SulawesiPos.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai kritik dari internal koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menjadi instrumen koreksi untuk memperkuat kinerja pemerintah.
Menurut Idrus, kritik perlu disampaikan dengan niat tulus, objektif, faktual, dan berkeadilan agar tidak mengganggu soliditas partai pendukung.
Pernyataan itu disampaikan Idrus pada wartawan, Jumat (30/10/2026), guna merespons sorotan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum maksimal menjawab persoalan masyarakat.
Tiga menteri dari Partai Golkar turut menjadi sorotan, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Politisi asal Sulsel ini mengatakan kritik dalam koalisi merupakan hal wajar selama diarahkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Ia menilai anggota koalisi harus saling mengingatkan, mengoreksi, dan memperkuat agar kebijakan Presiden Prabowo dapat terlaksana.
“Kalau kritikannya disampaikan dengan niat yang tulus, objektif faktual, jujur dan berkeadilan untuk memperkuat koalisi Merah Putih bagi suksesnya Pemerintahan Prabowo, maka penguatan itu semakin solid,” kata Idrus.
Idrus Minta Kritik Dilakukan secara Holistik
Idrus mengingatkan kritik sebaiknya tidak berhenti pada penilaian terhadap individu. Menurutnya, penilaian perlu mempertimbangkan konteks kebijakan, proses koordinasi antarunit, serta langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Ia menyebut para elite dan tokoh dalam koalisi pada dasarnya telah saling mengenal, termasuk rekam jejak dan karakter masing-masing.
Idrus mencontohkan hubungan Kamrussamad dengan Bahlil yang telah terjalin sejak keduanya aktif di organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
Karena itu, Idrus meminta kritik disampaikan secara komprehensif, terintegrasi, logis, dan berkeadilan. Ia juga mempertanyakan alasan sorotan Kamrussamad lebih banyak diarahkan kepada tiga menteri dari Partai Golkar.
Menurut Idrus, kritik yang tidak dilandasi penilaian menyeluruh berisiko mengurangi bobot kritik itu sendiri.
Ia menegaskan pernyataannya bukan berarti menolak evaluasi, melainkan mengingatkan pentingnya keseimbangan antara mengoreksi pihak lain dan melakukan introspeksi.
Golkar Tegaskan Dukungan kepada Prabowo
Idrus menegaskan dinamika kritik tersebut tidak mengubah komitmen Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Ia meminta kader Golkar menjadikan kritik sebagai pemacu untuk bekerja lebih proaktif dalam memastikan program pemerintah berjalan.
“Apapun kritikannya, arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil, bahwa apapun tantangan, apapun kritikan, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung Pemerintahan Prabowo,” ujar Idrus.
Ia menambahkan keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga dinilai penting bagi kesinambungan dukungan politik Golkar pada periode berikutnya.
Idrus menyebut Golkar ingin berperan dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai agenda yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila.
Idrus juga menyinggung komunikasi antara Bahlil dan Prabowo yang disebutnya berlangsung intensif. Menurut dia, hubungan tersebut terlihat dalam sejumlah agenda, termasuk saat peluncuran buku berjudul 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, Kamrussamad menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik, seperti pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak, pemberantasan judi daring dan pinjaman daring ilegal, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Ia menilai persoalan pelayanan publik yang berlarut-larut dapat mengganggu rantai pasok ekonomi dan memengaruhi kepercayaan investor. Sorotan itu juga disampaikan dalam diskusi mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Idrus menilai keluarga besar Koalisi Merah Putih perlu menjaga ruang koreksi tanpa kehilangan semangat kebersamaan.
Bagi dia, soliditas koalisi tidak diukur dari ketiadaan kritik, melainkan dari kemampuan anggotanya menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi keberhasilan pemerintahan.
