SulawesiPos.com – Polri menetapkan Irjen Pol Dr Ahrie Sonta Nasution sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026), bersama eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso (widyaiswara Lemdiklat Polri).
Penetapan itu membuat perjalanan karier moncer perwira kelahiran Bandung yang pernah bertugas di lapangan reserse, lingkungan pimpinan Polri, Istana, dan Divisi Hukum kembali disorot.
Dalam perkara tersebut, Ahrie disebut sebagai salah satu tersangka berinisial ASN, sedangkan Listyo Sigit berinisial LSP dan Eko Hadi berinisial EH. Dugaan yang disampaikan penyidik mencakup penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data atau jejak hasil penyadapan.
Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 2 April 1981 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 dari Batalyon Wicaksana Laghawa.
Ia kemudian menjalani penugasan di kewilayahan, reserse, operasi khusus, lingkungan pimpinan Polri, hingga jabatan strategis di Mabes Polri.
Ahrie Sonta pernah menjabat Sekretaris Pribadi (Sespri) mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Perjalanan kariernya menarik perhatian publik lantaran berhasil mencapai pangkat jenderal bintang dua pada usia yang relatif muda. Dia bahkan masuk dalam kelompok jenderal termuda Polri.
Pendidikan Ahrie Sonta dan Disertasi Reformasi Budaya Polri
Dalam jalur pendidikan akademik, Ahrie meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian pada 2018. Ia menempuh pendidikan doktoral selama tiga tahun melalui beasiswa Polri dengan fokus pada filsafat, budaya, dan etika kepolisian.
“Alhamdulillah, saya baru selesai selama 3 tahun ini sekolah mendapat beasiswa dari Polri, sekolah untuk S3. Saya ambil tentang filsafat budaya etika. Jadi, disertasinya Model Penguatan Budaya Etika di Kepolisian Tingkat Resor: Suatu Pendekatan Habitus Pierre Bourdieu,” kata Ahrie pada 2018.
Disertasi tersebut membahas penguatan budaya etika di tingkat kepolisian resor, yakni satuan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam penjelasannya, Ahrie menempatkan reformasi kultural sebagai bagian penting dari perubahan institusi kepolisian setelah pemisahan Polri dari militer.
Rekam pendidikan Ahrie juga dilengkapi sejumlah pendidikan kejuruan di luar negeri. Profil kariernya mencatat pelatihan di Politie Academy Apeldoorn, Belanda, Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Münster, Jerman, serta Joint Special Operation University di Tampa, Florida, Amerika Serikat.
Kombinasi antara pendidikan akademik dan pengalaman operasional menjadi salah satu hal yang menonjol dari profil Ahrie. Pada 2024, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai Ahrie memiliki bekal untuk menjalankan tugas sebagai ajudan Presiden.
“Kombes Pol Ahrie Sonta juga sigap, profesional, dan loyal,” kata Poengky.
Dari Reserse Narkotika hingga Operasi Nemangkawi
Sebelum masuk ke jabatan strategis di Mabes Polri, Ahrie berpengalaman di bidang reserse dan pemberantasan narkotika. Ia pernah menjabat Kepala Unit II Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada 2018.
Dalam catatan pemberitaan mengenai penugasan itu, tim Ahrie disebut mengungkap lebih dari 100 kilogram narkotika dalam waktu sekitar dua bulan. Ia juga dikaitkan dengan pengungkapan sindikat narkotika Taiwan di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.
Ahrie juga pernah bergabung dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua. Operasi tersebut merupakan penugasan kepolisian di wilayah Papua untuk menangani gangguan keamanan yang dikaitkan dengan kelompok kriminal bersenjata.
Pengalaman lain yang membuat namanya muncul dalam pemberitaan ialah keterlibatannya dalam tim penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia pada Juli 2020. Djoko merupakan buronan perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali yang telah berada dalam pelarian selama sekitar 11 tahun.
Memimpin Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Ahrie juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Selama memimpin wilayah hukum yang mencakup kawasan pelabuhan dan permukiman padat tersebut, ia menjalankan program #PriokBermasker untuk merespons penyebaran Covid-19 pada 2020.
Program itu melibatkan kepolisian, pengelola pelabuhan, kantor kesehatan pelabuhan, pemerintah, TNI, dan unsur masyarakat. Kegiatannya mencakup edukasi penggunaan masker, penyemprotan disinfektan, operasi yustisi, serta pelacakan, pemeriksaan, dan perawatan atau 3T.
“Kami terus berupaya menurunkan penyebaran COVID-19 dengan melakukan 3T atau tracing, testing, treatment,” kata Ahrie saat menjelaskan program tersebut.
Dalam pelaksanaannya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan pemangku kepentingan setempat disebut melakukan 2.000 rapid test dan 500 swab test terhadap anggota kepolisian serta pekerja perkantoran di kawasan pelabuhan. Wilayah yang sebelumnya disebut berada dalam zona merah kemudian dilaporkan masuk zona hijau Covid-19.
Pada periode yang sama, Ahrie juga terlibat dalam penanganan sejumlah peristiwa di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Namanya muncul dalam kegiatan pencarian dan pertolongan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, termasuk melalui posko di JICT II.
Sekpri Kapolri dan Ajudan Presiden Prabowo
Pada 18 Februari 2021, Ahrie dipromosikan dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perpindahan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/318/II/KEP/2021.
Saat menjadi Sekpri Kapolri, Ahrie memperoleh kenaikan pangkat luar biasa dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi. Posisi tersebut membuatnya berada dekat dengan agenda kerja dan kegiatan kedinasan pimpinan tertinggi Polri.
Kariernya kemudian berlanjut ke lingkungan Istana. Pada Oktober 2024, Ahrie dipilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri setelah mengikuti seleksi dengan enam peserta dari Polri.
“Beliau saat itu tes dengan enam peserta dari Polri dan terpilih beliau,” kata Listyo Sigit ketika menjelaskan proses pemilihan tersebut.
Penugasan sebagai ajudan membuat Ahrie mendampingi Presiden dalam agenda kenegaraan. Namun, masa tugas itu tidak berlangsung lama karena ia kembali mendapat penugasan di internal Polri pada periode berikutnya.
Pangkat Brigjen, Kadivkum, lalu Tersangka
Pada Oktober 2025, Ahrie tercatat menjabat sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Setahun kemudian, melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP/2026 tanggal 2 Oktober 2026, ia ditunjuk sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.
Jabatan Kadivkum menempatkan Ahrie sebagai pejabat yang menangani fungsi hukum di lingkungan Mabes Polri. Ia baru sekitar satu bulan menduduki posisi tersebut ketika namanya diumumkan sebagai salah satu tersangka dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Dalam perkara yang sama, penyidik menyebut dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Polri belum menguraikan peran khusus Ahrie dalam setiap tahapan dugaan perbuatan tersebut.
Sampai 4 November 2026, proses hukum terhadap Ahrie Sonta Nasution masih berjalan. Keterangan penyidik mengenai penetapan tersangka, pasal, penahanan, serta barang bukti menjadi bagian dari penyidikan dan masih dapat diuji dalam proses peradilan.
Profil Ahrie Sonta Nasution
• Nama lengkap: Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution.
• Tempat, tanggal lahir: Bandung, 2 April 1981.
• Pendidikan: Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002.
• Gelar akademik: Doktor Ilmu Kepolisian, diraih pada 2018.
• Fokus disertasi: Penguatan budaya etika di tingkat kepolisian resor dengan pendekatan filsafat dan budaya.
• Pendidikan luar negeri: Politie Academy Apeldoorn di Belanda, Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Münster, Jerman, serta Joint Special Operation University di Tampa, Amerika Serikat.
• Pengalaman reserse: Pernah bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
• Pengungkapan narkotika: Timnya diberitakan mengungkap lebih dari 100 kilogram narkotika dalam dua bulan dan kasus narkotika 1,6 ton di Perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan.
• Operasi khusus: Pernah terlibat dalam Satgassus Operasi Nemangkawi di Papua.
• Penangkapan buronan: Menjadi bagian dari tim yang menangkap Djoko Tjandra di Malaysia pada 2020.
• Jabatan kewilayahan: Pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.
• Program yang dikenal: Menginisiasi atau menjalankan program #PriokBermasker saat pandemi Covid-19.
• Jabatan di Mabes Polri: Menjadi Sekretaris Pribadi Kapolri Listyo Sigit Prabowo sejak Februari 2021.
• Penugasan di Istana: Terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari unsur Polri pada Oktober 2024.
• Pangkat: Mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, lalu menjadi Inspektur Jenderal pada 2026.
• Jabatan terakhir: Kepala Divisi Hukum Polri sejak awal Oktober 2026.
• Perkara hukum: Pada 3 November 2026, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Listyo Sigit Prabowo dan Eko Hadi Santoso.
• Catatan hukum: Status tersangka masih berada dalam proses penyidikan dan belum merupakan putusan pengadilan.*
