Makassar Pamer Dua Inovasi di IGA 2026, 300 Aplikasi Disatukan Lewat Lontara+

SulawesiPos.com – Pemerintah Kota Makassar memamerkan dua inovasi pelayanan publik dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Selasa (3/11/2026).

Dua inovasi tersebut yakni Lontara+ untuk integrasi layanan digital dan SALAMA untuk meningkatkan kesiapsiagaan anak menghadapi bencana.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan langsung kedua program tersebut dalam tahapan presentasi kepala daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyatuan sekitar 300 aplikasi milik Pemkot Makassar yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Melalui Lontara+, berbagai layanan dan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diintegrasikan dalam satu platform yang dikembangkan Diskominfo Makassar.

Dampaknya tercermin dari jumlah pengguna yang telah melampaui 76 ribu orang dengan total 3,9 juta aktivasi.

Platform tersebut juga mencatat sekitar 20 ribu aduan masyarakat, dengan 18.819 laporan atau 91,7 persen di antaranya telah diselesaikan.

Laporan yang masuk mencakup persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, hingga kemacetan. Sistem terintegrasi ini memungkinkan pengaduan masyarakat ditangani melalui koordinasi antar-OPD.

BACA JUGA:  PKL Cat Lapak Kuning agar Dianggap Legal, Pemkot Makassar Tegaskan Tetap Ditertibkan

Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, penyatuan aplikasi berangkat dari hasil evaluasi internal pemerintah kota. Banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri justru berpotensi membuat pelayanan tidak efektif.

“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aplikasi yang semula dibangun untuk memudahkan pelayanan perlu diintegrasikan agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengakses layanan pemerintah.

SALAMA Bangun Kesiapan Mental Anak Menghadapi Bencana

Selain transformasi digital, Pemkot Makassar memperkenalkan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana), program yang digagas BPBD Kota Makassar untuk membangun kesiapan anak menghadapi bencana.

Program ini menggunakan metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang dipadukan dengan ilmu psikologi.

Anak-anak dibekali pengetahuan mitigasi sekaligus kesiapan psikologis agar mampu bertindak tenang ketika bencana terjadi.

Pelaksanaannya melibatkan psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, serta para guru. Hingga kini, SALAMA telah menjangkau sekitar 400 keluarga sekolah.

BACA JUGA:  Komitmen Tekan Anak Putus Sekolah, Makassar Raih Penghargaan Wajib Belajar 13 Tahun di Hardiknas 2026

Hasil evaluasi menunjukkan pemahaman siswa terhadap langkah mitigasi bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen.

“Anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Lewat metode ini, mereka tidak hanya tahu apa yang dilakukan saat bencana, tapi juga punya kesiapan psikologis agar tetap tenang,” jelas Appi yang juga menjabat Ketua IKA FH Unhas.

Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, Pemkot Makassar memperkuat landasan regulasi melalui sejumlah aturan daerah, termasuk Perda Nomor 9 Tahun 2023.

Appi menegaskan, inovasi pemerintahan harus terus berjalan dan memberikan manfaat meskipun masa jabatan kepala daerah telah berakhir.

“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar ada selama masa jabatan,” pungkasnya.

SulawesiPos.com – Pemerintah Kota Makassar memamerkan dua inovasi pelayanan publik dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring, Selasa (3/11/2026).

Dua inovasi tersebut yakni Lontara+ untuk integrasi layanan digital dan SALAMA untuk meningkatkan kesiapsiagaan anak menghadapi bencana.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan langsung kedua program tersebut dalam tahapan presentasi kepala daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyatuan sekitar 300 aplikasi milik Pemkot Makassar yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Melalui Lontara+, berbagai layanan dan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diintegrasikan dalam satu platform yang dikembangkan Diskominfo Makassar.

Dampaknya tercermin dari jumlah pengguna yang telah melampaui 76 ribu orang dengan total 3,9 juta aktivasi.

Platform tersebut juga mencatat sekitar 20 ribu aduan masyarakat, dengan 18.819 laporan atau 91,7 persen di antaranya telah diselesaikan.

Laporan yang masuk mencakup persoalan perkotaan, seperti banjir, genangan, hingga kemacetan. Sistem terintegrasi ini memungkinkan pengaduan masyarakat ditangani melalui koordinasi antar-OPD.

BACA JUGA:  Sosiolog Unhas: Krisis Beruntun di Makassar Perlebar Jurang Ketimpangan Sosial

Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, penyatuan aplikasi berangkat dari hasil evaluasi internal pemerintah kota. Banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri justru berpotensi membuat pelayanan tidak efektif.

“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, aplikasi yang semula dibangun untuk memudahkan pelayanan perlu diintegrasikan agar masyarakat tidak kebingungan ketika mengakses layanan pemerintah.

SALAMA Bangun Kesiapan Mental Anak Menghadapi Bencana

Selain transformasi digital, Pemkot Makassar memperkenalkan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana), program yang digagas BPBD Kota Makassar untuk membangun kesiapan anak menghadapi bencana.

Program ini menggunakan metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang dipadukan dengan ilmu psikologi.

Anak-anak dibekali pengetahuan mitigasi sekaligus kesiapan psikologis agar mampu bertindak tenang ketika bencana terjadi.

Pelaksanaannya melibatkan psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, serta para guru. Hingga kini, SALAMA telah menjangkau sekitar 400 keluarga sekolah.

BACA JUGA:  Supriansa Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Appi sebagai Ketua Demokrat Sulsel

Hasil evaluasi menunjukkan pemahaman siswa terhadap langkah mitigasi bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen.

“Anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Lewat metode ini, mereka tidak hanya tahu apa yang dilakukan saat bencana, tapi juga punya kesiapan psikologis agar tetap tenang,” jelas Appi yang juga menjabat Ketua IKA FH Unhas.

Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, Pemkot Makassar memperkuat landasan regulasi melalui sejumlah aturan daerah, termasuk Perda Nomor 9 Tahun 2023.

Appi menegaskan, inovasi pemerintahan harus terus berjalan dan memberikan manfaat meskipun masa jabatan kepala daerah telah berakhir.

“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar ada selama masa jabatan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru