Sampah

Tumpukan sampah penuhi kanal Jalan Sungai Saddang Makassar dan tebar aroma menyengat. Warga keluhkan bau serta kejelasan alur pengangkutan sampah oleh Pemkot.

Pemkot Makassar meminta camat dan lurah turun langsung mengontrol sampah setiap hari, menata ulang jam buang sampah warga, dan memperluas pembayaran retribusi digital lewat Lontara Plus.

Volume sampah yang masuk ke TPA Tamangapa Antang Makassar disebut turun drastis sejak kebijakan penghentian open dumping dan kewajiban memilah sampah dari rumah berlaku per 1 Agustus 2026. Jika sebelumnya mencapai sekitar 1.000 ton per hari, kini sampah yang masuk hanya berkisar 200 hingga 300 ton lebih per hari.

Lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, kembali disorot setelah unggahan yang beredar pada Minggu, 9 Agustus 2026, memperlihatkan area yang diduga kerap dipakai membakar sampah. Sorotan itu muncul di tengah kebijakan baru Pemkot Makassar yang mulai menekan pembuangan liar dan pembakaran sampah terbuka.

Karang Taruna Kota Makassar menegaskan dukungan penuh terhadap program pemilahan sampah dari sumber yang digencarkan Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Munafri Arifuddin juga mendorong penguatan organisasi itu hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar menjadi pilar sosial sekaligus penghubung program pemerintah ke masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memuji percepatan pembenahan TPA Tamangapa di Makassar setelah progres penutupan timbunan sampah mencapai sekitar 93 persen. Pemerintah Kota Makassar dinilai berhasil bergerak cepat menghentikan praktik open dumping dan mengarah ke sistem sanitary landfill.

Program pemilahan sampah dari rumah di RT 002/RW 001 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Makassar, berjalan sejak 10 April 2026 dan memberi manfaat ekonomi bagi warga lewat bank sampah yang menukar plastik dengan sembako.

Unggahan media sosial yang menampilkan sapi kembali berada di kawasan TPA Tamangapa, Makassar, memicu sorotan baru terhadap penataan ternak dan risiko kesehatan di tengah perubahan sistem pengelolaan sampah kota.

Menko Pangan Zulkifli Hasan memberi tenggat dua minggu kepada Pemkot Makassar untuk menuntaskan proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik. Jika tak beres, proyek itu disebut akan diambil alih Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kebijakan wajib memilah sampah dari rumah di Kota Makassar resmi berjalan mulai 1 Agustus 2026, tetapi masa transisinya langsung diwarnai keluhan warga dan pengurus RT/RW yang mengaku belum menerima petunjuk teknis jelas, sarana belum lengkap, dan sosialisasi belum merata.

Video kampanye Munafri Arifuddin alias Appi yang menjanjikan pembebasan iuran sampah bagi warga Makassar kembali ramai beredar. Program itu memang sudah berjalan, tetapi penerapannya dibatasi untuk rumah tangga berdaya listrik 450 VA dan 900 VA, sementara kota kini masuk fase wajib pilah sampah dari rumah.

Jerman, Korea Selatan, dan Jepang kerap dijadikan rujukan saat membahas pemilahan sampah dari sumber. Tiga negara ini menempuh jalur berbeda, dari sistem lima fraksi, RFID untuk sampah makanan, hingga jadwal buang superrinci di level kota.

Jepang dan Australia sama-sama menekan sampah sejak dari rumah, tetapi jalur pengelolaannya berbeda. Jepang bergerak dengan aturan pilah yang rinci per kota, sedangkan Australia mengandalkan sistem bin rumah tangga dan perluasan layanan organik FOGO.

Kritik masyarakat terhadap kebijakan pilah sampah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menguat sejak menjelang hingga hari pertama aturan berlaku. Warga menyoroti sosialisasi yang dinilai minim, alur pengangkutan yang belum jelas, hingga keluhan sampah organik yang disebut tidak diangkut di sejumlah titik.

Tumpukan sampah terlihat berserakan di Jalan Bandang, Makassar, Jumat malam, 31 Juli 2026. Pemandangan itu mencuat di media sosial saat Pemkot Makassar bersiap memberlakukan kewajiban pemilahan sampah dari sumber mulai 1 Agustus 2026.