DPRD Gowa

Ratusan massa menggeruduk Kantor Bupati Gowa menuntut Husniah Talenrang mundur imbas polemik penonaktifan pejabat OPD yang dinilai cacat prosedur dan ganggu layanan publik.

Basri Kajang melaporkan sejumlah saksi dan pansus hak angket DPRD Gowa ke Polda Sulsel setelah menyebut dua anaknya menjadi korban perundungan akibat siaran sidang angket.

Basri Kajang mengaku anaknya hampir putus sekolah dan sempat dibawa ke psikolog setelah menonton siaran sidang pansus DPRD Gowa yang menyebut namanya.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai usulan pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang memiliki kemiripan dengan kasus Bupati Katingan Ahmad Yantenglie yang berujung pemberhentian pada 2017. Namun, ia menegaskan proses di Gowa tetap akan sangat ditentukan konsolidasi politik DPRD hingga tarik-menarik elite di tingkat pusat.

Usulan pemakzulan Bupati Gowa Husniah Talenrang yang kini bergerak di DPRD tidak otomatis langsung menjatuhkan jabatan kepala daerah. Ada syarat kuorum, uji Mahkamah Agung, hingga keputusan Presiden atau Menteri yang harus dilalui.

Tujuh fraksi DPRD Gowa sepakat melanjutkan hak menyatakan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Agustus 2026, dengan penekanan bahwa proses harus berjalan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang diperiksa sebagai saksi oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Rabu, 29 Juli 2026. Pemeriksaan itu terkait dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah gratis SD dan SMP senilai Rp16 miliar pada Tahun Anggaran 2025.

Pansus Hak Angket DPRD Gowa merekomendasikan penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Gowa, Husniah Talenrang, serta meminta bukti dugaan fee proyek Rp600 juta diteruskan ke aparat penegak hukum. Rekomendasi itu dibacakan Ketua Pansus Kasim Sila dalam rapat paripurna.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, secara resmi meminta penundaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa yang diagendakan membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Permohonan ini diajukan karena dokumen masih dalam proses administrasi internal dan agenda dinilai tanpa koordinasi.

Rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa pada Selasa, 14 Juli 2026, sempat diskors karena Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang belum hadir pada jadwal pemanggilan pukul 09.00 Wita. Sidang kemudian dibuka kembali setelah Husniah datang, namun pemeriksaan tidak tuntas setelah ia memilih meninggalkan forum.

Bareskrim Polri melimpahkan laporan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang terkait dugaan keterangan palsu di bawah sumpah dan pencemaran nama baik ke Polda Sulsel. Pelimpahan itu dilakukan dengan pertimbangan lokasi perkara serta domisili korban dan para saksi berada di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang meminta Pansus Hak Angket DPRD Gowa berfokus pada pembahasan kebijakan pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan di tengah polemik sidang yang turut menyinggung kehidupan pribadinya.

Isu pemekaran Kabupaten Gowa kembali menguat. DPRD Gowa mendorong pembentukan daerah otonomi baru Gowa Tenggara atau Gowa Raya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik di wilayah dataran tinggi.