SulawesiPos.com – PBB melalui Pelapor Khusus untuk Palestina, Francesca Albanese, mendesak Indonesia untuk segera meninjau ulang keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian (BoP). Himbauan mendesak ini diutarakan dalam wawancaranya dengan jaringan berita asing pada Kamis, 22 Oktober 2026, menyusul tingginya resistensi terhadap pembentukan badan tersebut.
Albanese mewanti-wanti bahwa inisiatif transisi yang digagas oleh Amerika Serikat dan Israel tersebut menyimpan potensi bahaya bagi posisi diplomasi Indonesia. “Sangat berisiko melakukan hal itu ketika aturannya ditentukan oleh Israel,” ucap utusan khusus PBB tersebut dalam memberikan peringatannya kepada Jakarta.
Merespons dinamika eksternal yang terus bergulir, Kementerian Luar Negeri RI pada hari yang sama mengonfirmasi penangguhan seluruh perundingan terkait dewan ini. Penundaan sepihak tersebut diklaim sebagai konsekuensi langsung dari eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang meluas belakangan ini.
Meskipun mendapat kecaman dari PBB, pihak BoP secara resmi menyatakan bahwa tata kelola sipil Gaza tetap berada di bawah kendali komite profesional Palestina. “Kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi inti dari proses ini,” tutur seorang pejabat dewan yang menolak disebutkan namanya tersebut.
Jubir Kemlu RI Vahd Nabyl A tetap menggarisbawahi bahwa kehadiran Indonesia di badan ini ditujukan murni demi memperjuangkan hak konstitusional rakyat Palestina. “Langkah yang dilakukan Indonesia dalam hal ini konsisten, yaitu kita melakukan upaya tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendukung Palestina,” katanya meluruskan isu.
Saat ini publik masih menanti kepastian langkah lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto terkait nasib pengerahan 8.000 pasukan stabilisasi tersebut. Istana sebelumnya telah memberikan jaminan akan membatalkan partisipasi apabila keberadaan dewan tersebut terbukti gagal mendatangkan manfaat nyata bagi warga Gaza. (*)
