SulawesiPos.com — Dr. Ir. Abd. Haris Bahrun, M.Si., menegaskan bahwa diplomasi pertanian harus menghasilkan peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan akses pangan bergizi melalui kerja sama yang saling melengkapi, ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Rabu, 4 November 2026, menanggapi tawaran Iran untuk memperluas kemitraan teknologi, perdagangan, dan investasi pertanian sebagai jembatan perdamaian.
“Diplomasi pertanian harus diukur dari meningkatnya produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, efisiensi sumber daya, nilai tambah produk, dan terjaminnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau,” ujar Haris.
Haris merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Standardisasi Program Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, serta Komisaris PT Rajawali Citra Mas, dengan kepakaran dalam ekofisiologi tanaman dan sistem pertanian berkelanjutan.
Menurutnya, gagasan diplomasi pertanian mempertemukan tiga kepentingan yang tidak dapat dipisahkan, yakni ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan keamanan nasional.
Ia menilai pembahasan mengenai pangan perlu mencakup produksi, kemampuan masyarakat memperoleh makanan, kesinambungan rantai pasok, serta ketersediaan air sebagai faktor strategis pertanian.
“Jika dikaitkan dengan Indonesia, maka kita memiliki peluang besar untuk mengembangkan diplomasi pertanian dengan negara-negara lain, termasuk Iran, melalui pendekatan saling melengkapi keunggulan agroekosistem, teknologi, sumber daya manusia, dan potensi pasar,” katanya.
Analisis tersebut menanggapi pidato Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi, pada peringatan Hari Pangan Sedunia di Organisasi Penelitian, Pendidikan, dan Penyuluhan Pertanian Iran, Senin, 2 November 2026.
Menurut laporan portal Pemerintah Iran, IranGov, yang dipublikasikan pada 2 November 2026, Gharibabadi menawarkan perluasan kerja sama pertanian untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus membangun kepercayaan antarnegara.
Laporan Tasnim News Agency pada tanggal yang sama menyebut bidang kemitraan yang ditawarkan mencakup teknologi rumah kaca, perbenihan, pengolahan pangan, irigasi, peternakan, dan budi daya perairan.
Gharibabadi juga menempatkan kerja sama ilmiah, perdagangan, investasi infrastruktur, pertukaran tenaga ahli, dan koordinasi menghadapi krisis sebagai agenda diplomasi pertanian.
Peluang Indonesia: Teknologi Bertemu Kebutuhan Petani
Haris menekankan bahwa perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dan dunia usaha harus menjadi bagian penting dalam pengembangan kemitraan tersebut.
Ia menyebut Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, IPB University, Universitas Gadjah Mada, serta perguruan tinggi lainnya memiliki peluang untuk berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
“Peluang kerja sama perguruan tinggi yang sudah maju, juga dengan lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemerintah harus menjadi bagian penting dari diplomasi tersebut,” ujarnya.
Dalam kerangka yang dikemukakan Haris, kemitraan dapat diarahkan pada pengujian teknologi sesuai kebutuhan petani, penguatan penyuluhan, pengembangan produk, dan pembukaan pasar yang memberikan manfaat bagi produsen.
Bentuk penerapannya dapat berupa penelitian bersama tentang pengelolaan air, respons tanaman terhadap kekeringan, teknologi perbenihan, serta penanganan hasil panen untuk mempertahankan mutu dan nilai jual.
Namun, pilihan teknologi perlu melalui pengujian setempat karena perbedaan iklim, tanah, komoditas, dan kemampuan pembiayaan dapat menghasilkan kinerja yang berbeda.
Pengalaman pertanian wilayah kering Iran dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengelolaan lahan dengan keterbatasan air di Indonesia, sementara pengalaman pertanian tropis Indonesia membuka ruang pertukaran pengetahuan yang saling melengkapi.
Alih teknologi juga perlu mencakup pelatihan pengoperasian, perawatan, ketersediaan suku cadang, dan kemampuan mengembangkan inovasi agar manfaatnya berlanjut setelah proyek selesai.
Data Iran: Potensi Teknologi Disertai Tantangan Produksi
Haris mengingatkan bahwa penilaian terhadap peluang kerja sama akan lebih kuat apabila didukung data produksi, ekspor, teknologi yang tersedia, kondisi air, mekanisme alih teknologi, dan dampak lingkungan.
Gambaran tersebut penting karena kemampuan menawarkan teknologi tidak berarti suatu negara terbebas dari kerentanan pangan dan tekanan sumber daya.
Laporan FAO melalui Global Information and Early Warning System, bertanggal 10 Juni 2026, memperkirakan produksi serealia Iran pada 2025 sebesar 19,5 juta ton, lebih dari 10 persen di bawah rata-rata lima tahun, terutama akibat kondisi kering berkepanjangan.
Dalam laporan yang sama, produksi gandum Iran diperkirakan mencapai 12 juta ton, sekitar 16 persen di bawah rata-rata, sedangkan impor serealia pada tahun pemasaran 2025/2026 diperkirakan sekitar 22 juta ton. cb.apps.fao.org
Untuk musim 2026, FAO saat itu memproyeksikan panen serealia mendekati rata-rata berkat perbaikan curah hujan, sehingga angka tersebut perlu dibaca sebagai perkiraan pada Juni dan bukan hasil akhir panen.
Data itu memperlihatkan bahwa penguatan produksi tetap membutuhkan pengelolaan risiko iklim, akses sarana pertanian, dan perdagangan untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Di sisi teknologi, Italian Trade Agency melalui kantor Teheran pada 31 Desember 2025, dengan mengutip pejabat Kementerian Pertanian Iran, melaporkan ekspor peralatan irigasi sekitar 100 juta dolar AS selama delapan bulan pertama tahun kalender Iran, yakni 21 Maret–21 November 2025.
Peralatan tersebut dilaporkan menjangkau 18 negara, terutama pasar Asia Tengah serta sejumlah negara di kawasan sekitarnya, yang menunjukkan adanya kapasitas komersial untuk dijajaki lebih lanjut melalui penilaian teknis.
Air Strategis, Penghematan Harus Terbukti
Penekanan Haris terhadap air memperoleh konteks konkret dari kerja sama FAO dan Pemerintah Iran di daerah tangkapan air Danau Urmia yang menghadapi penurunan ketersediaan air.
FAO memublikasikan program teknis periode 2025–2028 untuk mendukung pemulihan kawasan tersebut melalui penggunaan air pertanian yang lebih efektif.
Dalam laporan ISNA pada 2 November 2026, Perwakilan FAO di Iran, Farrukh Toirov, menjelaskan penjajakan dan uji coba pendekatan yang memadukan irigasi bawah permukaan, teknologi pertanian cerdas, penginderaan jauh, serta informasi prakiraan cuaca.
Toirov menekankan bahwa teknologi perlu dipadukan dengan pengetahuan lokal agar inovasi menjawab persoalan nyata petani dan melindungi sumber daya bagi generasi berikutnya.
Bagi pengembangan kerja sama Indonesia–Iran, pendekatan tersebut membuka ruang penelitian mengenai penjadwalan irigasi berdasarkan kebutuhan tanaman, pemantauan kelembapan tanah, dan penggunaan informasi cuaca untuk mengurangi risiko produksi.
Meski demikian, panduan teknis FAO tahun 2021 mengingatkan bahwa berkurangnya pengambilan air di tingkat lahan belum otomatis menjadi penghematan air nyata pada tingkat daerah aliran sungai.
Penilaian perlu memperhitungkan konsumsi air, aliran yang kembali ke lingkungan, dan perubahan pemanfaatannya agar klaim efisiensi tidak hanya didasarkan pada jumlah air yang dialirkan ke lahan.
Dengan demikian, keberhasilan teknologi irigasi perlu dinilai bersama perubahan hasil panen, biaya produksi, kondisi sumber air, dan keberlanjutan ekosistem.
Pangan Bergizi dan Pemulihan Penghidupan
Penekanan pada kesejahteraan petani dan akses pangan dalam analisis Haris sejalan dengan pandangan Toirov bahwa peningkatan produksi belum cukup apabila rumah tangga tetap kesulitan memperoleh makanan sehat dan terjangkau.
Dalam laporan ISNA tersebut, Toirov menguraikan empat dimensi ketahanan pangan, yakni ketersediaan, akses, pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, dan kestabilannya sepanjang waktu.
Ia juga menyoroti pentingnya kesehatan tanah, pengelolaan hama terpadu, pelestarian sumber daya genetik ternak lokal, serta pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi iklim.
Pada sektor perikanan, laporan itu menyebut dukungan darurat bagi pemulihan awal penghidupan masyarakat perikanan tangkap dan budi daya di Hormozgan yang terdampak konflik.
Agenda tersebut memperluas pengertian diplomasi pertanian karena kerja sama tidak hanya menyangkut komoditas dan teknologi, tetapi juga pemulihan kemampuan masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sementara itu, Gharibabadi memperingatkan bahwa perang dan sanksi dapat mengganggu pertanian melalui kerusakan infrastruktur, hambatan pembiayaan, kenaikan biaya, dan terbatasnya akses teknologi.
Ia menegaskan bahwa pangan, air, obat-obatan, dan kebutuhan dasar masyarakat tidak semestinya dijadikan instrumen tekanan politik.
Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan kemitraan yang ditekankan Haris memberikan arah yang jelas, yakni teknologi harus berguna di lahan, perdagangan meningkatkan nilai tambah, dan kerja sama memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
“Diplomasi pertanian harus diukur dari meningkatnya produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, efisiensi sumber daya, nilai tambah produk, dan terjaminnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau,” tegasnya.
