SulawesiPos.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menggelar pertemuan bersama serikat pekerja, serikat buruh, dan pengusaha untuk membahas persoalan ketenagakerjaan, termasuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah.
Silaturahmi tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha perlu terus dibangun untuk menciptakan kesepahaman dalam menentukan kebijakan pengupahan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia mengatakan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemprov Sulsel ingin memberikan perhatian lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Menurutnya, kondisi pekerja menjadi salah satu parameter dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Andi Sudirman juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel dapat semakin memahami kondisi, kebutuhan, dan aspirasi para pekerja maupun serikat buruh.
Terkait penetapan UMP Sulsel 2027, ia menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat.
Data statistik resmi juga menjadi dasar dalam proses penghitungan serta penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak serikat pekerja dan pengusaha menjaga dialog terbuka dengan saling menghormati.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi terukur.
- Gubernur Sulsel Andi Sudirman berdialog dengan serikat buruh dan pengusaha membahas penetapan UMP Sulsel 2027.
Sementara itu, pengusaha diminta menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel berharap hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha semakin harmonis.
Kebijakan pengupahan diharapkan dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
