SulawesiPos.com – Reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja para pembantu presiden.
Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, Reskiyanti Nurdin, S.IP, M.A, melihat perombakan kabinet tersebut sebagai bagian dari strategi politik pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, terdapat sejumlah kepentingan yang berjalan bersamaan, mulai dari konsolidasi kekuasaan, penataan koalisi hingga pengamanan agenda prioritas pemerintah.
“Pergantian ini tidak sekadar evaluasi kinerja dari para pembantu presiden. Melainkan bagian dari strategi besar Pak Prabowo, yaitu: konsolidasi kekuasaan, penataan koalisi, dan pengamanan agenda prioritas,” kata Reskiyanti kepada SulawesiPos.com, Jumat (2/10/2026).
Isi Posisi Strategis dengan Orang yang Dipercaya
Reskiyanti melihat salah satu pola dalam reshuffle kali ini berkaitan dengan penempatan figur pada posisi yang dianggap strategis bagi pemerintahan.
Ia menyoroti posisi Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang mengalami perubahan.
“Maksud dari logika kekuasaan, adalah mengisi simpul strategis dengan orang yang bisa dia percaya. Kapolri, KSP, Menko Polkam. Dudung, Listyo, Suyudi. Tujuannya jelas ini untuk stabilitas keamanan dan loyalitas aparat,” ujarnya.
Salah satu perubahan tersebut yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Sementara Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri.
Menurut Reskiyanti, reshuffle juga dapat dibaca dari kepentingan menjaga soliditas partai-partai pendukung pemerintah.
“Untuk menata koalisi, yakni dengan memberi panggung ke partai koalisi. Bahlil (Golkar), Sarmuji (Golkar), Sugiono (Gerindra). Artinya pak Prabowo sedang menjaga soliditas koalisi menjelang 2029, mencegah gejolak di parlemen. Menko adalah ruang untuk ring satu yang menjadi bagian elit koalisi,” katanya.
Soroti Agenda Hilirisasi hingga Program Sosial
Selain aspek politik, Reskiyanti melihat adanya pertimbangan program dalam penempatan sejumlah menteri.
Ia mencontohkan posisi Bahlil yang tetap berkaitan dengan agenda hilirisasi dan energi. Menurutnya, kebutuhan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu alasan yang dapat menjelaskan posisi tersebut.
“Logika program untuk hilirisasi & energi. Mengapa masih Bahlil? karena butuh orang kuat yang bisa koordinasi lintas sektor. PMK di Sugiono untuk program sosial unggulan (makan bergizi, bantuan sosial). Menlu akhirnya ke diplomat karier agar diplomasi lebih profesional dan tidak jadi komoditas politik,” ujarnya.
Reskiyanti juga melihat reshuffle tersebut dari sisi upaya Prabowo membangun warisan politik pemerintahannya.
“Untuk melihat Logika legacynya Prabowo, sepertinya Dia berusaha mengurangi pengaruh poros Jokowi, dengan menempatkan orang-orang yg menjadi bagian dari Prabowo. Memindahkan figur lama ke posisi baru dengan tujuan agar tidak menyingkirkan mereka secara frontal, tapi kontrol tetap di tangan Prabowo,” katanya.
Pertanyakan Menteri yang Disorot Kinerjanya
Di sisi lain, Reskiyanti mempertanyakan sejumlah menteri yang menurutnya memiliki persoalan kinerja maupun telah terseret dugaan korupsi tetapi tidak ikut diganti dalam reshuffle.
“Tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa menteri-menteri yang kinerjanya buruk bahkan sudah teridentifikasi melakukan korupsi, mengapa tidak diganti?” ujarnya.
Reskiyanti kemudian membandingkan pola pemilihan menteri Prabowo dengan mantan mertuanya, Presiden Soeharto.
Perbandingan tersebut ia sampaikan sebagai pandangan pribadinya mengenai perbedaan pertimbangan dalam memilih pembantu presiden.
“Kalau dalam kacamata saya pribadi, bedanya pak Prabowo dengan mantan mertuanya yakni Soeharto dalam memilih menteri. Kalau pak Soeharto sekalipun dia otoriter dalam masa kepemimpinannya, tetapi orang-orangnya adalah yang punya kompetensi dan kapabilitas di bidang nya. Sedangkan Pak Prabowo, memilih menteri berdasarkan hubungan emosional dan meminimalisir konflik dalam masa jabatannya,” katanya.
