SulawesiPos.com — Pemilu Israel memperlihatkan masyarakat yang kepercayaannya retak setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut pakar kajian Yahudi dan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Leonard Chrysostomos Epafras, perpecahan itu kini menjelma menjadi persoalan pembentukan pemerintahan: kedua kubu membutuhkan tambahan dukungan, tetapi dibatasi penolakan terhadap calon mitra koalisi.
“7 Oktober menjadi demarkasi psikologis yang mempertajam perbedaan yang sudah ada di kalangan Yahudi, hingga ke titik apa yang disebut sinat chinam,” ujar Leonard kepada jurnalis Sulawesi Pos pada Rabu, 28Oktober 2026.
Dosen, peneliti, dan instruktur pelatihan di UGM yang menjadi Fellow pada Schusterman Center for Israel Studies, Brandeis University, pada 2018 tersebut menggambarkan pemilu ini sebagai “cermin retak” masyarakat Israel. Persaingan Benjamin Netanyahu dan Gadi Eisenkot, dalam pembacaannya, berlangsung di tengah trauma, pertentangan antarkelompok, serta menyusutnya kepercayaan terhadap kemungkinan hidup bersama.
Leonard menggunakan istilah sinat chinam dari tradisi Talmud untuk menerangkan kebencian di antara sesama. Ia menghubungkan pembahasannya dengan karya Nathan Moses Szajnberg, War Trauma: Lessons from Israel (2026), dan menyoroti bagaimana pengalaman kekerasan dapat memperdalam permusuhan internal maupun mengikis kepercayaan sebagian pendukung perdamaian terhadap komunitas Arab.
Analisis tersebut memberi konteks bagi kebuntuan setelah pemungutan suara, Selasa, 27 Oktober 2026. Hasil survei pemilih setelah mencoblos atau exit poll belum memperlihatkan jalan mudah bagi Netanyahu maupun Eisenkot untuk menguasai Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi.
Laporan Reuters pada 28 Oktober mencatat pembaruan exit poll Kan 11 dan Channel 13 menempatkan kedua blok masing-masing pada 51 kursi. Channel 12 memberikan keunggulan 52 berbanding 49 kepada kubu Netanyahu. Partisipasi pemilih mencapai 77,7 persen, menurut Komite Pemilihan Pusat Israel, meningkat sekitar tujuh poin persentase dibandingkan 2022.
Proyeksi itu terus berubah. The Jerusalem Post, dalam pembaruan pukul 06.39 waktu setempat pada Rabu, melaporkan kubu Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53–57 kursi, sedangkan oposisi 47 kursi. Gabungan partai Arab berada pada kisaran 16–19 kursi. Angka tersebut masih merupakan proyeksi, bukan pembagian kursi resmi, sehingga belum memastikan siapa yang akan membentuk pemerintahan.
Perubahan angka tersebut membuat klaim kemenangan pada malam pemilu harus dibaca dengan hati-hati. Keunggulan satu blok ataupun posisi Likud sebagai partai terbesar belum otomatis menghasilkan pemerintahan. Yang menentukan ialah kemampuan menghimpun dukungan parlemen.
Di sinilah Leonard melihat kesulitan Eisenkot dan oposisi. Keinginan mengganti Netanyahu harus berhadapan dengan sikap mereka sendiri terhadap partai Arab maupun kelompok keagamaan yang berpotensi menjadi mitra.
Menurut Leonard, kenyataan penghitungan suara dapat memaksa oposisi meninjau kembali syarat kerja sama dan janji kampanye. Penolakan terhadap seorang pemimpin belum tentu cukup untuk menyatukan partai-partai yang berbeda pandangan mengenai agama, negara, keamanan, dan kedudukan warga Arab.
Laporan langsung The Jerusalem Post pada Rabu pagi mencatat adanya seruan dari sumber-sumber di blok perubahan agar para pemimpin bersedia membuat kompromi sulit demi membentuk pemerintahan. Kalangan partai ultra-Ortodoks juga memberikan sinyal keterbukaan terhadap kemungkinan bekerja sama dengan Eisenkot. Namun, keterbukaan itu belum berarti kesepakatan, apalagi kepastian Shas meninggalkan Netanyahu.
Persoalan dinas militer menjadi salah satu titik perundingan yang sensitif. Partai ultra-Ortodoks memperjuangkan pengecualian bagi pelajar seminari keagamaan, sementara sejumlah kelompok oposisi menghendaki pembagian beban pengabdian yang lebih merata. Dengan demikian, tambahan kursi selalu membawa tuntutan kebijakan yang harus dinegosiasikan.
Sekretaris Komisi Bidang Kajian Majelis Ulama Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Sabiq, Lc., S.Ag., M.Si., menilai keadaan tersebut memperbesar daya tawar partai-partai di luar dua kubu utama.
“Posisi ini secara alami mengangkat partai-partai kecil, dalam hal ini partai Arab, menjadi penentu utama. Secara matematika politik, ini logis dan memang sering terjadi di sistem parlementer di seluruh dunia,” ujar alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, tersebut.
Pandangan Sabiq menjelaskan peluang yang muncul ketika tidak ada blok mempunyai mayoritas sendiri. Namun, pengaruh nyata partai Arab tetap bergantung pada hasil resmi, pilihan mitra, dan kesediaan partai lain menerima bentuk kerja sama yang ditawarkan.
Ra’am pimpinan Mansour Abbas dan Joint List dapat memiliki posisi strategis, tetapi keduanya tidak otomatis menjadi satu paket dukungan. Kesepakatan dengan satu partai tidak dapat dianggap mewakili persetujuan partai lainnya.
Menurut Sabiq, tantangan berikutnya adalah penerimaan politik. Suara warga Arab dapat dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan, sementara keterlibatan wakil mereka masih menghadapi penolakan dari sebagian partai.
“Secara politik warga Palestina di dalam Israel sudah memiliki suara yang kuat, namun secara penerimaan sosial dan ideologis, jalan kerja sama ini masih penuh rintangan,” katanya.
Meski demikian, keterlibatan partai Arab dalam koalisi pemerintahan memiliki preseden. Pada 2021, Ra’am bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Naftali Bennett–Yair Lapid. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerja sama lintas komunitas pernah diwujudkan, meskipun keberlanjutannya membutuhkan kesepakatan di antara mitra yang berbeda ideologi.
Salah satu pilihan yang kini dibicarakan ialah pemerintahan minoritas dengan dukungan partai Arab dari luar kabinet. Dukungan itu dapat diberikan melalui persetujuan dalam pemungutan suara kepercayaan atau pengaturan abstain yang memungkinkan pemerintahan disahkan. AP melaporkan skenario tersebut sebagai salah satu kemungkinan untuk mengatasi kebuntuan.
Dukungan dari luar kabinet memang membatasi keterlibatan langsung dalam pengelolaan kementerian. Namun, pengaruhnya tidak otomatis kecil. Ketika kelangsungan pemerintahan bergantung pada beberapa suara, partai pendukung dapat mempunyai daya tawar dalam pembahasan anggaran dan kebijakan.
Bagi warga, ukuran pentingnya adalah apakah perundingan itu menghasilkan perbaikan layanan publik, keamanan, kesetaraan, dan perlindungan hak. Besarnya pengaruh tidak cukup dinilai dari jumlah jabatan yang dibagikan.
Sabiq juga mengingatkan agar harapan terhadap pergantian pemerintahan tidak melampaui bukti yang tersedia.
“Mengganti Netanyahu belum tentu berarti perubahan arah kebijakan terhadap Palestina,” ujarnya.
Peringatan tersebut relevan dengan posisi kedua tokoh utama. Reuters melaporkan bahwa Netanyahu dan Eisenkot sama-sama menentang pembentukan negara Palestina merdeka. Kesamaan itu membatasi harapan bahwa pergantian perdana menteri dengan sendirinya menghasilkan perubahan menyeluruh dalam kebijakan terhadap Palestina.
Namun, oposisi juga bukan kelompok yang sepenuhnya seragam. Terdapat perbedaan pandangan mengenai penyelesaian konflik dan hubungan dengan Palestina. Karena itu, arah pemerintahan berikutnya perlu dibaca melalui kesepakatan koalisi, pembagian kewenangan, serta tindakan setelah kabinet terbentuk.
“Pergantian wajah belum tentu membawa kedamaian yang diharapkan banyak pihak,” kata Sabiq.
Proses menuju pemerintahan baru pun tidak selesai ketika penghitungan suara berakhir. Hasil resmi dijadwalkan dipublikasikan pada 4 November 2026. Tanggal itu merupakan tahap pengesahan hasil pemilu, bukan tenggat otomatis terbentuknya pemerintahan baru.
Menurut penjelasan resmi Kantor Presiden Israel, presiden berkonsultasi dengan perwakilan fraksi dan memberikan mandat pembentukan pemerintahan dalam waktu tujuh hari setelah publikasi hasil resmi. Penerima mandat pertama memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 14 hari. Jika gagal, tersedia tahapan pemberian kesempatan berikutnya sebelum proses dapat berujung pada pemilu ulang.
Selama pemerintahan pengganti belum terbentuk, Netanyahu dan kabinetnya tetap menjalankan pemerintahan. Situasi ini membuka kemungkinan perundingan panjang, sebagaimana pernah terjadi dalam rangkaian lima pemilu Israel antara 2019 dan 2022.
Pembacaan Leonard dan Sabiq bertemu pada persoalan kepercayaan. Leonard menyoroti luka sosial yang menyulitkan kompromi, sedangkan Sabiq mengingatkan bahwa kompromi kekuasaan belum tentu menjawab kebutuhan perdamaian.
Bagi masyarakat yang hidup di tengah konflik, ujian pemerintahan berikutnya akan terlihat pada keselamatan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, kesetaraan hak, dan terbukanya penyelesaian politik. Perundingan kursi menentukan siapa yang memerintah; kebijakan sesudahnya menentukan apakah kehidupan manusia menjadi lebih aman.
