkor Polri harus menjadi momentum bersih-bersih penegakan hukum. Komisi III juga meminta seluruh pihak terkait bekerja sama agar perkara diusut tuntas tanpa gangguan.

Temuan uang tunai, emas batangan, hingga aset bernilai besar di rumah, apartemen, atau safe deposit box kembali menjadi pola yang berulang dalam sejumlah perkara korupsi pejabat di Indonesia. Dari kasus Zarof Ricar, Lukas Enembe, Rafael Alun Trisambodo, hingga perkara bansos yang menjerat Juliari Batubara, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama: mengapa uang dalam jumlah jumbo kerap bersembunyi di ruang-ruang privat.

Jumat, 10 Juli 2026, Febrie Adriansyah masih berdiri di depan publik dan menegaskan dirinya tetap menerima perintah menyelesaikan perkara korupsi prioritas. Namun belum genap sehari, Sabtu, 11 Juli 2026 subuh, Kejaksaan Agung menyatakan surat pengunduran dirinya telah diterima Jaksa Agung.

Febrie Adriansyah resmi mundur dari jabatan Jampidsus pada Sabtu, 11 Juli 2026. Di tengah keputusan itu, LHKPN Febrie senilai Rp18,26 miliar dan jejak 12 kasus besar yang lekat dengan kepemimpinannya di pidana khusus kembali jadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mendukung langkah Polri menangani tiga mega kasus korupsi. Namun, ia mengingatkan penegakan hukum harus murni untuk pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara, bukan didorong motif balas dendam.

Nama Jampidsus Febrie Adriansyah kembali ramai diperbincangkan setelah rumahnya dijaga TNI di tengah rangkaian penggeledahan Polri. Sorotan itu ikut membawa lagi daftar perkara korupsi besar yang pernah dan sedang ditangani bidang pidana khusus Kejagung.

Pemerhati hukum Edi Hasibuan mendukung Polri menuntaskan tiga kasus korupsi besar dan meminta semua pihak menghormati proses hukum. Penyidik disebut telah menggeledah 12 lokasi dan menemukan barang bukti, termasuk uang asing.

Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bogor dalam penyidikan dugaan korupsi batu bara, Asabri, Krakatau Steel, serta TPPU. Dari rangkaian penggeledahan itu, polisi menemukan brankas berisi uang puluhan miliar rupiah di Cipete dan emas batangan 74 kilogram di Sentul.

Selama 4 tahun, buronan kasus korupsi Rp4,5 miliar ini menyamar sebagai pendeta di Surabaya sambil hidup dalam ketakutan. Tekanan psikologis dari penangkapan keluarga dekatnya membuatnya akhirnya menyerahkan diri ke Kejari Surabaya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menyerahkan uang tunai sebesar Rp1,02 triliun kepada Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari hasil lelang Badan Pemulihan Aset (BPA) dan aset buronan Edi Tansil.

KPK dan Akademi Kepolisian (Akpol) berkolaborasi strategis untuk membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan calon perwira Polri melalui pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi (PAK) ke dalam kurikulum dan penguatan kapasitas tenaga pendidik

Kejagung mengungkap proyek pengadaan 21.801 motor listrik senilai Rp1,03 triliun di BGN diberikan kepada vendor yang diduga tidak memenuhi syarat. Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan Presiden Prabowo tidak memberikan perlakuan khusus bagi siapa pun yang terbukti terlibat korupsi.

KPK menyita sejumlah kendaraan mewah dari kediaman Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim di Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA.

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua eks wakil kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ditahan usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, termasuk kepala kantor. Kasus ini diduga terkait praktik pemerasan dan suap dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

KPK mendalami peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jatim melalui pemeriksaan enam saksi di Probolinggo.

KPK memeriksa Muhadjir Effendy sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 terkait perannya sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

KPK membuka peluang menetapkan tersangka baru dalam kasus suap Bea Cukai setelah menemukan dugaan perintangan penyidikan saat penggeledahan rumah Heri Black di Semarang.

Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang Tahun 2021-2024.

Dua eks pejabat Pertamina divonis penjara dalam kasus korupsi LNG dengan kerugian negara USD 113 juta, namun hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Nadiem Makarim tetap menghadiri sidang korupsi meski sakit dan bersiap operasi, sekaligus mengajukan permohonan sidang daring serta tahanan kota, namun hakim menegaskan prosedur tetap harus dipatuhi.

Tiga terdakwa kasus korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024 divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp554 juta.

Nadiem Makarim absen sidang korupsi Chromebook karena dirawat intensif hingga awal Mei 2026, sementara persidangan tetap berjalan.

Istri terdakwa kasus Chromebook Ibam mengirim surat terbuka ke Presiden Prabowo, memohon keadilan dan menyoroti dugaan ketidakadilan hingga isu “deep state” dalam proses hukum.

Nadiem Makarim menyebut kesaksian guru di persidangan membuktikan Chromebook tetap efektif, meski jaksa tetap mendakwa kasus korupsi Rp2,18 triliun.

Ketua DPRD Magetan Suratno ditahan dalam kasus korupsi dana hibah pokir, dengan dugaan manipulasi sistematis yang merugikan masyarakat.

Sidang korupsi Chromebook menghadirkan saksi dari Google secara virtual dari Singapura, meski sempat ditolak jaksa, hakim tetap melanjutkan persidangan.

DPR mengaku kaget atas penetapan tersangka Ketua Ombudsman Hery Susanto, namun meminta kinerja lembaga tetap berjalan di tengah proses hukum.

Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI yang kini menjadi tersangka korupsi tambang nikel, mulai dari latar pendidikan hingga perjalanan kariernya.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto langsung ditahan Kejagung usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang, hanya beberapa hari setelah dilantik Presiden.

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejagung, hanya sepekan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Nadiem Makarim membantah kerugian negara Rp2 triliun dalam kasus Chromebook, menyebut metode audit tidak membandingkan harga pasar.

Kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Toraja Utara kembali mencuat setelah penetapan tersangka baru. Modus pengadaan diduga diatur melalui toko tertentu hingga menimbulkan kerugian negara Rp2,22 miliar.

Kasus dugaan korupsi proyek irigasi di Toraja Utara terus berkembang. Kejari Tana Toraja menyebut kerugian negara mencapai Rp2,22 miliar dan menetapkan mantan Kadis sebagai tersangka.

Kejari Tana Toraja menetapkan mantan Kadis Pertanian Toraja Utara sebagai tersangka kasus korupsi proyek irigasi. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp2,22 miliar.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Tulungagung yang bermula dari laporan warga hingga dugaan pemerasan dan pengaturan proyek.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung sebagai tersangka usai OTT. Ia diduga memeras OPD hingga Rp 5 miliar dengan realisasi penerimaan Rp 2,7 miliar.

KPK mengungkap dana hasil pemerasan Bupati Tulungagung diduga digunakan untuk THR Forkopimda hingga kepentingan pribadi.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus suap Bupati Rejang Lebong dengan dugaan fee proyek hingga 15 persen dari nilai proyek.

Kejati Sulsel meningkatkan status kasus dugaan korupsi izin reklamasi di kawasan Tanjung Bunga ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan belum menetapkan tersangka.