SulawesiPos.com — Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prof. Dr. Siti Muti’ah Setiawati, menilai pengalaman mempertahankan kekuasaan dan jaringan politik menjadi modal penting Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi pemilu parlemen pada 27 Oktober 2026, sebagaimana disampaikan ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyusul dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperkuat posisi politiknya sekaligus menyoroti kembali hubungan antara persaingan elektoral, perang Iran, dan persoalan demokrasi Israel.
“Modal tersebut menunjukkan jaringan politik yang kuat di dalam dan luar negeri,” ujar Siti Muti’ah, yang menempatkan keberhasilan Netanyahu berulang kali kembali memimpin pemerintahan sebagai unsur penting untuk memahami ketahanan politiknya.
Menurutnya, pengalaman panjang tersebut memberikan Netanyahu kemampuan mempertahankan dukungan di tengah masyarakat Israel yang beragam secara agama, identitas, dan orientasi politik.
“Netanyahu terbukti bisa menang berkali-kali,” katanya.
Catatan resmi Knesset menunjukkan Netanyahu menjabat perdana menteri pada 1996–1999, kemudian 2009–2021, dan kembali sejak Desember 2022, sehingga perjalanan kekuasaannya merupakan beberapa periode pemerintahan yang diselingi masa di luar jabatan.
Dalam konteks itulah dukungan Trump memberikan tambahan modal bagi Netanyahu untuk menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang mampu mempertahankan hubungan strategis dengan Washington.
Al Jazeera dalam laporan Edna Mohamed pada 19 Oktober 2026 memberitakan bahwa Trump menyampaikan dukungan penuh melalui Truth Social sehari sebelumnya, dengan memuji Netanyahu sebagai mitra penting sekaligus mengancam melanjutkan tindakan terhadap Iran apabila Tehran tidak mengubah sikap.
Menurut Siti Muti’ah, dukungan tersebut dapat dibaca pemilih Israel sebagai sinyal penerimaan politik Washington terhadap kepemimpinan Netanyahu, meskipun dukungan kepada seorang kandidat tidak otomatis berarti persetujuan atas seluruh kebijakannya.
Pandangan itu beririsan dengan analisis Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, Sanam Vakil, yang mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keberpihakan Trump membantu Netanyahu memperkuat citra sebagai penghubung penting hubungan Israel–Amerika Serikat.
Namun, Vakil mengingatkan bahwa dukungan tersebut tidak menghapus perpecahan pemilih mengenai kepemimpinan Netanyahu maupun hasil perang melawan Iran.
Jaringan Kuat, Mayoritas Belum Terjamin
Siti Muti’ah menyoroti keterkaitan antara ketahanan politik Netanyahu dan dukungan terhadap pendekatan kerasnya mengenai Palestina, tetapi keberagaman masyarakat Israel membuat pilihan politik tidak dapat dipetakan secara sederhana berdasarkan asal-usul etnis.
Identitas Ashkenazi, komunitas Yahudi lainnya, tingkat keberagamaan, dan pilihan partai merupakan kategori berbeda yang tidak dapat disamakan dengan pembagian otomatis antara kelompok garis keras dan moderat.
Dalam sejarah kepartaiannya, Netanyahu tetap berkiprah melalui Likud, sedangkan Kadima merupakan partai baru yang dibentuk Ariel Sharon setelah keluar bersama sejumlah tokoh Likud pada 2005, bukan perubahan nama seluruh Partai Likud.
Pengalaman panjang dan jaringan tersebut tetap harus diterjemahkan menjadi dukungan parlemen karena pemilu Israel menentukan pembagian 120 kursi Knesset, dengan mayoritas mutlak berjumlah 61 kursi.
Pelacak jajak pendapat Haaretz yang dikutip Al Jazeera per 18 Oktober memperkirakan blok oposisi pimpinan partai Yashar memperoleh 52 kursi dan blok pimpinan Likud 51 kursi, sehingga keduanya belum mencapai mayoritas.
Perkembangan berikutnya menunjukkan persaingan tidak hanya berlangsung antara Netanyahu dan oposisi, sebab Reuters pada 20 Oktober 2026 melaporkan peluang penguatan partai kanan jauh Itamar Ben-Gvir di tengah melemahnya proyeksi perolehan kursi Likud.
Situasi itu menunjukkan bahwa meningkatnya dukungan terhadap politik garis keras belum tentu seluruhnya menjadi keuntungan langsung bagi Netanyahu.
Pengajar senior studi keamanan King’s College London, Andreas Krieg, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Trump dapat membantu menggerakkan pemilih Likud yang ragu, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menciptakan mayoritas koalisi yang belum dimiliki Netanyahu.
Partai Arab dan Ujian Demokrasi
Siti Muti’ah juga menyoroti upaya menyingkirkan partai Arab dari pemilu sebagai persoalan yang dapat melemahkan kredibilitas demokrasi Israel.
Namun, perkembangan hukumnya perlu diperjelas karena keputusan Komite Pemilihan Pusat yang mendiskualifikasi Ra’am dan Joint List telah dibatalkan Mahkamah Agung pada 2 Oktober 2026, sehingga kedua kelompok politik tersebut dapat mengikuti pemilu.
Dengan demikian, persoalannya mencakup upaya pembatasan representasi politik dan pertarungan kelembagaan mengenai hak mengikuti pemilu, bukan larangan final yang masih berlaku terhadap kedua daftar tersebut.
Reuters pada 19 Oktober 2026 melaporkan bahwa partisipasi pemilih Arab berpotensi menentukan peluang Netanyahu karena perolehan kursi partai-partai mereka dapat memengaruhi keseimbangan blok di parlemen.
Meski demikian, Associated Press pada 16 Oktober melaporkan bahwa Netanyahu maupun rival-rival utamanya menyatakan tidak bersedia membentuk koalisi dengan partai pimpinan Arab, memperlihatkan jarak antara hak memperoleh kursi dan penerimaan sebagai mitra pemerintahan.
Siti Muti’ah menilai tekanan internasional akibat tindakan Israel di Gaza juga dapat menjadi kelemahan apabila masyarakat Israel merasakan dampaknya terhadap hubungan dengan dunia luar.
“Jika masyarakat Israel terganggu dengan keadaan ini dan menjadi warga yang terisolir secara internasional, maka posisi Netanyahu terancam,” ujarnya.
Penilaian tersebut merupakan kemungkinan politik yang bergantung pada respons pemilih, bukan kepastian bahwa kecaman internasional otomatis mengalihkan dukungan kepada oposisi.
Krisis kemanusiaan Gaza tetap menjadi konteks penting karena laporan OCHA pada 15 Oktober 2026 menunjukkan berlanjutnya korban jiwa dan kebutuhan kemanusiaan, sementara warga menghadapi persoalan kesehatan serta pemulihan kehidupan sehari-hari.
Besarnya penderitaan warga Palestina juga tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan 7 Oktober 2023 telah selesai, sebab Reuters pada 20 Oktober masih mencatat kritik pemilih terhadap kegagalan pemerintah Netanyahu mencegah serangan tersebut.
Perkara Korupsi dan Ancaman Perang
Siti Muti’ah turut menempatkan persoalan korupsi sebagai beban reputasi Netanyahu, tetapi perkembangan pemberitaan menunjukkan bahwa proses hukumnya tetap berjalan menjelang pemilu.
The Jerusalem Post pada 4 Oktober 2026 melaporkan percepatan jadwal persidangan, sementara The Times of Israel pada 11 Oktober memberitakan agenda kesaksian mantan Jaksa Agung Avichai Mandelblit dalam perkara tersebut.
Netanyahu membantah dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dihadapinya, sehingga dukungan Trump maupun peluang kemenangan pemilu tidak dapat disamakan dengan penyelesaian perkara hukum.
Pada saat bersamaan, penggunaan isu Iran mempertemukan kepentingan keamanan dengan kebutuhan Netanyahu mempertahankan citra kepemimpinan di tengah tekanan politik domestik.
Axios pada 13 Oktober melaporkan pembicaraan Trump–Netanyahu mengenai kemungkinan operasi baru terhadap Iran sebelum pemilu, tetapi pembahasan opsi militer belum merupakan keputusan pelaksanaan serangan.
Netanyahu sendiri menyatakan tidak mengupayakan serangan pendahuluan terhadap Iran sebelum pemilu, sebagaimana diberitakan Reuters pada 14 Oktober 2026, sambil tetap memperingatkan bahwa Israel akan merespons apabila diserang.
Perbedaan antara ancaman, persiapan, dan keputusan menyerang menjadi penting agar pernyataan kampanye tidak langsung diperlakukan sebagai kepastian perang baru.
Analisis Siti Muti’ah memperlihatkan bahwa kekuatan Netanyahu bertumpu pada pengalaman, jaringan, dan dukungan luar negeri, sementara ancamannya berasal dari persoalan demokrasi, dampak perang, serta penilaian pemilih terhadap kepemimpinannya.
Hasil pemilu pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan mengubah modal tersebut menjadi kursi dan dukungan pemerintahan, dengan tetap menghadapi tuntutan pertanggungjawaban yang tidak selesai hanya melalui dukungan Trump.
