SulawesiPos.com — Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan (Podium) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) merilis hasil riset bertajuk Survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Hotel Unhas, Makassar, Rabu (21/10/2026).
Riset ini dihadirkan sebagai bentuk ikhtiar Unhas dalam menyajikan data berbasis keilmuan (science-based) dan fakta lapangan (evidence-based), sekaligus mengarahkan pembentukan opini publik agar terhindar dari politik kebencian. Kajian akademis tersebut memotret fakta kondisi masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) tepat dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan LPPM Unhas, Prof. Imam Mujahidin Fahmid, memaparkan sejumlah temuan strategis terkait persepsi publik di KTI, mulai dari konstelasi kepemimpinan figur nasional asal KTI hingga evaluasi kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil survei mengenai figur yang dinilai paling mampu menyelesaikan persoalan masyarakat KTI, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih menempati posisi teratas dengan 22,39 persen.
Di urutan berikutnya menyusul Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebesar 11,01 persen, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 9,90 persen, Sherly Tjoanda 6,00 persen, Nasaruddin Umar 5,10 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 4,80 persen, TGB Zainul Majdi 2,8 persen, Isran Noor 2,2 persen, serta Tamsil Linrung 1,8 persen, sedangkan 24,30 persen responden memilih tidak menjawab.
Dalam simulasi skenario tanpa JK, elektabilitas figur lain mengalami penyesuaian signifikan, di mana Amran Sulaiman melonjak ke angka 19,44 persen, disusul Sjafrie Sjamsoeddin 17,70 persen, Sherly Tjoanda 6,40 persen, Nasaruddin Umar 6,00 persen, dan Bahlil Lahadalia 5,1 persen. .
“Ini fakta yang kita potret di lapangan,” ujar Imam yang juga Guru Besar Pertanian Unhas ini.
Sementara untuk kategori tokoh pengembang aspirasi KTI di tingkat nasional, posisi tertinggi diisi oleh JK dengan 22,39 persen, disusul ketat oleh Amran Sulaiman sebesar 20,01 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin 19,78 persen, kemudian Bahlil Lahadalia 6,40 persen, Nasaruddin Umar 6,00 persen, serta Sherly Tjoanda 5,9 persen.
Adapun dalam simulasi dukungan Pilpres dan Wapres jika pemilihan diadakan hari ini, tokoh asal KTI yang paling banyak dipilih adalah Amran Sulaiman sebesar 19,22 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin 18,67 persen, disusul Bahlil Lahadalia 7,20 persen dan Sherly Tjoanda 1,7 persen, sementara 47,21 persen responden menyatakan tidak tahu.
Imam menjelaskan bahwa peningkatan eksistensi figur seperti Bahlil Lahadalia, Amran Sulaiman, dan Sjafrie Sjamsoeddin sangat dipengaruhi oleh panggung jabatan publik dan rekam jejak kebijakan yang mereka jalankan.
“Kenapa Bahlil meningkat? Ada dua potensinya: selain menteri, dia ketua partai besar. Mereka punya panggung untuk memperkenalkan diri,” ungkapnya.
Ia mencontohkan Amran Sulaiman yang dikenal karena telah berbuat untuk masyarakat, serta Sjafrie Sjamsoeddin yang sering melakukan political travel dan agenda kebijakan hingga ke berbagai daerah.
Namun, Prof. Imam mengingatkan bahwa kemunculan figur-figur tersebut sangat terikat pada posisi dan kedudukan saat ini. Mengenai peluang mereka melanjutkan estafet representasi kepemimpinan Indonesia Timur, ia menyebut hal itu sangat bergantung pada jejak rekam mendatang.
“Apakah ini bisa berlangsung terus-menerus mengikuti jejak JK sebagai representasi Indonesia Timur? Bisa iya, bisa tidak, tergantung perjalanan. Kalau perjalanannya bermatahari atau berbintang, orang akan meliriknya. Kalau mau ada tokoh dari timur harus dipersiapkan, tidak boleh saling meredupkan, harus saling mencahayakan,” tuturnya.
Survei ini menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) yang terdistribusi secara proporsional di wilayah Indonesia Timur.
Porsi sampel terbesar berasal dari Sulawesi Selatan sebesar 16 persen, diikuti Nusa Tenggara Timur (NTT) 10 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 9,4 persen, Kalimantan Barat 9,4 persen, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing 7 persen, Sulawesi Tengah 5,5 persen, hingga Kalimantan Utara 1,1 persen. Dari total responden yang terlibat, komposisi gender terdiri atas 51,20 persen perempuan dan 48,80 persen laki-laki.
Selain isu kepemimpinan, survei LPPM Unhas juga merekam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Secara umum, kepuasan masyarakat mencapai 51,02 persen dibanding ketidakpuasan sebesar 44,27 persen. Meskipun relatif positif, penilaian tersebut diiringi berbagai kritik tajam masyarakat KTI.
Sebanyak 94,99 persen responden setuju bahwa kemakmuran rakyat harus menjadi prinsip utama pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai orientasi normatif utama. Di sisi lain, sebanyak 69,22 persen responden menilai lapangan kerja masih sulit diperoleh, dan 69,33 persen menganggap manfaat hilirisasi industri masih kecil atau belum dirasakan secara luas.
Sosialisasi program pemerintah juga dinilai belum menyeluruh, di mana 37,70 persen rumah tangga memiliki anggota yang menerima Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara 71,50 persen responden belum pernah mendengar program Kelompok Daya Masyarakat Desa (KDMP).
Keadilan hukum dan keberanian menyampaikan aspirasi turut menjadi perhatian serius, dengan 70,11 persen responden menilai penegakan hukum kurang atau tidak adil, 65,83 persen tidak puas terhadap pemberantasan korupsi, serta 54,50 persen merasa kurang aman atau tidak aman menyampaikan kritik.
Menariknya, media sosial sebesar 34,39 persen dan kalangan intelektual atau perguruan tinggi sebesar 33,67 persen justru menonjol sebagai saluran utama masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, mengungguli saluran parlemen resmi seperti DPR RI sebesar 21,00 persen dan DPD RI sebesar 10,94 persen.
Merespons temuan survei tersebut, LPPM Unhas merumuskan sejumlah rekomendasi akademis bagi pemerintah. Pemerintah didesak untuk menempatkan manfaat publik, distribusi pendapatan, dan partisipasi warga sebagai ukuran utama evaluasi pengelolaan SDA, serta mengevaluasi penyerapan tenaga kerja lokal dan keterlibatan usaha daerah dalam rantai pasok hilirisasi.
Pemerintah juga diminta mengukur cakupan MBG secara presisi, meningkatkan mutu pangan, serta mengoptimalkan strategi komunikasi program KDMP agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat desa.
Terakhir, LPPM Unhas menekankan pentingnya memperkuat transparansi prosedur hukum, memberikan perlindungan rasa aman dalam menyampaikan kritik, serta mengintegrasikan saluran aspirasi media sosial dan forum akademik ke dalam sistem komunikasi resmi pemerintah demi peningkatan akuntabilitas publik.
