Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa seluruh pejabat imigrasi di Bali, pasca penggeledahan di kantor Imigrasi Bali, dalam kasus Korupsi Eks Wamen Imipas, Silmy Karim.

KPK menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar terkait penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim.

ICW mendesak KPK memeriksa Menteri Imipas Agus Andrianto dan Inspektorat Jenderal terkait kasus dugaan korupsi izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya.

Yusril Ihza Mahendra memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi kooperatif dengan KPK dan membuka data terkait kasus dugaan korupsi izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim.

Rieke Diah Pitaloka menilai kasus korupsi izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim bukan sekadar korupsi biasa, melainkan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

ICW menilai kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim menunjukkan lemahnya pengawasan internal Imigrasi. KPK didesak mengusut hingga TPPU.

ICW mendesak KPK menggunakan pasal TPPU dalam kasus korupsi izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim guna menelusuri aliran dana dan pihak terkait.

KPK menggeledah rumah Silmy Karim selama lima jam dan menyita 19 kendaraan, perhiasan, serta uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.

KPK menyita sejumlah kendaraan mewah dari kediaman Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim di Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan izin tinggal WNA.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah mendukung penuh penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi izin tinggal WNA yang menyeret Silmy Karim.

KPK mengungkap Silmy Karim diduga menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Total dana yang terkumpul dalam kasus ini mencapai Rp145,5 miliar.

KPK mengungkap penggunaan kode rahasia seperti 'vokalis', 'gitaris', hingga 'malaikat' dalam pembagian uang hasil dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Total dana yang terkumpul mencapai Rp145,5 miliar.

KPK membongkar penggunaan kode “Malaikat”, “Vokalis”, dan “Gitaris” dalam skema pembagian uang dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya.

Pemerintah menghormati proses hukum yang menjerat Silmy Karim. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmy Karim sebagai Wakil Menteri Imipas.

Immanuel Ebenezer (Noel) menyebut penangkapan Dadan Hindayana dan Silmy Karim bukan akhir kasus korupsi, melainkan awal dari gelombang penindakan yang berpotensi melibatkan lebih banyak pejabat.

KPK mengungkap 96 rekening yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana dalam kasus pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Total transaksi mencapai Rp366,7 miliar dan melibatkan puluhan pegawai Imigrasi.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatan Wamen Imipas setelah ditetapkan dan ditahan KPK. Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan.

KPK mengungkap dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA dan memaparkan temuan transaksi Rp366,7 miliar yang melibatkan puluhan ASN di lingkungan Imigrasi.

Silmy Karim resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Di tengah proses hukum tersebut, harta kekayaannya yang mencapai Rp234,5 miliar berdasarkan LHKPN 2025 turut menjadi perhatian publik.

Silmy Karim dikenal sebagai mantan Direktur Utama Pindad dan Krakatau Steel sebelum menjabat Dirjen Imigrasi serta Wamen Imipas. Kini ia menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA.

Kemenimipas mendukung penuh proses hukum terhadap Silmy Karim dan pejabat Imigrasi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Kementerian juga menonaktifkan pejabat terkait serta memastikan layanan publik tetap berjalan normal.

Mensesneg menegaskan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Silmy Karim dan memastikan pelayanan di Kementerian Imipas tetap berjalan normal.

KPK menetapkan Wamen Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian WNA. Nilai perkara disebut mencapai ratusan miliar rupiah.