Bareskrim Geledah Bogor dan Tangerang Usut Dugaan Penyadapan Presiden

SulawesiPos.com – Bareskrim Polri tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di kawasan Bogor dan Tangerang pada Jumat (20/11/2026). Upaya paksa tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa tim penyidik masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Akibat operasi tersebut, agenda ekspose kasus bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini resmi ditunda hingga pekan depan.

“Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini. Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

BACA JUGA:  Menko Yusril Tegaskan Penempatan Polri di Jabatan Sipil Sah dan Konstitusional

Menurut kepolisian, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Irjen Slamet Uliandi tidak ditahan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal polisi, korban dugaan penyadapan ini tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menemukan indikasi bahwa para menteri, tokoh politik, pengusaha, insan pers, hingga tokoh masyarakat turut menjadi sasaran penyadapan.

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan status dugaan tindak pidana makar dalam kasus tersebut ke tahap penyidikan. Seluruh pihak yang terlibat masih berstatus tersangka dan proses hukum terus berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (*)

SulawesiPos.com – Bareskrim Polri tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di kawasan Bogor dan Tangerang pada Jumat (20/11/2026). Upaya paksa tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar dan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa tim penyidik masih berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Akibat operasi tersebut, agenda ekspose kasus bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini resmi ditunda hingga pekan depan.

“Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan empat jenderal polisi aktif sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal ini. Keempat tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

BACA JUGA:  Polri Janji Dampingi Keluarga Arianto Tawakal, Bripda Mesias Dipecat dan Terancam 15 Tahun Penjara

Menurut kepolisian, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Irjen Slamet Uliandi tidak ditahan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal polisi, korban dugaan penyadapan ini tidak hanya Presiden Prabowo Subianto. Penyidik menemukan indikasi bahwa para menteri, tokoh politik, pengusaha, insan pers, hingga tokoh masyarakat turut menjadi sasaran penyadapan.

Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan status dugaan tindak pidana makar dalam kasus tersebut ke tahap penyidikan. Seluruh pihak yang terlibat masih berstatus tersangka dan proses hukum terus berjalan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru