SulawesiPos.com – Proyek LNG Abadi Blok Masela diproyeksikan menyerap sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama masa konstruksi. Pemerintah juga meminta operator proyek memprioritaskan putra daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam proses rekrutmen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan tenaga kerja tidak hanya berasal dari pekerja langsung. Jika memperhitungkan tenaga kerja tidak langsung yang muncul akibat aktivitas proyek, jumlahnya diperkirakan mencapai tiga kali lipat.
“Proyek ini menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung, itu bisa tiga kali lipat pada masa konstruksi,” ujar Bahlil saat Groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).
Menurut Bahlil, saat proyek mulai beroperasi, Blok Masela diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja.
Putra Daerah Jadi Prioritas
Pemerintah bersama INPEX sebagai operator proyek telah menyepakati bahwa proses rekrutmen tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat di wilayah terdampak langsung, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Bahlil mengungkapkan sebagian putra-putri daerah bahkan telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu melalui pendidikan di Akademi Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu milik Kementerian ESDM.
“Anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada yang dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik ESDM. Lulusan mereka yang sudah keluar tiga sampai empat tahun lalu akan kita serap semuanya untuk bekerja di proyek Blok Masela,” jelas Bahlil.
Ia juga meminta INPEX, Petronas, dan Pertamina mengutamakan tenaga kerja profesional dari wilayah setempat sebelum merekrut pekerja dari daerah lain maupun luar negeri.
“Kalau sudah habis, baru ambil dari Jawa atau luar negeri. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak memprioritaskan mereka,” imbuhnya.
Pengusaha Lokal Ikut Dilibatkan
Selain tenaga kerja, Bahlil meminta SKK Migas memprioritaskan pelibatan pengusaha lokal dalam berbagai pekerjaan selama pembangunan proyek berlangsung.
Ia menegaskan proyek strategis nasional tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan hanya bagi investor.
“Saya sudah bicara dengan SKK Migas agar pekerjaan-pekerjaan diprioritaskan untuk pengusaha lokal di wilayah ini. Ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden agar masyarakat daerah menjadi objek dan subjek pembangunan,” terangnya.
Di sisi lain, Bahlil mengingatkan pemerintah daerah agar proses rekrutmen tenaga kerja berlangsung profesional dan bebas praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN).
“Saya minta kepada gubernur dan bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses lalu didorong masuk, tidak boleh. Harus profesional,” tandas Bahlil.
