OTT KPK

Kemendagri mencatat 46 kepala daerah tingkat provinsi terseret kasus korupsi sejak 2005, terdiri atas 39 gubernur dan tujuh wakil gubernur. Wamendagri Bima Arya menyebut angka itu membuat Kemendagri kehabisan kata-kata, terutama setelah 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 di-OTT sejak Februari 2025.

KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah dan langsung menahannya. Dalam pengembangan perkara itu, penyidik juga menyita logam mulia serta uang tunai miliaran rupiah.

KPK mengamankan logam mulia, uang tunai rupiah, serta valuta asing dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Barang bukti yang turut mencakup dolar Australia dan dolar Singapura itu diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap perangkat daerah.

Enam koper hijau diduga berisi barang bukti dibawa ke ruang pemeriksaan usai OTT KPK di Sukoharjo. Lima orang, termasuk Bupati Etik Suryani, telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Kasus dugaan pemerasan anak buah oleh kepala daerah kembali mencuat setelah OTT KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa juga muncul pada perkara yang menjerat wali kota hingga gubernur.

KPK membawa lima orang hasil OTT di Sukoharjo ke Jakarta pada Jumat pagi untuk pemeriksaan lanjutan. Salah satunya Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perangkat daerah.

Harta kekayaan Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi sorotan setelah ia terjaring OTT KPK. LHKPN periodik 2025 yang dilaporkan pada 27 Maret 2026 mencatat total hartanya Rp9,119 miliar.

KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Jumat (10/7/2026) dini hari. Salah satu pihak yang terjaring adalah Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

KPK mengungkap barang bukti bernilai besar dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin, mulai dari 55 kilogram logam diduga platinum, uang tunai dan valas senilai Rp1,22 miliar, hingga dua rekening dengan saldo sekitar Rp2,27 miliar.

KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah dan tujuh orang dalam OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Uang itu diduga terkait fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat.

Bupati Langkat Syah Afandin ditangkap KPK saat menghadiri rangkaian HUT APKASI di Deli Serdang, Kamis 2 Juli 2026. Di tengah operasi tangkap tangan itu, harta kekayaannya ikut disorot karena tercatat sekitar Rp10,6 miliar.

KPK menangkap lima ASN BPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Edison. Kasus ini diduga berkaitan dengan pengadaan smart board serta temuan BPK dengan total aliran suap mencapai Rp500 juta.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Muara Enim Edison. Diduga ada suap Rp500 juta terkait proyek Disdikbud serta setoran proyek dari sejumlah rekanan.

KPK mengamankan Bupati Muara Enim Edison dalam OTT terkait dugaan suap proyek pengadaan. Sebanyak 10 orang diamankan dan uang ratusan juta rupiah disita sebagai barang bukti.

KPK membongkar penggunaan kode “Malaikat”, “Vokalis”, dan “Gitaris” dalam skema pembagian uang dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim dan tujuh tersangka lainnya.

KPK menetapkan Wamen Imipas Silmy Karim dan tujuh pejabat Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen keimigrasian WNA. Nilai perkara disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

menggelar OTT terhadap sejumlah pejabat Imigrasi Jakarta Barat, termasuk kepala kantor. Kasus ini diduga terkait praktik pemerasan dan suap dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menilai 11 OTT kepala daerah oleh KPK menjadi alarm penting untuk memperkuat pendidikan antikorupsi sejak usia dini.

Mendagri Tito Karnavian menilai pilkada langsung tidak menjamin lahirnya pemimpin berkualitas, menyusul maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK.

KPK mengungkap kronologi OTT Bupati Tulungagung yang bermula dari laporan warga hingga dugaan pemerasan dan pengaturan proyek.

KPK menetapkan Bupati Tulungagung sebagai tersangka usai OTT. Ia diduga memeras OPD hingga Rp 5 miliar dengan realisasi penerimaan Rp 2,7 miliar.

KPK mengungkap dana hasil pemerasan Bupati Tulungagung diduga digunakan untuk THR Forkopimda hingga kepentingan pribadi.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT KPK hanya sehari setelah melantik perangkat desa. KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan masih mendalami kasus.

KPK telah melakukan 10 operasi tangkap tangan sepanjang 2026. Terbaru, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diamankan bersama sejumlah pihak.

Sebanyak 12 pejabat Pemkab Tulungagung dibawa KPK ke Surabaya untuk pemeriksaan lanjutan usai OTT Bupati Gatut Sunu Wibowo. Kasus masih terus didalami.

Mengenal Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung yang memiliki latar belakang pengusaha toko bangunan. Simak perjalanan pendidikan, bisnis, hingga karier politiknya.

LHKPN mengungkap kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mencapai Rp20,3 miliar tanpa utang. Aset didominasi properti dan kendaraan.

Sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung diperiksa usai OTT KPK yang menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus yang tengah ditangani.

KPK mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang dalam operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Status hukum masih dalam proses penentuan.

KPK melakukan OTT di Tulungagung, Jawa Timur, dan mengamankan Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya. Status hukum masih dalam penentuan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp1 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan pada 13–15 Maret 2026 terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka korupsi oleh KPK, namun menegaskan partainya menghormati proses hukum.

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan pengumpulan dana Rp750 juta dari perangkat daerah untuk THR. Hingga OTT dilakukan, uang yang terkumpul mencapai Rp610 juta.

KPK mengungkap dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Cilacap yang melibatkan Bupati Syamsul Auliya Rachman. Satpol PP disebut ikut membantu penagihan setoran SKPD.

KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan setoran THR dari perangkat daerah

KPK menyita uang Rp610 juta dalam OTT yang menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Uang tersebut diduga berasal dari setoran perangkat daerah untuk kebutuhan THR.

KPK mendalami dugaan permintaan THR dari fee proyek dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Sebanyak 27 orang diamankan dan masih diperiksa.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT KPK bersama 26 orang lainnya. Berdasarkan LHKPN, total harta kekayaannya tercatat sekitar Rp12 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026).

KPK resmi menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat tersangka lain dalam kasus dugaan suap ijon proyek. Penahanan dilakukan selama 20 hari usai OTT.

KPK menyita uang tunai Rp 756,8 juta dalam OTT Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Dugaan suap ijon proyek mencapai Rp 980 juta, lima orang ditetapkan tersangka.

PAN memecat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari keanggotaan partai setelah terjaring OTT KPK terkait dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

DPR meminta evaluasi menyeluruh menyusul maraknya bupati yang terjerat OTT KPK. Penguatan integritas pejabat dan kaderisasi politik dinilai penting untuk mencegah korupsi di daerah.

KPK menggelar operasi tangkap tangan di Bengkulu dan mengamankan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai yang diduga terkait transaksi suap.

Kabar OTT KPK di Bengkulu menghebohkan publik. Sejumlah pejabat Pemkab Rejang Lebong, kontraktor, hingga keluarga kepala daerah diduga diamankan dalam operasi tangkap tangan.

KPK mengungkap aliran dana Rp46 miliar dalam kasus OTT Pekalongan. Sebanyak Rp19 miliar diduga dinikmati keluarga Bupati Fadia Arafiq melalui proyek pengadaan dan jasa outsourcing 2023–2026.

OTT KPK di Pekalongan menetapkan Bupati Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa 2023–2026 yang melibatkan konflik kepentingan perusahaan keluarga.

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan 11 orang lainnya terkait dugaan pengaturan pengadaan barang dan jasa outsourcing di beberapa dinas Pemkab Pekalongan. Semua pihak kini dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

Laporan LHKPN Fadia Arafiq per 30 Maret 2025 mencatat total kekayaan bersih Rp85,6 miliar. Aset didominasi 26 bidang tanah dan bangunan di Pekalongan, Jakarta, hingga Bali, serta kas Rp10,33 miliar.

Mengenal sosok Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan dua periode yang terjaring OTT KPK. Simak latar belakang pendidikan, perjalanan karier dari dunia dangdut hingga politik, serta program unggulannya.

KPK menggelar OTT di Pekalongan dan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama sejumlah pihak. Penyidik juga menyegel beberapa ruangan di kantor Pemkab.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menilai OTT di Ditjen Bea Cukai mengindikasikan praktik suap yang telah lama mengakar, setelah KPK menetapkan enam tersangka dengan barang bukti mencapai Rp 40,5 miliar.

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menegaskan tidak ada toleransi bagi hakim yang terlibat praktik korupsi, dengan koordinasi bersama KPK untuk penegakan etik dan sanksi tegas melalui Majelis Kehormatan Hakim.

KPK mengamankan lima tersangka dalam OTT PN Depok terkait suap percepatan eksekusi sengketa lahan Rp850 juta dan dugaan gratifikasi Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua PN Depok.

KPK mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi Rp2,5 miliar oleh Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan berdasarkan temuan PPATK dalam pengusutan perkara sengketa lahan.

KPK membongkar beragam modus penyerahan dan penyimpanan uang suap dalam sejumlah OTT, mulai dari karung, kardus, tas ransel, hingga barang mewah di berbagai kasus korupsi.

Komisi Yudisial menyesalkan terjadinya judicial corruption dalam kasus PN Depok dan menegaskan hakim seharusnya menjadi tempat terakhir masyarakat mencari keadilan, sembari mendukung langkah KPK.

KPK mengungkap kronologi dugaan suap percepatan eksekusi sengketa lahan di PN Depok hingga berujung operasi tangkap tangan dan penetapan lima tersangka.

KPK menggelar operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok dan mengamankan tujuh orang. Lima di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap percepatan eksekusi lahan.

KPK mengungkap praktik suap impor di lingkungan Bea Cukai yang melibatkan setoran rutin, pengondisian sistem pemeriksaan, hingga masuknya barang ilegal tanpa pengecekan fisik.

KPK mengungkap dugaan adanya jatah bulanan bernilai miliaran rupiah kepada oknum Bea Cukai agar barang ilegal bisa masuk tanpa pemeriksaan fisik.

KPK mengungkap modus manipulasi sistem pemeriksaan di Bea Cukai yang diduga dimanfaatkan untuk meloloskan barang ilegal tanpa pemeriksaan fisik, disertai aliran uang kepada oknum internal.

KPK menyita uang tunai, logam mulia, dan jam mewah senilai Rp 40,5 miliar dalam OTT Bea Cukai, dengan barang bukti ditemukan di kediaman mantan pejabat DJBC dan pihak swasta.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus OTT Bea Cukai, dengan satu tersangka, John Field, melarikan diri, sementara lima lainnya ditahan di Rutan KPK untuk proses penyidikan.

KPK mengamankan 17 orang dan menetapkan 6 di antaranya sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai Sulawesi dan Jakarta, termasuk pegawai DJBC dan pihak swasta, disertai penyitaan uang tunai berbagai mata uang.

KPK OTT Wakil Ketua PN Depok. Uang Rp850 juta diamankan, aliran dana dari pihak swasta ke hakim didalami. Dugaan suap dan mafia peradilan kembali mencuat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang hasil korupsi senilai satu milyar rupiah dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.

KPK mengamankan uang tunai Rp1 miliar lebih dalam OTT dugaan korupsi restitusi Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Banjarmasin. Tiga orang, termasuk Kepala KPP, kini menjalani pemeriksaan dan status hukumnya akan diumumkan sore ini.

KPK masih memeriksa tiga orang hasil OTT dugaan korupsi restitusi PPN di KPP Madya Banjarmasin. Salah satunya Kepala KPP. Penentuan status hukum dijadwalkan diumumkan sore ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai operasi tangkap tangan KPK terhadap aparatur DJP dan Bea Cukai sebagai shock therapy dan momentum evaluasi internal, serta menegaskan tidak ada intervensi hukum dalam proses penanganan kasus.

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta dan KPP Madya Banjarmasin, dipicu dua dugaan kasus berbeda, yakni penyimpangan importasi dan restitusi pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta dan KPP Madya Banjarmasin, sementara beberapa pihak lain juga sedang menjalani pemeriksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta, menyita uang tunai miliaran Rupiah dan logam mulia seberat 3 kg, serta menangkap mantan pejabat dan pihak swasta terkait dugaan korupsi importasi.

KPK melakukan dua OTT di Jakarta dan Banjarmasin pada 4 Februari 2026. Operasi di Jakarta berlangsung di kantor Bea Cukai Kemenkeu, sementara OTT di Banjarmasin terkait dugaan penyimpangan restitusi pajak.

KPK melanjutkan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun sebagai pengembangan penyidikan dugaan korupsi pemerasan dan fee proyek yang menjerat Wali Kota nonaktif Maidi.

Dalam setahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat tujuh kepala daerah lewat operasi tangkap tangan. Dari jual beli jabatan hingga gratifikasi proyek, deretan kasus ini menunjukkan masifnya korupsi di level daerah.

Kekayaan Wali Kota Madiun Maidi tercatat sekitar Rp14 miliar berdasarkan LHKPN. Aset tanah dan bangunan mendominasi di tengah sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi (MD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha menyebut peristiwa ini sebagai noda hitam dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pemerasan dan praktik transaksional dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KPK menetapkan Bupati Pati sebagai tersangka kasus pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa. Penyidik menyita uang tunai Rp2,6 miliar dalam OTT tersebut.

OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo membuka sorotan pada harta kekayaannya yang mencapai Rp31,5 miliar, lengkap dengan aset tanah, kendaraan mewah, dan surat berharga.

KPK mendalami dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati yang menyeret Bupati Sudewo. Rincian nilai jabatan akan diungkap dalam konferensi pers pasca-OTT.

KPK mendalami dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa usai OTT terhadap Bupati Pati Sudewo. Penanganan perkara masih dalam tahap pendalaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbangkan delapan orang, termasuk Bupati Pati Sudewo, ke Gedung Merah Putih di Jakarta pada Selasa (20/1/2026).

Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi ditangkap KPK dalam OTT pada 19 Januari 2026. Penangkapan terkait dugaan fee proyek dan dana CSR, menegaskan pengawasan KPK terhadap pejabat daerah.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah memberikan pernyataan resmi menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo.

Bupati Pati Sudewo ditangkap KPK dalam OTT pada 19 Januari 2026. Sebelumnya, warga Pati sempat menggelar aksi damai di KPK menuntut penangkapan Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penindakan tegas melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo (SDW), pada Senin (19/1/2026).

emandangan berbeda terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat konferensi pers penetapan tersangka suap pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Minggu (11/01/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan identitas lima tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.