SulawesiPos.com – Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Armin, M.Si, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memiliki tim pemikir khusus untuk mempersiapkan setiap pidato dan pernyataan publiknya. Menurutnya, komunikasi seorang presiden harus melalui pembahasan matang agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Prof Armin mengatakan seorang aktor politik harus mampu menjadi komunikator yang ulung. Salah satu caranya dengan mempersiapkan setiap pesan yang akan disampaikan kepada publik.
Ia menilai komunikasi Presiden Prabowo selama ini masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal persiapan materi sebelum berbicara di hadapan masyarakat.
“Apa yang diucapkan, nah ini yang banyak dilakukan oleh Pak Prabowo ini kurang tepat. Karena yang diucapkan Prabowo itu bukan hasil diskusi tim pun,” ujarnya Prof Armin saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik SulawesiPos.com di Kedai Ayah UQ, Jalan Boulevard, Ruko Cempaka, Makassar, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Prof Armin, sebelum presiden menyampaikan suatu kebijakan atau pernyataan, tim pemikir harus terlebih dahulu membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan hal tersebut. Mulai dari kelemahan, keuntungan, hingga potensi dampaknya terhadap masyarakat.
“Itu semua harus didiskusikan baru Pak Prabowo sampaikan kepada publik. Kalau belum matang, juru bicara presiden saja yang ngomong,” katanya.
Ia menjelaskan, kesalahan penyampaian informasi oleh juru bicara tidak akan berdampak sebesar jika pernyataan keliru tersebut disampaikan langsung oleh presiden.
Sebab, pernyataan presiden memiliki konsekuensi lebih luas dan sulit dikoreksi setelah menjadi konsumsi publik.
Karena itu, ia menilai juru bicara kepresidenan perlu terus berkoordinasi dengan tim pemikir agar setiap pernyataan yang disampaikan presiden telah melalui pembahasan.
Prof Armin kemudian mencontohkan strategi komunikasi pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Jokowi memiliki tim pemikir yang mampu mempersiapkan dan merancang komunikasi kebijakan pemerintah dengan baik.
Ia turut menyinggung peran Pratikno yang dikenal sebagai akademisi sekaligus tokoh yang mendampingi Jokowi dalam perjalanan politik dan pemerintahan.
“Ini juga yang harus dimiliki oleh Prabowo ini. Prabowo harus memiliki tangki pemikir yang memberikan, yang mendandani dirinya setiap dia bicara,” jelasnya.
Selain mempersiapkan materi, Prof Armin menekankan pentingnya menyesuaikan pesan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi.
Menurutnya, presiden harus memahami siapa yang menjadi pendengarnya agar pesan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan mereka.
“Jadi kalau pendengarnya itu nelayan, harus kebijakan mengenai nelayan yang dia ucapkan, yang menguntungkan nelayan tapi tidak merugikan untuk yang lain,” lanjut dia.
Lebih jauh, Prof Armin mengatakan kemampuan komunikasi publik menjadi salah satu faktor yang dapat membesarkan seorang aktor politik.
Karena itu, seorang pemimpin perlu menyampaikan hal-hal yang memberikan manfaat dan menyenangkan masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga reputasi melalui tindakan dan komunikasi.
Menurutnya, kebaikan perlu disampaikan kepada publik, sementara kesalahan seharusnya dihindari agar tidak merusak kepercayaan masyarakat.
“Tapi kalau melakukan kesalahan, tutup serapat-rapatnya. Kata itu kalau kebaikan kita lakukan, disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, bahkan luar negeri,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesalahan sulit untuk terus ditutupi. Karena itu, seorang aktor politik harus berupaya menghindari tindakan yang dapat merugikan citranya di hadapan masyarakat.
Prof Armin menegaskan presiden merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, baik mereka yang mendukung maupun tidak mendukungnya.
Dengan demikian, setiap komunikasi yang disampaikan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.
“Presiden sebagai penanggung jawab publik adalah milik seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung maupun bukan pendukung. Berhubung presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga presiden harus berhati-hati menyampaikan komunikasi publiknya kepada publik atau kepada seluruh rakyat,” paparnya.
Adapun, kegiatan ini bertajuk “Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya?” yang turut mengundang pakar komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Attock Suharto, S.Sos.I., M.Si.
Acara ini dihadiri kurang lebih 30 peserta yang terdiri dari Dewan Pembaca SulawesiPos, akademisi, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
