SulawesiPos.com – Dua akademisi menilai komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto perlu diarahkan pada penjelasan kebijakan dan dijaga agar tidak merugikan segmen pemilih tertentu. Kritik itu disampaikan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Armin Arsyad dan Dosen Ilmu Komunikasi UIN Datokarama Palu Attock Suharto dalam diskusi publik SulawesiPos.com di Makassar, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Attock, komunikasi presiden tidak cukup hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan atau hasil pembangunan. Setiap pernyataan kepala negara dinilai perlu memberi gambaran mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.
“Sayang sekali Presiden Prabowo dalam kurang lebih dua tahun ini, komunikasi publik yang dibangun Prabowo itu adalah komunikasi publik yang bukan lagi mengarah kepada bagaimana menata arah kebijakan negara. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana Prabowo menata lelucon komunikasi politik di panggung sandiwara,” kata Attock.
Ucapan Presiden Dibaca sebagai Arah Pemerintahan
Attock mengatakan presiden merupakan komunikator paling berpengaruh di sebuah negara. Karena itu, ucapan yang disampaikan dalam forum resmi maupun di luar pemerintahan akan dibaca publik sebagai petunjuk mengenai arah pemerintahan.
“Presiden itu adalah komunikator yang paling berpengaruh di sebuah negara, di negara manapun. Ucapan presiden itu akan selalu dibaca sebagai arah kebijakan,” ujarnya.
Ia menilai informasi mengenai pembangunan dapat disampaikan oleh wartawan atau perangkat komunikasi pemerintah. Sementara itu, presiden perlu menggunakan ruang komunikasinya untuk menjelaskan kebijakan dan keputusan negara kepada masyarakat.
“Kalau hanya sekadar memberikan informasi, cukup wartawan yang disuruh menginformasikan seluruh hasil pembangunan kita. Tapi karena presiden ini adalah merupakan komunikator yang paling berpengaruh di sebuah negara, maka yang ditunggu-tunggu adalah arah kebijakan,” kata Attock.
Pilihan Kata Dinilai Dapat Merugikan Pemilih
Prof Armin menyoroti sisi lain komunikasi Presiden Prabowo, yakni penggunaan kata dan cara menyampaikan tanggapan di hadapan publik. Menurut dia, posisi presiden membuat setiap kebijakan dan pernyataannya menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga yang tidak memilihnya.
“Itu miliknya karena seluruh kebijakannya Prabowo itu menyentuh kepentingan pemilih dan bukan pemilih. Karena itu, Prabowo kalau berpidato atau menanggapi media sosial, jangan sampai ada salah satu segmen pemilih yang dirugikan,” ujar Armin.
Ia mencontohkan penggunaan kata “goblok” oleh Prabowo saat menanggapi seorang ahli. Armin menilai contoh tersebut menunjukkan pentingnya peran orang-orang di sekitar presiden untuk mengingatkan soal pilihan kata dan dampak komunikasi politik.
Menurut Armin, jika seorang presiden perlu menyampaikan kritik atau pernyataan yang berpotensi menyinggung pihak tertentu, pesan tersebut seharusnya dirumuskan dengan bahasa yang lebih halus.
“Karena itu, komunikasi politik itu, aktor politik itu dalam berkomunikasi terhadap konstituennya harus memuaskan siapa saja. Kalau tidak memuaskan, jangan bicara,” katanya.
Armin juga menyebut partai politik dan tim sukses memiliki tanggung jawab dalam membentuk citra serta kualitas komunikasi aktor politik yang mereka dukung. Partai, kata dia, berperan memasarkan aktor politik agar dapat diterima dan memperoleh dukungan dari masyarakat.
Diskusi publik bertema “Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya?” tersebut digelar di Kedai Ayah UQ, Jalan Boulevard, Ruko Cempaka, Makassar. Kegiatan dipandu Dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas Dr Supratman dan diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
