SulawesiPos.com — “Sanksi atas empat orang itu diumumkan pada hari yang sama dengan pembicaraan delegasi Qatar di Teheran, dan sepertinya itu disengaja,” kata Muhammad Fikri Amra, S.IP., M.H.I., pakar dan dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, saat dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Minggu, 22 November 2026, mengenai langkah Washington menekan jaringan pendapatan minyak Iran pada Jumat, 20 November, ketika Doha sedang menjajaki jalan diplomatik untuk mengakhiri perang.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada 20 November memasukkan Mohammad Javad Bavand, Majid Taj, Mohammadhossein Servati, dan Mojtaba Arabnejad ke daftar sanksi karena Washington menilai mereka berperan dalam jaringan penjualan minyak Iran atau pengelolaan hasilnya.
Penetapan itu membekukan aset keempat orang tersebut yang berada di AS atau dalam penguasaan pihak AS dan menjadi bagian dari Operation Economic Outcast, kampanye yang diumumkan Washington pada 24 Agustus 2026 untuk menekan sumber pendapatan Teheran.
Fikri menilai tambahan tekanan ekonomi dari sanksi terhadap empat individu itu kemungkinan terbatas, dengan merujuk pada klaim Departemen Keuangan AS bahwa saat pengumuman tersebut tidak ada minyak Iran di kapal di luar blokade militer AS.
“Tapi sanksi seperti ini mudah dipasang dan mudah dicabut, jadi kemungkinan besar disiapkan sebagai bahan tawar-menawar,” ujar Fikri.
Ia juga menduga Washington dapat memakai tekanan ekonomi untuk menahan desakan agar serangan dilanjutkan, setelah The Wall Street Journal pada 19 November melaporkan bahwa Kepala Mossad Roman Gofman mendorong serangan baru terhadap Iran dalam kunjungannya ke Washington.
Dua Jam di Teheran, Empat Syarat untuk Hormuz
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan delegasi Qatar bertemu pejabat Iran selama dua jam di Teheran pada Jumat malam dan pembicaraan itu masih berada pada tahap penjajakan, sebagaimana dilaporkan Reuters pada 21 November 2026.
Sehari sebelum pertemuan di Teheran, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan utusannya bertemu Steve Witkoff dan Jared Kushner di Berlin untuk membahas mediasi tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz dapat dibuka kembali jika Washington menerima syarat Teheran, yakni penghentian perang di semua front, pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi minyak, dan pengakhiran blokade AS terhadap pelabuhan Iran.
Araghchi juga meminta jaminan bahwa Washington serius berunding dan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat mencegah perang terulang.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada 20 November bahwa syarat yang diajukan Teheran belum dapat diterimanya, lalu menyatakan kepada Fox News sehari kemudian bahwa ia menginginkan kesepakatan permanen yang mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Gharibabadi mengatakan rincian teknis program nuklir dapat dibahas jika perundingan resmi dimulai, dengan posisi Teheran bahwa uranium yang telah diperkaya harus tetap berada di Iran.
Deklarasi Shenzhen dan Kepentingan Qatar
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CNBC bahwa AS, Rusia, dan China sepandangan soal pencegahan Iran memperoleh senjata nuklir dan perlunya menjaga Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran, menurut laporan Arab News pada 20 November.
Deklarasi bersama yang diterbitkan Gedung Putih usai pertemuan Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin di Shenzhen pada 19 November memuat komitmen menjaga kestabilan arus energi dan membuka dialog untuk mengurangi risiko nuklir, tanpa menyebut Iran atau Selat Hormuz secara khusus.

Fikri menduga selisih antara pernyataan Bessent dan isi deklarasi itu memberi ruang bagi Qatar untuk menjajaki syarat konkret yang bisa diterima Washington dan Teheran.
Doha juga berkepentingan langsung terhadap keamanan pelayaran karena sekitar 95 persen volume ekspor gas alam cair (LNG) Qatar pada 2025 melewati Hormuz, menurut Badan Energi Internasional (IEA).
Laporan IEA yang terbit pada 13 November mencatat ekspor minyak negara-negara Teluk di luar Oman mencapai 18,4 juta barel per hari pada Oktober, masih 26 persen di bawah tingkat sebelum perang.
Ujian Mediasi di Tengah Lesunya Pelayaran
Financial Times pada 21 November, mengutip badan pemantau maritim Inggris UK Maritime Trade Operations, melaporkan bahwa 263 kapal melintasi Hormuz dalam sepekan hingga 18 November, turun sekitar 15 persen dari pekan sebelumnya, sementara jumlah kapal tanker minyak turun dari 52 menjadi 37.
Fikri menilai penurunan lalu lintas itu memperlihatkan besarnya biaya penundaan diplomasi, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut untuk mengekspor energi.
Menurut Fikri, permintaan Teheran akan jaminan agar perang tak terulang menjadi ujian tersendiri bagi mediasi Qatar karena tekanan ekonomi tidak menjawab kekhawatiran Iran tentang kemungkinan serangan kembali.
“Ke depan, tanda yang paling berarti menurut saya adalah apakah sanksi mulai dilonggarkan secara bertahap sebagai imbalan langkah nyata dari Iran,” kata Fikri.


